Wujudkan Sistem Ketahanan Pangan February 11, 2026 4:17 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung penuh komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin pemenuhan pangan yang aman, terjangkau dan bergizi untuk seluruh masyarakat. Salah satunya, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (9/2). Menurut Khoirudin, Ranperda tersebut dinilai penting agar ketersediaan, keamanan, dan kesehatan pangan terjamin mutu kualitasnya bagi masyarakat. Apalagi jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2024 mencapai 10,6 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 16 ribu per kilometer persegi. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) “DKI Jakarta yang penduduknya besar dan kebutuhannya banyak ini agar terjamin jumlah pangannya, keamanan pangannya, serta kesehatan pangannya,” ujar Khoirudin, Rabu (11/2). Menurut dia, Perda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalin kerja sama dengan berbagai daerah. Termasuk lembaga-lembaga pemerintah untuk menjaga pasokan pangan. “Perda ini akan memayungi kita semua. Seiring dengan itu tentu kita akan melakukan kontrak kerja sama dengan berbagai daerah dan berbagai lembaga,” tambah dia. Tanpa adanya kerja sama antardaerah, tegas dia, Jakarta berpotensi mengalami krisis pangan. Sebab tak memiliki wilayah produksi pangan yang memadai. “Kalau seandainya semua daerah menutup diri, tidak menjual padinya, tidak menjual berasnya, Jakarta bisa kelaparan,” jelas Khoirudin. “Begitu juga kalau tidak menjual sayur-sayuran, Jakarta akan kesulitan mendapatkan sayur mayur,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung penuh komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin pemenuhan pangan yang aman, terjangkau dan bergizi untuk seluruh masyarakat.

Salah satunya, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (9/2).

Menurut Khoirudin, Ranperda tersebut dinilai penting agar ketersediaan, keamanan, dan kesehatan pangan terjamin mutu kualitasnya bagi masyarakat.

Apalagi jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2024 mencapai 10,6 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 16 ribu per kilometer persegi.

“DKI Jakarta yang penduduknya besar dan kebutuhannya banyak ini agar terjamin jumlah pangannya, keamanan pangannya, serta kesehatan pangannya,” ujar Khoirudin, Rabu (11/2).

Menurut dia, Perda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalin kerja sama dengan berbagai daerah. Termasuk lembaga-lembaga pemerintah untuk menjaga pasokan pangan.

“Perda ini akan memayungi kita semua. Seiring dengan itu tentu kita akan melakukan kontrak kerja sama dengan berbagai daerah dan berbagai lembaga,” tambah dia.

Tanpa adanya kerja sama antardaerah, tegas dia, Jakarta berpotensi mengalami krisis pangan. Sebab tak memiliki wilayah produksi pangan yang memadai.

“Kalau seandainya semua daerah menutup diri, tidak menjual padinya, tidak menjual berasnya, Jakarta bisa kelaparan,” jelas Khoirudin.

“Begitu juga kalau tidak menjual sayur-sayuran, Jakarta akan kesulitan mendapatkan sayur mayur,” pungkas dia. (apn/df)