@dmin
DPRD Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja (P2APBD) tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna hari ini, Rabu (8/9). Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan, pengesahan dilakukan setelah melalui proses pembahasan secara vertikal mulai dari rapat kerja komisi-komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah … DPRD Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2020
DPRD Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Walikota Jakbar dan Jaksel

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan untuk menguji kepatutan dan kelayakan (fit and propertest) calon Walikota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, Rabu (15/9). Fit and Propertest digelar berdasarkan surat Gubernur Nomor 376/-071.821 tertanggal 2 September. Dalam surat tersebut Yani Wahyu Purwoko diusulkan menjadi calon Walikota Jakarta Barat. Sementara Munjirin diusulkan menjadi calon Walikota Jakarta Selatan. … DPRD Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Walikota Jakbar dan Jaksel
Komisi D Dorong Pelaksanaan Citra Foto Udara Jakarta Terbaru Diprioritaskan

Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Cipta Karya Tata Ruang (CKTRP) memprioritaskan eksekusi kegiatan citra foto udara untuk seluruh wilayah Jakarta. Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, citra foto udara Jakarta terbaru sangat diperlukan sebagai acuan penyusunan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ). Namun … Komisi D Dorong Pelaksanaan Citra Foto Udara Jakarta Terbaru Diprioritaskan
Peduli Penghuni Panti, Komisi E Ingin Pengembangan Fasilitas Layanan

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta mengunjungi tiga panti sosial milik Pemerintah Provinsi (Pemprov), masing-masing panti Tresna Werdha Budi Mulia 1, Bina Insan Bangun Daya 2, dan Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa. Dari kunjangan itu, Komisi bidang kesejahteraan rakyat itu menilai fasilitas yang ada belum selaras antara pembinaan karakter dan mental para menghuni. Itu tampak dari belum adanya layanan psikologi … Peduli Penghuni Panti, Komisi E Ingin Pengembangan Fasilitas Layanan
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA DKI JAKARTA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA DKI JAKARTA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA DKI JAKARTA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA
Sesuai Rekomendasi DPRD: Pemprov DKI Ubah Skema Bantuan Masyarakat dengan BLT

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengubah skema pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Bila sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk paket Sembako, di tahun 2021 mendatang akan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, sesuai usulan dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI, … Sesuai Rekomendasi DPRD: Pemprov DKI Ubah Skema Bantuan Masyarakat dengan BLT
Pandangan Sembilan Fraksi DPRD DKI Terhadap Rancangan APBD Tahun 2021

Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 dalam rapat paripurna, Jumat (27/11). Setelah melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) terhadap Rancangan APBD tahun … Pandangan Sembilan Fraksi DPRD DKI Terhadap Rancangan APBD Tahun 2021
DPRD DKI Pastikan Pencabutan Dua Perda Dilakukan Sesuai Aturan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum lama ini mengusulkan agar DPRD DKI Jakarta melakukan pencabutan terhadap legalisasi dua Peraturan Daerah (Perda). Masing-masing Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah dan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ). Meski telah disetujui dalam rapat Badan Musyawarah untuk disahkan pencabutannya dalam rapat paripurna, DPRD DKI Jakarta memasang … DPRD DKI Pastikan Pencabutan Dua Perda Dilakukan Sesuai Aturan