PPID | JDIH

Produk DPRD

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DPRD NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGAPUSAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Keputusan Pimpinan DPRD
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DKI JAKARTA NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN MASA RESES KE-II MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025-2026 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Berita Terbaru

Perlindungan Khusus Kelompok Rentan March 9, 2026 12:13 pm Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna, Senin (9/3). Pertama, Ranperda tentang Pembangunan Keluarga. Kedua, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat aturan terkait perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak. Mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fraksi PSI berharap, pembahasan Ranperda itu tidak sekadar formalitas administratif. Namun, mampu melahirkan kebijakan untuk menekan angka kriminalitas di lingkup keluarga secara signifikan. “Kami melihat perlunya perhatian khusus agar pemerintah dapat memberikan solusi nyata dan menekan angka kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga,” ujar Bun Joi Phiaw, wakil ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2025, tercatat sebanyak 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Apalagi, sebanyak 20.573 kasus di antaranya terjadi di lingkup rumah tangga atau keluarga. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu segera menghadirkan regulasi yang lebih taktis dan solutif terkait perlindungan perempuan dan anak. “Fraksi PSI melihat perlunya perhatian khusus lagar pemerintah dapat memberikan solusi dan menekan angka kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga,” kata Bun. Pengelolaan Lingkungan Hidup Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan dan tata kelola perizinan bangunan terkait Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab, banyak laporan dari masyarakat terkait pembangunan fasilitas yang mengganggu kenyamanan warga. Fraksi PSI menyoroti pembangunan lapangan padel di kawasan Kembangan, Tanjung Barat, dan Cilandak. Termasuk masalah klasik, sampah yang masih berserakan di Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Rawajati dan Pasar Minggu. Selain itu, Rencana pembangunan krematorium di Kalideres, Jakarta Barat, perlu peninjauan dampak terhadap lingkungan. “Ranperda ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perizinan dan pengawasan agar setiap pembangunan di Jakarta tetap selaras dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan warga,” pungkas Bun. (apn/df)

10 Mar, 2026
Perlindungan Khusus Kelompok Rentan

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur terhadap Dua Ranperda March 9, 2026 11:34 am DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (9/3). Ranperda dimaksud yakni Ranperda tentang Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah memimpin rapat paripurna. Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah menyampaikan pidato dan penjelasan mengenai Ranperda tentang Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rapat paripurna. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD membahas kedua Ranperda. Setelah pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda. Wakil Gubernur Rano Karno beserta jajaran hadir dalam rapat paripurna itu. Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Nomor 247/HK.01.02 dan 286/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur terhadap Dua Ranperda

Jaga Identitas Budaya Betawi March 5, 2026 10:30 pm Ketua DPRDDKI Jakarta Khoirudin menghadiri kegiatan Safari Ramadan, sekaligus tradisi khas Betawi Ganti Ayat atau Qunut di Mushola An-Nur Haji Gatong, Meruya, Jakarta Barat, Kamis (5/3). Kegiatan pada pertengahan Ramadan itu menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi lokal di tengah pesatnya modernisasi Kota Jakarta. Kunjungan itu, Khoirudin bersama Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta Muhammad Bahauddin serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Khoirudin mengapresiasi warga Meruya yang masih menjaga tradisi Betawi. Satu di antaranya terlihat dari rangkaian pembacaan tahlil hingga makan ketupat sayur bersama. “Alhamdulillah, di sini kita merasakan suasana asli Kebetawian. Tradisi yang hampir hilang masih terjaga,” kata Khoirudin. Ia menilai, tradisi kuliner dan prosesi keagamaan tersebut mengingatkannya pada suasana Ramadan di masa kecil. Menurut dia, pelestarian Budaya Betawi sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global. Tetap berakar pada budaya lokal. “Kita punya tagline Kota Global yang Berbudaya. Global, tapi tidak meninggalkan Budaya Betawi,” ucap dia. Selain melestarikan tradisi, kehadiran DPRD bersama Baznas DKI di wilayah Meruya yang berbatasan dengan Tangerang juga bertujuan mempererat hubungan sosial. Sekaligus memastikan kehadiran pemerintah di wilayah pinggiran Jakarta. Khoirudin berharap, Safari Ramadan dapat menjadi momentum memperkuat silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah daerah. “Mudah-mudahan kehadiran Baznas bersama saya membuat masyarakat merasakan kehadiran pemerintah hingga di pinggir Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)

06 Mar, 2026
Jaga Identitas Budaya Betawi

140

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (+6221) 3822951, 3822051
Fax. (+6221) 3843647
Email. humas@dprd-dkijakartaprov.go.id

https://Dissertation-Writingservice.com

Tautan Cepat

Instansi Terkait