Berita
Perlindungan Khusus Kelompok Rentan
Perlindungan Khusus Kelompok Rentan March 9, 2026 12:13 pm Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna, Senin (9/3). Pertama, Ranperda tentang Pembangunan Keluarga. Kedua, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat aturan terkait perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak. Mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fraksi PSI berharap, pembahasan Ranperda itu tidak sekadar formalitas administratif. Namun, mampu melahirkan kebijakan untuk menekan angka kriminalitas di lingkup keluarga secara signifikan. “Kami melihat perlunya perhatian khusus agar pemerintah dapat memberikan solusi nyata dan menekan angka kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga,” ujar Bun Joi Phiaw, wakil ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2025, tercatat sebanyak 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Apalagi, sebanyak 20.573 kasus di antaranya terjadi di lingkup rumah tangga atau keluarga. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu segera menghadirkan regulasi yang lebih taktis dan solutif terkait perlindungan perempuan dan anak. “Fraksi PSI melihat perlunya perhatian khusus lagar pemerintah dapat memberikan solusi dan menekan angka kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga,” kata Bun. Pengelolaan Lingkungan Hidup Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan dan tata kelola perizinan bangunan terkait Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab, banyak laporan dari masyarakat terkait pembangunan fasilitas yang mengganggu kenyamanan warga. Fraksi PSI menyoroti pembangunan lapangan padel di kawasan Kembangan, Tanjung Barat, dan Cilandak. Termasuk masalah klasik, sampah yang masih berserakan di Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Rawajati dan Pasar Minggu. Selain itu, Rencana pembangunan krematorium di Kalideres, Jakarta Barat, perlu peninjauan dampak terhadap lingkungan. “Ranperda ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perizinan dan pengawasan agar setiap pembangunan di Jakarta tetap selaras dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan warga,” pungkas Bun. (apn/df)

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna, Senin (9/3). Pertama, Ranperda tentang Pembangunan Keluarga. Kedua, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat aturan terkait perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak. Mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fraksi PSI … Perlindungan Khusus Kelompok Rentan
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur terhadap Dua Ranperda
Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur terhadap Dua Ranperda March 9, 2026 11:34 am DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (9/3). Ranperda dimaksud yakni Ranperda tentang Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah memimpin rapat paripurna. Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah menyampaikan pidato dan penjelasan mengenai Ranperda tentang Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rapat paripurna. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD membahas kedua Ranperda. Setelah pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda. Wakil Gubernur Rano Karno beserta jajaran hadir dalam rapat paripurna itu. Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Nomor 247/HK.01.02 dan 286/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (9/3). Ranperda dimaksud yakni Ranperda tentang Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah memimpin rapat paripurna. Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah menyampaikan pidato dan penjelasan mengenai … Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur terhadap Dua Ranperda
Jaga Identitas Budaya Betawi
Jaga Identitas Budaya Betawi March 5, 2026 10:30 pm Ketua DPRDDKI Jakarta Khoirudin menghadiri kegiatan Safari Ramadan, sekaligus tradisi khas Betawi Ganti Ayat atau Qunut di Mushola An-Nur Haji Gatong, Meruya, Jakarta Barat, Kamis (5/3). Kegiatan pada pertengahan Ramadan itu menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi lokal di tengah pesatnya modernisasi Kota Jakarta. Kunjungan itu, Khoirudin bersama Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta Muhammad Bahauddin serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Khoirudin mengapresiasi warga Meruya yang masih menjaga tradisi Betawi. Satu di antaranya terlihat dari rangkaian pembacaan tahlil hingga makan ketupat sayur bersama. “Alhamdulillah, di sini kita merasakan suasana asli Kebetawian. Tradisi yang hampir hilang masih terjaga,” kata Khoirudin. Ia menilai, tradisi kuliner dan prosesi keagamaan tersebut mengingatkannya pada suasana Ramadan di masa kecil. Menurut dia, pelestarian Budaya Betawi sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global. Tetap berakar pada budaya lokal. “Kita punya tagline Kota Global yang Berbudaya. Global, tapi tidak meninggalkan Budaya Betawi,” ucap dia. Selain melestarikan tradisi, kehadiran DPRD bersama Baznas DKI di wilayah Meruya yang berbatasan dengan Tangerang juga bertujuan mempererat hubungan sosial. Sekaligus memastikan kehadiran pemerintah di wilayah pinggiran Jakarta. Khoirudin berharap, Safari Ramadan dapat menjadi momentum memperkuat silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah daerah. “Mudah-mudahan kehadiran Baznas bersama saya membuat masyarakat merasakan kehadiran pemerintah hingga di pinggir Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua DPRDDKI Jakarta Khoirudin menghadiri kegiatan Safari Ramadan, sekaligus tradisi khas Betawi Ganti Ayat atau Qunut di Mushola An-Nur Haji Gatong, Meruya, Jakarta Barat, Kamis (5/3). Kegiatan pada pertengahan Ramadan itu menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi lokal di tengah pesatnya modernisasi Kota Jakarta. Kunjungan itu, Khoirudin bersama Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta Muhammad Bahauddin serta … Jaga Identitas Budaya Betawi
Perluas Jangkauan Festival Budaya
Perluas Jangkauan Festival Budaya March 5, 2026 10:05 pm Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan memperluas jangkauan festival budaya hingga ke seluruh wilayah. Langkah itu penting agar masyarakat dapat merasakan langsung program kebudayaan tanpa terkendala jarak. Ketua Komisi E Muhammad Subki menilai, kegiatan kebudayaan sebaiknya tidak hanya terpusat di satu lokasi. Terutama untuk acara berskala besar yang membutuhkan biaya tinggi. “Kita ingin layanan ini disediakan dalam bentuk yang lebih menyebar, meskipun kecil-kecil,” ujar dia, Kamis (5/3). Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki. (dok.DDJP) Penyelenggaraan acara, lanjut Subki, tidak selalu harus berbentuk festival besar yang terpusat di satu tempat. “Jangan selalu mengandalkan event yang besar dengan biaya besar, tapi hanya di satu lokasi,” ucap dia. Subki mencontohkan. lokasi kegiatan budaya yang selama ini terpusat di kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Menurut dia, kegiatan di lokasi tersebut relatif sulit terjangkau oleh warga dari wilayah Jakarta Utara maupun Jakarta Barat. Karena itu, ia mengusulkan agar Dinas Kebudayaan memanfaatkan berbagai ruang publik. Seperti Kota Tua Jakarta, Lapangan Banteng, serta taman-taman kota untuk penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. “Idealnya kegiatan seni bisa hadir sampai tingkat kecamatan. Syukur kalau di setiap kecamatan muncul pagelaran seni,” tutur Subki. Selain pemerataan kegiatan budaya, Subki juga menyoroti kondisi kesenian lokal seperti Gambang Kromong yang semakin kurang peminat. Bahkan, terancam punah. Persoalan regenerasi serta mahalnya perangkat alat musik menjadi kendala utama. “Kita semua sepakat untuk mendorong menghidupkan kembali budaya lokal. Jangan sampai kalah dengan budaya luar,” tegas dia. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan Retno Setiowati memastikan kegiatan seni dan budaya di Jakarta tidak hanya terpusat di satu wilayah. Ia mengungkapkan, Dinas Kebudayaan memiliki Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) tersebar di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiowati. (dok.DDJP) “Kami tidak hanya di Setu Babakan atau Gedung Pertunjukan Seni Budaya saja, tetapi juga hadir di wilayah-wilayah melalui PPSB,” jelas Retno. Menurut dia, PPSB menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pertunjukan seni. Sekaligus wadah edukasi bagi generasi muda. Mulai dari pelatihan tari, menggambar, melukis, hingga teater. Selain melestarikan Budaya Betawi, kata Retno, Dinas Kebudayaan juga memberi ruang bagi kebudayaan nusantara untuk berkembang di Jakarta. Retno mengakui, kegiatan seni di tingkat wilayah selama ini kurang terekspos. Padahal, PPSB rutin menggelar berbagai kegiatan kebudayaan di seluruh wilayah Jakarta. “Mungkin selama ini kurang terekspos,” pungkas dia. (apn/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan memperluas jangkauan festival budaya hingga ke seluruh wilayah. Langkah itu penting agar masyarakat dapat merasakan langsung program kebudayaan tanpa terkendala jarak. Ketua Komisi E Muhammad Subki menilai, kegiatan kebudayaan sebaiknya tidak hanya terpusat di satu lokasi. Terutama untuk acara berskala besar yang membutuhkan biaya tinggi. “Kita ingin layanan ini disediakan dalam bentuk yang lebih … Perluas Jangkauan Festival Budaya
Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat
Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat March 5, 2026 9:53 pm Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perangkat daerah. Agendanya, membahas Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi C, Kamis (5/3). Pembahasan fokus pada pemaparan program prioritas BUMD sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah tahun mendatang. Komisi C menilai, sejumlah rencana kerja masih perlu penyempurnaan agar lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi C Hardiyanto Kenneth mengatakan, hasil pembahasan menunjukkan masih ada sejumlah persoalan penting yang belum masuk dalam program prioritas BUMD. “Padahal sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Kenneth. Ia menegaskan, setiap program dan produk BUMD harus memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta. Selain evaluasi rencana kerja, Komisi C juga menyoroti isu keselamatan operasional transportasi publik. Khususnya armada Transjakarta. Kenneth menilai, sejumlah kecelakaan yang terjadi perlu menjadi bahan evaluasi. Terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan pramudi. “Kami melihat faktor kelelahan dan pengaturan jam kerja pramudi juga harus menjadi perhatian,” ucap dia. Menurut Kenneth, sebagian pramudi Transjakarta berasal dari operator swasta. Sehingga perlu memperkuat pengawasan terhadap jam kerja dan kesiapan pengemudi. Ia juga mendorong optimalisasi Akademi Transjakarta sebagai pusat pelatihan bagi para pramudi. Tujuannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Agar pramudi mendapat pelatihan yang memadai,” kata Kenneth. Selain itu, Komisi C turut mengingatkan agar program pangan murah tidak membuka celah penyimpangan dalam proses distribusi. “Ke depan jangan ada lagi celah bagi oknum penyedia untuk bermain dalam program pangan murah,” tegas dia. Ia berharap, evaluasi terhadap mekanisme distribusi dapat mempersempit ruang penyimpangan. Dengan demikian, program pangan murah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kami berharap distribusi pangan murah berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” tandas dia. (all/df)

Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perangkat daerah. Agendanya, membahas Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi C, Kamis (5/3). Pembahasan fokus pada pemaparan program prioritas BUMD sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah tahun mendatang. Komisi C menilai, sejumlah rencana kerja masih perlu … Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat
Pastikan Bansos Tepat Sasaran
Pastikan Bansos Tepat Sasaran March 5, 2026 9:38 pm Akurasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga tepat sasaran menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/3). Anggota Komisi A Sutikno mengatakan, validitas data kependudukan menjadi faktor penting agar berbagai program bantuan pemerintah daerah dapat diterima masyarakat yang berhak. “Anggaran harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, termasuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah,” kata Sutikno di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Sutikno (tengah). (dok.DDJP) Ia menjelaskan, masih menemukan warga yang memiliki KTP DKI Jakarta tetapi berdomisili di luar daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. “Jangan sampai warga yang tinggal di luar daerah menerima bantuan dari APBD DKI Jakarta. Sementara warga yang benar-benar tinggal di Jakarta justru tidak mendapatkannya,” tutur Sutikno. Karena itu, ia menilai, verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan harus berlanjut. Sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. “Data tersebut perlu ditelusuri dan diverifikasi agar bantuan dari APBD benar-benar diterima warga yang berhak,” terang Sutikno. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Denny Wahyu Haryanto mengatakan, terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagai dasar berbagai layanan publik. “Tujuan utama kami adalah mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dengan target kepuasan masyarakat mencapai nilai empat,” jelas Denny. Ia menargetkan peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh masyarakat mencapai 99,96 persen. “Agar seluruh penduduk memiliki dokumen yang lengkap dan sah sebagai dasar pemenuhan layanan publik,” pungkas dia. (all/df)

Akurasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga tepat sasaran menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/3). Anggota Komisi A Sutikno mengatakan, validitas data kependudukan menjadi faktor penting agar berbagai program bantuan pemerintah daerah dapat … Pastikan Bansos Tepat Sasaran
Pra-RKPD 2027, Pembangunan Trotoar Jadi Prioritas
Pra-RKPD 2027, Pembangunan Trotoar Jadi Prioritas March 5, 2026 9:29 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Koordinator Komisi D Wibi Andrino menyoroti rencana pembangunan trotoar saat pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta 2027 dalam rapat kerja bersama jajaran eksekutif, Kamis (6/3). Dalam rapat tersebut, Wibi meminta penjelasan rinci terkait rencana penambahan panjang trotoar. Termasuk lokasi yang menjadi prioritas pembangunan. “Soal blueprint trotoar kita. Tadi Bapak sampaikan ada beberapa kilometer yang mau ditambahkan. Itu di titik mana yang menjadi prioritas?” ujar Wibi. Menurut dia, pembangunan trotoar penting untuk mendukung konektivitas transportasi publik, khususnya dalam konsep first mile–last mile bagi pengguna angkutan umum. “Pengguna transportasi publik bisa sangat terbantu dengan adanya pembangunan trotoar,” kata dia. Wibi juga menyinggung pengalamannya menggunakan transportasi publik dari kawasan Lebak Bulus menuju pusat kota menggunakan MRT dan melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta. Namun, ia menilai, akses pejalan kaki menuju stasiun masih belum sepenuhnya nyaman. Kondisi trotoar di sekitar koridor Stasiun Lebak Bulus belum tertata baik. Padahal, kawasan tersebut merupakan titik akhir operasional MRT Jakarta. “Koridor stasiun Lebak Bulus itu banyak trotoar yang belum begitu rapi, padahal itu homebase MRT. Apakah ada perencanaan penataan trotoar di sana?” tanya Wibi. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menjelaskan, telah menyiapkan sejumlah titik prioritas pembangunan trotoar. Beberapa lokasi yang direncanakan antara lain, kawasan Mangga Dua Raya sisi selatan, kawasan Kota Tua seperti Jalan Malaka, Tiang Bendera, dan Malaka Utara. Termasuk sejumlah titik lain. Seperti kawasan JIS lanjutan, Jalan Abdullah Syafei sisi selatan, kawasan Stasiun Tebet di Jalan Jatinegara, dan Jalan Gatot Subroto sisi timur segmen selatan. “Kami di dinas maupun suku dinas akan melakukan pembangunan trotoar, salah satunya di Mangga Dua Raya sisi selatan,” jelas Heru. Ia juga memastikan, akan mengevaluasi kondisi trotoar di kawasan Lebak Bulus bersama suku dinas. Menentukan langkah penanganan yang tepat. “Untuk trotoar Lebak Bulus akan kami evaluasi bersama sudin agar penanganannya bisa segera ditindaklanjuti,” tandas dia. (yla/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Koordinator Komisi D Wibi Andrino menyoroti rencana pembangunan trotoar saat pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta 2027 dalam rapat kerja bersama jajaran eksekutif, Kamis (6/3). Dalam rapat tersebut, Wibi meminta penjelasan rinci terkait rencana penambahan panjang trotoar. Termasuk lokasi yang menjadi prioritas pembangunan. “Soal blueprint trotoar kita. Tadi Bapak sampaikan ada … Pra-RKPD 2027, Pembangunan Trotoar Jadi Prioritas
Desak Satpol PP Proaktif Tertibkan Pasar Kaget
Desak Satpol PP Proaktif Tertibkan Pasar Kaget March 5, 2026 9:19 pm Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pasar kaget selama Ramadan. Sehingga keberadaan pasar kaget tidak mengganggu ketertiban umum. Pasar kaget yang muncul di sejumlah wilayah kerap memanfaatkan trotoar hingga badan jalan. Akibatnya, berpotensi mengganggu pejalan kaki maupun arus lalu lintas. Anggota Komisi A Lazarus Simon Ishak mengatakan, Satpol PP memiliki peran penting menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban umum. Lazarus mengungkapkan hal itu usai rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/3). “Satpol PP harus benar-benar proaktif melihat kondisi di lapangan. Tidak hanya turun ketika ada laporan masyarakat,” terang Lazarus. Ia menilai, penataan pedagang kaki lima tetap perlu dilakukan secara humanis. Dengan begitu, pelaku usaha kecil tetap dapat mencari penghasilan tanpa mengganggu fasilitas publik. “Kalau ada sisi kemanusiaan yang ingin dikedepankan, pedagang bisa diarahkan agar tetap tertib dan tidak mengganggu trotoar atau badan jalan,” tutur Lazarus. Selain itu, ia juga menyoroti persoalan limbah dari pedagang yang kerap dibuang sembarangan di trotoar maupun badan jalan sehingga membuat permukaan jalan menjadi licin. “Pedagang harus diarahkan agar limbah minyak atau air bekas tidak dibuang sembarangan karena bisa membahayakan pengguna jalan,” pungkas dia. (all/df)

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pasar kaget selama Ramadan. Sehingga keberadaan pasar kaget tidak mengganggu ketertiban umum. Pasar kaget yang muncul di sejumlah wilayah kerap memanfaatkan trotoar hingga badan jalan. Akibatnya, berpotensi mengganggu pejalan kaki maupun arus lalu lintas. Anggota Komisi A Lazarus Simon Ishak mengatakan, Satpol PP memiliki … Desak Satpol PP Proaktif Tertibkan Pasar Kaget
Dongkrak PAD 2027, Maksimalkan Aset Sarana Jaya
Dongkrak PAD 2027, Maksimalkan Aset Sarana Jaya March 5, 2026 8:21 pm Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Perumda Pembangunan Sarana Jaya memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027. Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh dalam rapat kerja pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Menurut Nova, optimalisasi pengelolaan aset menjadi perhatian penting. Terlebih, Sarana Jaya kini dipimpin direktur utama yang baru. “Saya memberikan challenge pada Dirut Sarana Jaya yang baru terkait pemanfaatan aset,” ujar Nova, Kamis (5/3). Ia menilai, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki banyak aset bernilai ekonomi tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Pengelolaan secara optimal, aset tersebut mampu berkontribusi signifikan terhadap PAD. “Sarana Jaya kan banyak asetnya di mana-mana. Terkait dengan aset-aset yang benar-benar bernilai tinggi,” kata dia. Nova mencontohkan, sejumlah aset strategis milik Sarana Jaya seperti Apartemen Palm Court di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Termasuk beberapa aset di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ia berharap, aset-aset strategis tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan daerah. Sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Melalui rapat kerja tersebut, Komisi B DPRD menegaskan komitmen untuk terus mengawasi kinerja BUMD agar pengelolaan aset daerah berjalan optimal. memberi manfaat bagi pembangunan Jakarta. “Nah ini kita mau lihat value ke depannya untuk menambah PAD kita,” tukas Nova. (gie/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Perumda Pembangunan Sarana Jaya memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027. Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh dalam rapat kerja pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Menurut Nova, optimalisasi pengelolaan aset menjadi perhatian penting. Terlebih, Sarana Jaya kini dipimpin direktur utama yang baru. … Dongkrak PAD 2027, Maksimalkan Aset Sarana Jaya
Cegah Potensi Konflik, Komisi A Dukung Larangan SOTR
Cegah Potensi Konflik, Komisi A Dukung Larangan SOTR March 5, 2026 7:04 pm Komisi A DPRD DKI Jakarta mendukung langkah pemerintah provinsi melarang kegiatan sahur on the road (SOTR) selama Ramadan. Kebijakan itu sebagai upaya mencegah potensi gangguan ketertiban dan konflik di ruang publik. Anggota Komisi A Lazarus Simon Ishak mengatakan, kegiatan sahur on the road sebenarnya memiliki niat positif, seperti berbagi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lazarus mengungkapkan hal itu usai rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) 2027 di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/3). “Kalau kita kaji, larangan itu cukup beralasan karena untuk mencegah kemungkinan gesekan atau benturan di jalan,” terang Lazarus. Dalam praktiknya, lanjut dia, kegiatan sahur on the road kerap melibatkan kelompok anak muda yang melakukan konvoi di jalan. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik antarkelompok. “Yang dikhawatirkan adalah ketika berada di jalan, karakter anak-anak muda mudah terpancing sehingga keluar dari esensi kegiatan tersebut,” kata Lazarus. Ia menambahkan, sejumlah kejadian di lapangan menunjukkan kegiatan tersebut kerap menimbulkan gesekan antarkelompok. Sehingga pemerintah mengambil langkah pencegahan melalui kebijakan pelarangan. “Karena kejadian seperti itu sering terjadi, kebijakan tersebut diambil untuk mencegah potensi konflik di lapangan,” imbuh Lazarus. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Sutikno mengungkapkan hal senada. Perlu memperkuat pengawasan kegiatan masyarakat selama Ramadan demi menjaga ketertiban umum. “Kekhawatirannya adalah faktor keamanan karena kegiatan seperti itu kadang melibatkan anak-anak muda dan bisa menimbulkan gesekan,” jelas dia. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta Satriadi menegaskan, telah mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan sahur on the road selama Ramadan. Satpol PP akan menertibkan bila masih terdapat kegiatan tersebut. “Kalau ada yang melakukan, kita akan larang,” tukas Satriadi. Pihaknya bersama unsur TNI dan Polri menyiapkan patroli rutin selama Ramadan. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jakarta. (all/df)

Komisi A DPRD DKI Jakarta mendukung langkah pemerintah provinsi melarang kegiatan sahur on the road (SOTR) selama Ramadan. Kebijakan itu sebagai upaya mencegah potensi gangguan ketertiban dan konflik di ruang publik. Anggota Komisi A Lazarus Simon Ishak mengatakan, kegiatan sahur on the road sebenarnya memiliki niat positif, seperti berbagi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lazarus mengungkapkan hal itu usai rapat … Cegah Potensi Konflik, Komisi A Dukung Larangan SOTR