Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta memastikan efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian target pendapatan dalam perubahan APBD 2026. Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh usai memimpin rapat konsultasi bersama BUMD membahas KUPA-PPAS APBD Perubahan 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/8). Waktu pelaksanaan APBD perubahan, kata Nova, relatif singkat. Setiap kegiatan dan target pendapatan BUMD harus disusun secara realistis. Sekaligus, mengedepankan optimalisasi pendapatan. “Rerkait dengan APBD Perubahan nantinya, kita melihat efektivitas,” ujar Nova. Menurut dia, realisasi kegiatan harus beriringan dengan pencapaian target pendapatan. Sorotan terhadap BUMD di antaranya PT. Food Station Tjipinang Jaya. BUMD tersebut akan mengubah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pasalnya, terdapat komoditas yang tidak mampu dipasarkan sesuai target awal. Nova meminta kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan target pendapatan. Sebaliknya, BUMD perlu memverifikasi usaha untuk mempertahankan target pendapatan. Evaluasi dan strategi alternatif sangat penting. Dengan begitu, perubahan target tidak menjadi kebiasaan yang berulang pada tahun-tahun berikutnya. “Pendapatan itu harus sesuai dengan target,” tandas Nova. Sementara itu, Sekretaris Komisi B Hengky Wijaya menekankan penguatan sinergi antarBUMD dan perangkat daerah. Mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Hengky menyoroti penggunaan laboratorium untuk pengujian beras di Food Station. Fasilitas laboratorium milik Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dapat dioptimalkan. Sinergi antarinstansi semakin kuat. “Sinergi BUMD itu sangat diperlukan,” kata Hengky. Ia menilai, pemanfaatan fasilitas milik Pemprov DKI dapat menjadi bentuk efisiensi. Sekaligus, memperkuat akuntabilitas pengelolaan BUMD. Harapannya, sinergi antara Food Station, BUMD lain, dan Dinas KPKP mengurangi potensi persoalan. Bermanfaat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita bisa meningkatkan PAD dari finansi KPKP,” tutup Hengky. (yla/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta memastikan efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian target pendapatan dalam perubahan APBD 2026.

Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh usai memimpin rapat konsultasi bersama BUMD membahas KUPA-PPAS APBD Perubahan 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Waktu pelaksanaan APBD perubahan, kata Nova, relatif singkat. Setiap kegiatan dan target pendapatan BUMD harus disusun secara realistis. Sekaligus, mengedepankan optimalisasi pendapatan.

“Rerkait dengan APBD Perubahan nantinya, kita melihat efektivitas,” ujar Nova.

Menurut dia, realisasi kegiatan harus beriringan dengan pencapaian target pendapatan. Sorotan terhadap BUMD di antaranya PT. Food Station Tjipinang Jaya.

BUMD tersebut akan mengubah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pasalnya, terdapat komoditas yang tidak mampu dipasarkan sesuai target awal.

Nova meminta kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan target pendapatan. Sebaliknya, BUMD perlu memverifikasi usaha untuk mempertahankan target pendapatan.

Evaluasi dan strategi alternatif sangat penting. Dengan begitu, perubahan target tidak menjadi kebiasaan yang berulang pada tahun-tahun berikutnya.

“Pendapatan itu harus sesuai dengan target,” tandas Nova.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B Hengky Wijaya menekankan penguatan sinergi antarBUMD dan perangkat daerah. Mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Hengky menyoroti penggunaan laboratorium untuk pengujian beras di Food Station. Fasilitas laboratorium milik Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dapat dioptimalkan. Sinergi antarinstansi semakin kuat.

“Sinergi BUMD itu sangat diperlukan,” kata Hengky.

Ia menilai, pemanfaatan fasilitas milik Pemprov DKI dapat menjadi bentuk efisiensi. Sekaligus, memperkuat akuntabilitas pengelolaan BUMD.

Harapannya, sinergi antara Food Station, BUMD lain, dan Dinas KPKP mengurangi potensi persoalan. Bermanfaat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita bisa meningkatkan PAD dari finansi KPKP,” tutup Hengky. (yla/df)