Pansus Fasos Fasum Inventaris Aset Pemprov DKI April 20, 2026 2:29 pm Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum)menggelar rapat bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/4). Rapat tersebut fokus pada inventarisasi aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ketua Pansus Inggard Joshua memimpin rapat Bersama Wakil Ketua Pansus Mujiyono. Inggard menegaskan, Pemprov DKI harus mulai menginventarisasi aset yang masih bermasalah dengan pihak pengembang. Sebab, banyak pemanfaatan Fasos Fasum secara ilegal. “Pansus Fasos Fasum ini kita ingin semuanya terbuka ya, jangan sampai merugikan,” ujar Inggard. Anggota Pansus yang hadir dalam pertemuan itu, Achmad Yani, Inad Luciawaty, Zahrina Nurbaiti, Hilda Kusuma Dewi, Agustina Hermanto, Ali Hakim Lubis, Alief Bintang Haryadi, Mohammad Ongen Sangaji, Riano P. Ahmad, Habib Muhamad Bin Salim Alatas, Dina Masyusin, dan William Aditya Sarana. Sedangkan pihak eksekutif di antaranya, Inspektorat DKI Jakarta, Biro Hukum Setda DKI Jakarta, dan perwakilan lima pemerintah kota. Rapat tersebut mengacu pada Surat Nomor 475/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum)menggelar rapat bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/4).

Rapat tersebut fokus pada inventarisasi aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ketua Pansus Inggard Joshua memimpin rapat Bersama Wakil Ketua Pansus Mujiyono.

Inggard menegaskan, Pemprov DKI harus mulai menginventarisasi aset yang masih bermasalah dengan pihak pengembang. Sebab, banyak pemanfaatan Fasos Fasum secara ilegal.

“Pansus Fasos Fasum ini kita ingin semuanya terbuka ya, jangan sampai merugikan,” ujar Inggard.

Anggota Pansus yang hadir dalam pertemuan itu, Achmad Yani, Inad Luciawaty, Zahrina Nurbaiti, Hilda Kusuma Dewi, Agustina Hermanto, Ali Hakim Lubis, Alief Bintang Haryadi, Mohammad Ongen Sangaji, Riano P. Ahmad, Habib Muhamad Bin Salim Alatas, Dina Masyusin, dan William Aditya Sarana.

Sedangkan pihak eksekutif di antaranya, Inspektorat DKI Jakarta, Biro Hukum Setda DKI Jakarta, dan perwakilan lima pemerintah kota.

Rapat tersebut mengacu pada Surat Nomor 475/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.