Prioritaskan Obligasi untuk LRT dan Layanan Dasar

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan penggunaan obligasi daerah untuk pembangunan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat.

Menurut dia, setiap proyek yang dibiayai melalui utang daerah harus memberi manfaat nyata, memiliki dampak ekonomi, serta membuka potensi penerimaan bagi daerah.

Hal itu disampaikan August usai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, Jumat (31/7).

Dari 12 kegiatan yang dipaparkan eksekutif, August menilai, pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 1C paling sesuai dengan kriteria pembiayaan obligasi.

“Dari kegiatan yang dipaparkan, yang paling sesuai adalah pembangunan LRT Fase 1C karena memiliki potensi pengguna dan pendapatan,” ujar August.

LRT Jakarta Fase 1C akan menghubungkan Manggarai dengan Dukuh Atas. Jalur tersebut diharapkan memperkuat integrasi angkutan umum sekaligus meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik.

Selain LRT, August meminta pembangunan sekolah yang mendesak turut menjadi prioritas. Khususnya, bangunan SD Negeri di Kebayoran Lama yang sempat roboh dan mendapat perhatian publik.

Menurut dia, sekolah tersebut telah dikunjungi gubernur. Namun, belum tercantum dalam daftar proyek pendidikan yang diusulkan untuk dibiayai melalui obligasi daerah.

“Kalau obligasi daerah memang terpaksa digunakan untuk membangun sekolah, bangun juga SD Negeri di Kebayoran Lama yang kemarin dikunjungi gubernur,” terang August.

August juga menilai pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cakung dapat dipertimbangkan. Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, status rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memungkinkan adanya penerimaan dari pelayanan yang diberikan.

Untuk pembangunan rumah susun, Pemprov DKI Jakarta diminta menjelaskan kategori hunian, kemampuan penghuni membayar retribusi, serta potensi tunggakan.

Menurut dia, target penerimaan tidak boleh hanya menjadi asumsi tanpa perhitungan yang realistis.

Pada sisi lain, August meminta pembangunan Gedung Batavia sebagai kantor teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) dipertimbangkan kembali atau dikeluarkan dari daftar proyek yang dibiayai melalui obligasi.

“Kalau gedung yang ada masih dapat dimanfaatkan, pembangunan Gedung Batavia sebaiknya ditangguhkan,” jelas August.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta perlu mendahulukan kebutuhan warga yang masih memerlukan hunian layak, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta transportasi publik.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, proyek yang diusulkan melalui obligasi bukan kegiatan konsumtif.

“Kegiatan yang diajukan melalui obligasi merupakan kegiatan yang tidak konsumtif,” kata Suharini.

Menurut dia, pembangunan LRT Jakarta Fase 1C membutuhkan anggaran sekitar Rp2,7 triliun hingga dapat beroperasi secara optimal. Namun, alokasi yang dicantumkan dalam usulan awal baru mencapai Rp611 miliar.

Karena itu, rincian kegiatan dalam usulan obligasi masih akan disesuaikan dan dibahas lebih lanjut di Banggar DPRD DKI Jakarta. (all/df)