Berita
Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Khoirudin Ingatkan Tradisi Gotong Royong
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengikuti Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Balaikota DKI Jakarta. Berbalut busana beskap khas Betawi, Khoirudin mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selaku inspektur upacara. Suasana khidmat dalam memperingati hari kemerdekaan itu diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI. Kemerdekaan Indonesia sejak 80 tahun lalu, harap Khoirudin, masyarakat warga Jakarta khususnya dapat terus mengamalkan nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan. “Semoga nilai-nilai perjuangan, pengorbanan dari para pahlawan dapat kita tiru,” ujar Khoirudin, Minggu (17/8). Ia juga mengingatkan agar tradisi gotong royong yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia tetap tumbuh. Semakin melekat di tengah zaman modern. “Gotong royong, rela berkorban, menjaga persatuan dan kesatuan, harus kita tamankan agar hidup damai rukun bersama,” ucap Khoirudin. Politisi PKS itu mendukung acara atau kegiatan warga dalam memperingati dan memeriahkan hari kemerdekaan. Harapannya bisa saling mempererat kekompakan dan hubungan kekeluargaan antarwarga. “Semoga di HUT ke-80 ini, acara lomba-lomba dapat menguatkan hubungan di masyarakat,” tutur dia. “Kita jaga bersama Indonesia kita,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengikuti Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Balaikota DKI Jakarta. Berbalut busana beskap khas Betawi, Khoirudin mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selaku inspektur upacara. Suasana khidmat dalam memperingati hari kemerdekaan itu diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI. Kemerdekaan Indonesia sejak 80 … Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Khoirudin Ingatkan Tradisi Gotong Royong
Usul Madrasah dan Ponpes Masuk Program Sekolah Gratis
Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Panssus Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar madrasah dan pondok pesantren (Ponpes) masuk dalam program sekolah gratis. Demikian penegasan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta sekaligus Anggota Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Dina Masyusin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8). Usulan itu, menurut dia, bertujuan memastikan pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh anak bangsa. Terutama yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan agama. “Mengusulkan agar sekolah gratis itu tidak hanya swasta tapi madrasah dan pondok pesantren juga ikut dilibatkan,” kata Dina. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin. (dok.DDJP) Ia mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Membahas lebih lanjut tentang rencana memasukkan madrasah dalam program sekolah gratis. Madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang telah berperan besar dalam mencetak generasi berakhlak mulia. Karena itu, butuh dukungan Pemprov DKI Jakarta agar madrasah dan pondok pesantren sama dengan sekolah umum. Termasuk dalam jaln pembiayaan. Sebab selama ini, madrasah dan pondok pesantren memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi cerdas. Baik secara akademik maupun karakter keagamaan yang kuat. “Mengajak Kementerian Agama untuk duduk bareng membahas bagaimana pola dan cara agar terlaksana,” kata Dina. Dina menilai, hal itu menjadi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan peran madrasah dan pondok pesantren dalam sistem pendidikan di Jakarta. Melalui upaya itu juga tidak hanya akan menjamin pemerataan akses pendidikan, tetapi juga menjaga keberagaman dan memperkuat karakter bangsa. “Sangat penting karena pendidikan di DKI Jakarta bukan hanya sekolah swasta tapi madrasah dan pondok pesantren harus dilibatkan campur tangan pemerintah,” kata Dina. (yla/df)

Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Panssus Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar madrasah dan pondok pesantren (Ponpes) masuk dalam program sekolah gratis. Demikian penegasan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta sekaligus Anggota Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Dina Masyusin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8). Usulan itu, menurut dia, bertujuan memastikan pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh anak … Usul Madrasah dan Ponpes Masuk Program Sekolah Gratis
Antisipasi Potensi Defisit Anggaran 2026, Bambang: Efisiensi Belanja Infrastruktur
Anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto meminta Pemprov menyisir setiap pos anggaran yang berpotensi menyumbang beban belanja daerah terlalu besar. Namun, tidak berdampak langsung ke masyarakat. Hal itu diungkapkan karena terdapat potensi defisit Rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta sebesar Rp2,2 triliun. Pemprov DKI diharapkan lebih cermat dan efisien dalam perencanaan anggaran. “Harus jeli TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyisir atau menyerut masih banyak karena memang mungkin tidak efisien dan tidak memberikan manfaat besar langsung kepada masyarakat,” ujar Bambang, beberapa Waktu lalu. Ia mencontohkan, belanja daerah dana hibah instansi atau lembaga di luar pemerintah. Alokasi anggaran itu dinilai kurang bermanfaat langsung ke masyarakat. Efisiensi anggaran itu bisa mengurangi beban belanja pada 2026. “Contoh di komisi saya (Komisi A), ada belanja yang tumpang tindih, misalnya BPBD beli kapal. Padahal yang punya kapal banyak. Ada dinas ini, dinas ini, sebenarnya bisa diserut. Kemudian beli peralatan untuk mendeteksi gempa, alatnya mahal tapi kejadiannya sangat jarang sekali,” tutur dia. Bambang menegaskan, Pemprov DKI Jakarta bisa mengacu pada Instruksi Presiden tentang Efisien Belanja Dalam Pelaksanaan APBD. “Kemudian mengacu pada petunjuk pemerintah pusat. Ada 15 item efisiensi belanja. Misalnya belanja infrastruktur dan pembelian peralatan dan mesin,” terang dia. Selain itu, Bambang mengkritisi rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta yang telah disetujui naik menjadi Rp95,3 triliun. “Saya cukup aktif mengamati perkembangan anggaran kita di Banggar (Badan Anggaran). Saya melihat ada sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan,” ungkap dia, Rabu (13/8). Awalnya, ucap Bambang, nilai APBD yang diajukan sebesar Rp94 triliun dengan potensi defisit sekitar Rp1,8 triliun. Kemudian selama proses pembahasan berjalan, terjadi kenaikan nilai plafon APBD 2026 menjadi Rp95,3 Triliun dengan potensi defisit mencapai Rp2,2 triliun. “Ada potensi meningkatnya utang Pemprov DKI,” jelas Bambang. Untuk menutupi potensi defisit itu, ungkap Bambang, muncul wacana Pemprov DKI Jakarta akan berutang melalui Bank Jakarta. “Kalau ini kejadian betul, ini kurang pas. Kenapa mesti menaikan anggaran sementara memperbesar utang,” tutur dia. Bambang berpendapat, Bank Jakarta merupakan bank pembangunan daerah yang dibentuk untuk membantu pembiayaan masyarakat, bukan memberikan pinjaman ke pemerintah. “Kalau pemerintah sekarang utang ke bank maka kemampuan bank membantu masyarakatakan berkurang,” pungkas Bambang. (red)

Anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto meminta Pemprov menyisir setiap pos anggaran yang berpotensi menyumbang beban belanja daerah terlalu besar. Namun, tidak berdampak langsung ke masyarakat. Hal itu diungkapkan karena terdapat potensi defisit Rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta sebesar Rp2,2 triliun. Pemprov DKI diharapkan lebih cermat dan efisien dalam perencanaan anggaran. “Harus jeli TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyisir … Antisipasi Potensi Defisit Anggaran 2026, Bambang: Efisiensi Belanja Infrastruktur
Pansus KTR Dorong Partisipasi Aktif SKPD
Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok yang komprehensif dan partisipatif. Ketua Pansus Farah Savira mengimbau seluruh jajaran eksekutif untuk hadir dalam rapat pembahasan Ranperda KTR. Guna memastikan proses penyusunan Ranperda yang efektif. Kehadiran jajaran eksekutif diharapkan dapat berkontribusi dan masukan dalam proses pembahasan. Sehingga Ranperda KTR dapat menjadi lebih tepat sasaran dalam implementasinya. “Penegasan terkait dinas-dinas yang belum hadir, niat kami adalah supaya Ranperda dan pembahasan di Pansus ini komperhensif dan partisipatif,” ujar dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8). Dalam proses penyusunan Ranperda KTR, kata Farah, pembentukan naskah akademik dan keterlibatan pihak instansi serta lembaga lainnya menjadi sangat penting. Partisipasi aktif eksekutif, sambung dia, untuk memastikan setiap keputusan berbasis data yang kuat, serta analisis mendalam. Dengan demikian, pembahasan Ranperda dapat memastikan perlu atau tidak suatu perubahan berdasarkan bukti-bukti. “Pembentukan naskah akademik ataupun pihak instansi lembaga lainnya itu yang perlu dihadirkan,” kata Farah. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Ranperda KTR Abdurrahman Suhaimi berkomitmenmenuntaskan pembahasan Ranperda tepat waktu. Paling lambat, pada 31 September 2025, hasil pembahasan sudah diserahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti. “Kita berharap, diperpanjangan kedua selesai Pansusnya. Kita serahkan ke Bapemperda,” kata dia. (yla/df)

Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok yang komprehensif dan partisipatif. Ketua Pansus Farah Savira mengimbau seluruh jajaran eksekutif untuk hadir dalam rapat pembahasan Ranperda KTR. Guna memastikan proses penyusunan Ranperda yang efektif. Kehadiran jajaran eksekutif diharapkan dapat berkontribusi dan masukan … Pansus KTR Dorong Partisipasi Aktif SKPD
Rancangan Anggaran 2026 Jangkau Program Prioritas
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan, program prioritas dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026 menjangkau seluruh bidang. Mulai dari bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, hingga kesejahteraan rakyat. Hal itu diungkapkan Khoirudin usai menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8). Dalam MoU itu, ditetapkan anggaran sebesar Rp95,3 triliun. “Kebijakan umum ini penting, kita akan memastikan bahwa setiap program di komisi on the track (sesuai rencana-Red),” ujar Khoirudin. Bidang pemerintahan, ia memastikan pengoptimalan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Program tertumpu pada upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. “Dengan memberikan anggaran yang cukup kepada Gulkarmat, harapannya agar masyarakat bisa cepat tertolong, dan bisa mencegah terjadinya kebakaran,” tutur Khoirudin. Bidang perekonomian, memastikan anggaran subsidi transportasi tercukupi. Dengan demikian, meringankan beban biaya masyarakat pengguna transportasi umum. “Di komisi B, saya pastikan PSO (Public Service Obligation) cukup untuk bisa mendanai MRT, LRT, TJ baik bus besar, sedang, dan bus mini dalam bentuk Jaklingko,” ungkap Khoirudin. Bidang keuangan, DPRD DKI siap mengawal pendataan dan pemanfaatan aset tak terpakai (idle). Tujuannya, mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). “Kami juga berharap sumber pendapatan ini (aset) dimaksimalkan dengan dikerjasamakan,” tandas Khoirudin. Bidang pembangunan, ia memastikan prioritas anggaran penanganan banjir. Sehingga titik banjir di Jakarta bisa berkurang. “Misalnya PSN Kali Ciliwung yang sekarang sedang normalisasi, belum selesai, dan belum dibayarkan ganti untung tanahnya, itu sudah kami anggarkan. Ini untuk memastikan banjir semakin terkendali,” papar Khoirudin. Terakhir pada bidang kesejahteraan rakyat. Khoirudin memastikan anggaran bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tercukupi dan tepat sasaran. “KJP plus, KJMU betul-betul sampai kepada yang berhak. Jumlahnya sesuai dengan aturan, dan penggunaannya juga sesuai dengan kebutuhan,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan, program prioritas  dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026 menjangkau seluruh bidang. Mulai dari bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, hingga kesejahteraan rakyat. Hal itu diungkapkan Khoirudin usai menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu … Rancangan Anggaran 2026 Jangkau Program Prioritas
KUA-PPAS APBD 2026 Disepakati Rp95,3 triliun
DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp95,3 triliun. Kesepakatan ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin bersama empat wakil ketua, yakni Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino dan Basri Baco. Khoirudin menjelaskan, dalam Rancangan KUA-PPAS tahun 2026 telah menyepakati sejumlah program prioritas untuk menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kebijakan umum ini penting, kita akan memastikan bahwa setiap komisi on the track untuk tercapainya RKPD yang merupakan breakdown dari RPJMD,” ujar Khoirudin, Rabu (13/8). Dengan penandatanganan MoU, tegas dia, program prioritas dalam sektor transportasi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan terealisasi di tahun depan. Di bidang transportasi, ia memastikan subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk MRT, LRT, TransJakarta, dan Jaklingko akan diprioritaskan. “Kami pastikan anggarannya cukup untuk menanggulangi operasional moda transportasi untuk melayani warga Jakarta,” ungkap Khoirudin. Sementara di bidang pendidikan, Khoirudin akan memastikan bantuan sosial (Bansos) untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa diperoleh para peserta didik yang benar-benar membutuhkan. “KJP Plus, KJMU betul-betul sampai kepada yang berhak. Jumlahnya sesuai dengan aturan, dan penggunaannya juga sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita evaluasi,” ucap Khoirudin. Sedangkan di bidang kesehatan, harap dia, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Di antaranya melalui pembangunan RSUD Cakung. “Kita akan pastikan bahwa semua masyarakat Jakarta bisa mendapat akses dan layanan kesehatan memadai. Bahkan di Cakung akan kita bangun RSUD baru yang bertaraf internasional,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp95,3 triliun. Kesepakatan ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin bersama empat wakil ketua, yakni Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi … KUA-PPAS APBD 2026 Disepakati Rp95,3 triliun
Target Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan Sesuai Peningkatan Pelayanan
Komisi C DPRD DKI Jakarta mendukung penuh seluruh kegiatan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait pendapatan dan pengelolaan keuangan Bantuan Layanan Umum Daerah (BLUD). Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya usai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (6/8). Setelah target pendapatan disetujui, Dimaz berharap, Dinas Kesehatan harus meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Hal itu selaras dengan visi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadikan seluruh RSUD memiliki mutu tinggi standar internasional. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya. (dok.DDJP) “Jangan sampai target pendapatannya tinggi tapi pelayanan masyarakat masih rendah,” ujar Dimaz di Gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam Rancangan KUA-PPAS APBD 2026, Dinas Kesehatan mengusulkan kelompok RSUD Kelas A dan B ditargetkan sebesar Rp101 miliar atau meningkat 5,26 persen. Pada kelompok RSUD kelas C dan D, diusulkan target pendapatannya sebesar Rp42 miliar atau meningkat 6,16 persen. Kemudian, kelompok Puskesmas diusulkan targetnya sebesar Rp7 miliar atau meningkat 1,1 persen. Sedangkan pada kelompok Unit Pelaksana Teknis (UPT)diusulkan target targetnya sebesar Rp5,5 miliar atau meningkat 8,7 persen. “Tentu keselamatannya yang diutamakan dan kita harapkan dengan target yang kita tentukan lebih dari yang tahun sebelumnya. Harus ada perubahan dong,” jelas Dimaz. Dengan demikian, Dinas Kesehatan lebih meningkatkan pelayanan terhadap warga dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Mengingat, usulan target pendapatan yang dinilai cukup tinggi dari target Perubahan APBD 2025. “Harapan kita target pendapatan yang tinggi itu, yang kita ketuk nanti. Itu bisa berpengaruh terhadap jasa lainnya,” ungkap Dimaz. “Karena harus inline. Naik pendapatannya, pelayanan itu bisa meningkat dan juga fasilitasnya,” pungkas Dimaz. (apn/df)

Komisi C DPRD DKI Jakarta mendukung penuh seluruh kegiatan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait pendapatan dan pengelolaan keuangan Bantuan Layanan Umum Daerah (BLUD). Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya usai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (6/8). Setelah target pendapatan disetujui, Dimaz berharap, … Target Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan Sesuai Peningkatan Pelayanan
Generasi Muda Jakarta Butuh Pembinaan Olahraga
Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta memperbanyak pembinaan olahraga untuk generasi muda. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan, pembinaan olahraga bertujuan menciptakan partisipasi aktif dan prestasi olahraga yang berkelanjutan. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta sebagai ajang untuk mencari bibit atlet berprestasi. Dengan mencakup pembinaan prestasi, pelatihan, dan seleksi atlet yang melibatkan berbagai pihak seperti pelatih olahraga. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki. (dok.DDJP) “Pembinaan berkala dan berkesinambungan untuk warga dan anak-anak Jakarta secara lebih serius,” kata Subki di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/8). Selain itu, Subki mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta membangun lapangan olahraga di seluruh wilayah Jakarta. Pemenuhan kebutuhan warga akan fasilitas olahraga. Satu di antara aspirasi muncul dari warga RW 17 Kelurahan Penjaringan, khususnya di Muara Baru. “Beberapa wilayah mengajukan kepada kami sebagai Anggota Komisi E, mereka berharap di daerah mereka ada lapangan untuk berolahraga,” kata dia. Hal senada diungkapkan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard. Ia mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta mengoptimalkan kegiatan kepemudaan yang berkelanjutan. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard. (dok.DDJP) Salah satunya kegiatan wirausaha muda pemula sebagai pemacu motivasi dan semangat kalangan pemuda untuk terus meningkatkan produktivitas melalui kegiatan kewirausahaan. Tujuannya, mengembangkan potensi pemuda, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun karakter generasi muda. “Wirausaha muda pemula, kita tidak tahu apa yang dihasilkan dan bentuk komitmen kita terhadap mereka keberlanjutannya seperti apa,” kata dia. (yla/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta memperbanyak pembinaan olahraga untuk generasi muda. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan, pembinaan olahraga bertujuan menciptakan partisipasi aktif dan prestasi olahraga yang berkelanjutan. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta sebagai ajang untuk mencari bibit atlet berprestasi. Dengan mencakup pembinaan prestasi, … Generasi Muda Jakarta Butuh Pembinaan Olahraga
Komisi E Minta Disdik Mendata Realisasi Program Sekolah Gratis
Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendata realisasi program sekolah gratis di Jakarta. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto dalam rapat kerja bersama eksekutif di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/8). Agustina mengatakan, Komisi E DPRD DKI Jakarta membutuhkan data terkait 40 sekolah swasta pada tahun ajaran 2025/2026 yang masuk dalam Program Sekolah Gratis . Sehingga bisa mengukur progres realisasi program tersebut. Dengan melihat data dimaksud, rencana Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menambah 217 sekolah swasta gratis pada Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dapat terealisasi. “Dari 40 apa semuanya sudah jalan? karena kemarin masih ada infonya mengundurkan diri, tidak sanggup dan sebagainya,” ujar dia pada Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto. (dok.DDJP) Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad mengusulkan sebanyak 280 sekolah swasta masuk dalam Program Sekolah Gratis pada 2026. Tujuannya agar satu kelurahan mencakup sebanyak empat sekolah swasta gratis. Sehingga dapat memberikan akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri. Terutama di wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad. (dok.DDJP) “Saya ingin supaya bukan 257 tapi 280 sehingga kelurahan dapet empat jadi kalau dapet empat artinya setiap kelurahan ada sekolah,” kata Ramly. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, semakin banyak sekolah swasta yang terdaftar dalam Program Sekolah Gratis. Program itu sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Sekaligus memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP) Dengan demikian, membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mata rantai kemiskinan dapat diputus. “Seandainya sekolah gratis itu akan lebih banyak kita persiapkan maka peluang anak-anak orang miskin itu untuk mencapai mobilitas vertikal yang lebih hebat akan lebih besar,” kata Jhonny. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran pada Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.539,2 miliar untuk menambah 217 sekolah swasta dalam program sekolah gratis pada tahun 2026. Dengan demikian total jumlah sekolah swasta yang terdaftar pada tahun 2025 sebanyak 40 sekolah menjadi 257 sekolah pada tahun 2026. “Kita melakukan penambahan 217 sekolah swasta yang direncanakan nanti secara perencanaan daftarnya,” kata dia. Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkomitmen akan memastikan sekolah swasta yang berpartisipasi tetap mampu menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan mereka. “Jangan sampai kita sudah berikan anggaran tetapi kualitasnya tidak naik sehingga pelayanan pendidikan di Jakarta jadi tidak setara,” kata Nahdiana. (yla).

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendata realisasi program sekolah gratis di Jakarta. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto dalam rapat kerja bersama eksekutif di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/8). Agustina mengatakan, Komisi E DPRD DKI Jakarta membutuhkan data terkait 40 sekolah swasta pada tahun ajaran 2025/2026 yang masuk … Komisi E Minta Disdik Mendata Realisasi Program Sekolah Gratis
Tahun 2027, Optimistis Capai 50 Persen Bus TransJakarta Listrik
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung pemerintah mengurangi emisi karbon untuk meningkatkan kualitas udara. Termasuk transportasi berkelanjutan di perkotaan. Di antaranya dengan percepatan transisi bus konvensional milik PT. Transportasi Jakarta menjadi bus bertenaga listrik. Targetnya, terealisasi 50 persen di tahun 2027. Hal itu diungkapkan Khoirudin usai menghadiri workshop (lokakarya) bertema Mempercepat Transisi ke Bus Listrik yang membahas terkait akses pembiayaan dan pengembangan proposal bersama World Bank (Bank Dunia). “Dengan mengganti (bus) listrik akan mengurangi karbon tentunya. Pada hari ini didalami tawaran-tawaran dari World Bank,” ujar Khoirudin, Rabu (6/8). Ia mengatakan, berbagai macam pilihan alternatif terkait pembiayaan menjadi diskusi pada lokakarya. Selanjutnya dikaji oleh Badan Udaha Milik Negara (BUMD) Pemprov DKI dalam hal ini PT. Transportasi Jakarta. “Banyak lembaga keuangan yang bisa kita ajak diskusi. Ini maasih dalam taraf penjajakan, pembelajaran, menimbang-nimbang. Namun ini semua kewenangannya ada di eksekutif dan Gubernur,” kata Khoirudin. Menurut dia, sangat penting percepatan transisi bus konvensional menjadi bus listrik. Harapannya, tingkat polusi di Jakarta menurun. Hingga kini, dari 4.703 bus TransJakarta konvensional, baru sekitar 8,1 persen atau 380 bus yang bertenaga listrik. “Harapan saya Jakarta makin layak ditempati, dan dihuni karena ingin jadi kota global, tentu salah satu indikatornya adalah lingkungan. Ini tercermin dari bus listrik yang sangat signifikan pengaruhnya,” kata Khoirudin. “Saya berharap segera diputuskan oleh gubernur model pembiayaan yang mana yang akan diambil, dan segera eksekusi. Karena butuh waktu untuk bisa menyediakan ribuan bus,” tambah Khoirudin. Hanya saja, sambung dia, penandatanganan nota kesepakatan (MoU) harus mencantumkan perjanjian terkait pengolahan limbah baterai. “Satu hal yang saya kritisi, jangan sampai MoU-nya tidak menyertakan baterainya. Karena residu baterai akan menjadi masalah lingkungan tersendiri,” tutur Khoirudin. Limbah baterai, kata dia, lebih berbahaya dari gas karbon yang dibuang ke udara. “Ini harus menjadi tanggung jawab pabrikan untuk mengembalikan baterai sisa pakai ini untuk diolah kembali. Saya optimis bisa diselesaikan karena kita ingin menjadikan Jakarta bukan hanya bagus udaranya tapi juga kesehatan warganya,” tukas Khoirudin. (gie/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung pemerintah mengurangi emisi karbon untuk meningkatkan kualitas udara. Termasuk transportasi berkelanjutan di perkotaan. Di antaranya dengan percepatan transisi bus konvensional milik PT. Transportasi Jakarta menjadi bus bertenaga listrik. Targetnya, terealisasi 50 persen di tahun 2027. Hal itu diungkapkan Khoirudin usai menghadiri workshop (lokakarya) bertema Mempercepat Transisi ke Bus Listrik yang membahas terkait akses pembiayaan … Tahun 2027, Optimistis Capai 50 Persen Bus TransJakarta Listrik