@dmin
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PANITIA KHUSUS DPRD DKI JAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN AIR MINUM
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 133 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP JAKARTA PASCA IBU KOTA NEGARA NUSANTARA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 131 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENUGASAN PIMPINAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI KOORDINATOR KOMISI-KOMISI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 128 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN AIR MINUM
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 127 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
DPRD Siap Sahkan Raperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mengesahkan rancangan Perda (Raperda) perubahan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, draf Raperda hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu akan diulas dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). Rapat tersebut akan dilangsungkan, Senin (11/7) pekan depan. Draf hasil Rapimgab akan dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk fasilitasi dan harmonisasi. Selanjutnya akan dievaluasi kembali oleh DPRD DKI Jakarta, untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna. Jadwal menetapkan pengesahannya akan dilangsungkan pada 3 Agustus 2022. Wakil Ketua Bamus Misan Samsuri mengatakan, dengan penetapan jadwal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa DPRD DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas di Ibukota. “Ya ini penting sekali, bahwa Provinsi DKI Jakarta ini tidak membeda bedakan. Artinya bahwa kesetaraan ini penting. Kemudian dari teman teman disabilitas ini perlu ada perhatian khusus dengan warga Jakarta yang lain,” ujar Misan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/7). Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi menyambut baik penetapan jadwal yang akan diagendakan oleh Bamus. Terdapat 149 pasal yang sudah disepakati bersama pada pembahasan dan rancangan Perda tentang Penyandang Disabilitas. “Raperda disabilitas kita sudah ketuk palu pada pekan lalu. Kalau melihat organisasi penyandang disabilitas juga terus ikut menghadiri. Mereka juga sangat bahagia ya diketuknya pembahasan pasal pasalnya. Nanti kita ajukan ke Kemendagri untuk di fasilitasi itu sangat baik. Jadi secara umum baik mereka atau saya sebagai Anggota Bamus dan Wakil Bapemperda sangat menyetujui agenda itu,” tuturnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mengesahkan rancangan Perda (Raperda) perubahan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, draf Raperda hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu akan diulas dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). Rapat tersebut akan dilangsungkan, Senin (11/7) … DPRD Siap Sahkan Raperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas