Penguatan Gerakan Pilah Sampah

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta diminta mempercepat penyerapan anggaran. Demikian tegas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Jumat (14/8).

Kebutuhan percepatan penyerapan anggaran Dinas LH mempertimbangkan hingga Juli 2026 belum mencapai 50 persen.

Sementara sejumlah kegiatan butuh penyesuaian. Terlebih setelah terbit Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 untuk penguatan gerakan pilah sampah dari rumah.

“Kita mendorong percepatan untuk penyerapan,” ujar Yuke.

Pengalihan anggaran di antaranya untuk mendukung kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Gerakan Pilah Sampah. Proses perubahan kegiatan membutuhkan waktu.

“Mereka memang agak terlambat karena proses untuk men-switch kegiatan tersebut,” kata Yuke.

Ia berharap, Dinas LH mengejar penyerapan anggaran agar target tercapai. DPRD tidak ingin realisasi anggaran berada di bawah target yang sudah ditetapkan.

“Jangan sampai nanti targetnya itu hanya di bawah 80 persen atau di bawah 70 persen,” tandas Yuke.

Komisi D juga menyoroti kesiapan sarana dan prasarana pendukung Gerakan Pilah Sampah. Pemilahan sampah dari rumah perlu dibarengi dengan sistem pengangkutan yang jelas.

Dengan demikian, masyarakat tidak kehilangan motivasi untuk memilah. “Tapi angkutan ini juga kita harus pastikan. Warga yang sudah memilah, siapa yang mengangkut?,” ucap Yuke.

Rencananya, dukungan sarana prasarana berupa pengadaan gerobak motor dan angkutan sampah lainnya. Jumlah penyediaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

“Kita ingin tetap itu di bawah ranahnya lingkungan hidup,” kata Yuke.

Sarana pengangkutan sampah tidak bisa seragam. Menimbang perbedaan kawasan di Jakarta. Keterbetasan akses jalan di kawasan permukiman padat penduduk menuntut pola pengangkutan yang berbeda.

“Minimal mungkin per RW satu (gerobak sampah-Red),” tutur Yuke.

Partisipasi Masyarakat

Yuke mengatakan, keterlibatan atau partisipasi masyarakat menentukan keberhasilan Program Pengelolaan Sampah. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah hanya dengan mengandalkan perangkat daerah.

“Karena kita ingin semuanya ini masif dan cepat melibatkan semua,” ungkap Yuke.

Efektivitas Gerakan Pilah Sampah, ungkap Yuke, masih jauh dari target dan harapan. Sebab, mengubah kebiasaan masyarakat butuh proses.

“Karena mengubah kebiasaan itu kan enggak mudah,” ungkap Yuke.

Sosialisasi dan edukasi saja belum tentu cukup mengubah perilaku masyarakat. Pemerintah perlu menghadirkan pendekatan yang lebih konkret. Termasuk memberi contoh praktik mudah menerapkan pengelolaan sampah.

“Nah ini yang terus menurut dicarikan pendekatan-pendekatan yang mungkin tepat untuk masyarakat,” kata Yuke.

Sinergi Lintas Sektor

Yuke mendorong Pemprov DKI memperkuat sinergi lintas sektor menangani persoalan sampah. Kolaborasi dapat melibatkan perangkat daerah lain, dunia usaha lewat Program CSR, komunitas lingkungan, hingga perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang.

“Ini juga berkontribusi biar sama-sama membantu menyelesaikan masalah sampah,” ungkap Yuke.

Ia menilai, sampah tidak semata-mata menjadi persoalan lingkungan. Namun memiliki potensi ekonomi bila dikelola dengan baik.

Karena itu, keterlibatan pelaku usaha daur ulang perlu terus diperkuat. Sehingga, hasil pemilahan sampah bernilai manfaat.

“Ini yang kita juga perlu dorong lebih giat lagi,” pungkas Yuke. (gie/df)