Kaji Penambahan Waktu Edukasi Kesehatan Reproduksi di Sekolah

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengkaji penambahan alokasi waktu khusus untuk edukasi kesehatan reproduksi di sekolah.

Ketua Komisi E M. Subki mengatakan, bakal koordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait usulan tersebut.

Dengan begitu, pihak sekolah memiliki ruang dan waktu yang cukup menyampaikan edukasi secara terarah.

“Baik melalui kegiatan intra maupun ekstra,” ujar Subki di DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, edukasi harus secara berkesinambungan. “Kalau tidak bisa melalui intra, bisa melalui kegiatan ekstra,” kata Subki.

Selain itu, Subki menyoroti penggunaan gawai dan akses internet yang tidak terkontrol pada remaja. “Anak-anak bisa mengakses internet 24 jam tanpa pengawasan dan ini sangat berbahaya,” tegas Subki.

Sementara itu, Konselor Kesehatan Jiwa dan HIV/AIDS Dian Hariani Salamena menilai, pendekatan edukasi harus menyesuaikan perilaku remaja.

“Anak-anak sekarang lebih banyak mendengar teman sebaya dibanding orangtua,” tutur Dian. (all/df)

Produk DPRD

Keputusan Sekretaris Dewan
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2027

Keputusan Sekretaris Dewan
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PENERIMAAN AUDIENSI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Berita Terbaru

Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif menggelar rapat kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh memimpin rapat. Menyoroti temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2025 Nova menegaskan, eksekutif harus menjelaskan secara rinci atas temuan LHP BPK. “Berapa banyak program diahun 2025 yang tidak terserap?,” tanya Nova dalam rapat tersebut. Temuan BPK itu menjadi satu di antara fokus Komisi B. “Apa saja realisasinya beserta juga terkait dengan apa? Apa saja yang menjadi concern kita,” tandas dia. Hadir dalam rapat itu, Anggota Komisi B Pandapotan Sinaga, Ahmad Moetaba, dan Francine Widjojo. Sedangkan dari eksekutif, hadir Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati. Termasuk, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Pemprov DKI Jakarta Muhammad Abas, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertansgi). Turut hadir , Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPUKM) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Badan Pembinaan (BP) BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi (BPBJ). Biro Perekonomian Setda DKI Jakarta, Biro Kerjasama Daerah Setda DKI Jakarta. Pertemuan itu mengacu pada Surat Nomor 671/UD.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alydnudin. (apn/df)

17 Jun, 2026
Komisi B Fokus Temuan BPK atas P2APBD 2025

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin berharap, Badan Musyawarah (Bamus) Betawi memperkuat peran dalam pembangunan Jakarta. Sekaligus, menjaga kelestarian Budaya Betawi di tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Demikian ungkap Suhud usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Bamus Betawi di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Selasa (16/6). Hadir pula pada kesempatan itu, Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Muhamad Matsani. Suhud mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas II Bamus Betawi. Harapannya, forum tersebut mampu menghasilkan program-program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, serta pembangunan Jakarta. “Menghasilkan hasil ataupun rencana-rencana kerja yang baik bagi pembangunan di Jakarta dan khusus untuk warga Betawi, pengembangan budaya dan kultur Betawi,” ujar Suhud. Menurut dia, Bamus Betawi punya peran strategis menyongsong Jakarta sebagai kota global. Sebagai masyarakat asli Jakarta, warga Betawi harus tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan. Tidak tersisih dari berbagai peluang yang muncul, seiring perkembangan kota. “Jangan sampai warga Betawi atau suku Betawi menjadi kelompok atau masyarakat yang terpinggirkan, tidak berperan,” kata Suhud. Ia menilai, Bamus Betawi dapat menjadi akselerator pembangunan. Sekaligus, wadah pengembangan budaya Betawi. Sehingga, mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Betawi. Terutama di bidang pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, lanjut Suhud, menjadi faktor penting. Dengan begitu, masyarakat Betawi mampu beradaptasi dan bersaing di era Jakarta sebagai kota global. Suhud juga menyatakan, DPRD DKI Jakarta siap menjembatani, memfasilitasi, serta mendorong peran Bamus Betawi sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan daerah. (yla/df)

Rakernas II Bamus Betawi, Suhud Dorong Peran Strategis dalam Pembangunan

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 serentak di seluruh Indonesia. Petugas BPS juga mendatangi kediaman Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin di Koja, Jakarta Utara. Suhud menegaskan, seluruh lapisan masyarakat harus menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Termasuk pejabat publik dan pelaku usaha. Hasis sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah menyusun berbagai kebijakan pembangunan. “Karena data yang akurat akan memastikan pembangunan presisi sesuai dengan realitas yang ada,” ujar Suhud, Selasa (16/6). Keterlibatan pejabat publik dalam sensus merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah memperoleh data ekonomi yang akurat dan komprehensif. Keterbukaan data akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi terkini. Sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran. “Pemerintah bisa mengetahui dan mengukur sejauh mana data ekonomi kita yang sesungguhnya,” kata Suhud. Hasil Sensus Ekonomi 2026, lanjut dia, akan menjadi referensi strategi penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah agar lebih efektif. Termasuk perencanaan pembangunan di tahun 2027. “Data ini akan menjadi basis kita di dalam menentukan kebijakan,” ucap Suhud. DPRD DKI juga akan menggunakan data tersebut sebagai basis kebijakan pembuatan konsep anggaran, desain pembangunan, dan arah kebijakan Jakarta ke depan. Sementara itu, Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengapresiasi partisipasi ketua DPRD DKI Jakarta dalam Sensus Ekonomi 2026. Keterlibatan tokoh publik dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan begitu, turut berpartisipasi dalam pendataan. “Sehingga kita mendapatkan data yang akurat,” tutur Kadarmanto. Ia menegaskan, Sensus Ekonomi memiliki peran strategis bagi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Data yang terkumpul akan mendukung penyusunan berbagai indikator ekonomi. Memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global. “Untuk mendukung Jakarta sebagai kota global,” kata Kadarmanto. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS menargetkan, hasil awal pendataan tersedia pada akhir tahun. “Diharapkan Desember sudah ada hasilnya,” ungkap Kadarmanto. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kota Jakarta Utara Theresia Parwati menjelaskan, menyediakan mekanisme pendataan daring melalui Program Ngibar. “Ngibar itu adalah pendataan secara online yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan,” terang Theresia. (gie/df)

Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Dasar Kebijakan Pembangunan

Kaji Penambahan Waktu Edukasi Kesehatan Reproduksi di Sekolah

Produk DPRD

Berita Terbaru

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Tautan Cepat

Instansi Terkait