Energi Terbarukan untuk Nelayan Jakarta

Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/5).

Kegiatan tersebut membahas peningkatan produktivitas nelayan melalui pemanfaatan energi terbarukan. Forum tersebut juga menjadi ruang kajian untuk melihat kebutuhan nelayan di tengah perubahan kawasan pesisir Jakarta.

Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Nur Achmad mengatakan, FGD tersebut merupakan bagian dari kerja sama kelembagaan sesuai arahan pimpinan DPRD DKI Jakarta.

“FGD ini merupakan kerja sama sesuai arahan pimpinan. Kami mencoba berkolaborasi dengan Lemhannas RI yang memiliki banyak ahli di bidang yang diperlukan di DKI Jakarta,” ujar Nur.

Nur menjelaskan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta memilih isu nelayan karena Jakarta memiliki kawasan pesisir yang membutuhkan perhatian serius.

Produktivitas nelayan perlu ditopang melalui pendekatan yang lebih adaptif. “Untuk kali ini, kami mengangkat tema peningkatan produktivitas nelayan melalui energi terbarukan,” kata Nur.

Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Mayjen TNI Ipung Purwadi menilai, masukan dari berbagai narasumber dalam FGD menjadi bahan penting untuk menyusun arah rekomendasi. Rekomendasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk kepentingan Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

“Kita sudah mendengar dari banyak narasumber untuk menemukan strategi terbaik. Nantinya strategi itu akan dirumuskan dalam kajian yang menghasilkan rekomendasi,” jelas Ipung.

Ipung mengatakan, kajian tersebut masih memerlukan sinkronisasi agar hasilnya dapat menjawab kebutuhan daerah. Rekomendasi yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen. Namun dapat memberi manfaat bagi Jakarta.

“Dari dua rekomendasi yang akan kita buat, perlu juga sinkronisasi kembali. Sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar bisa bermanfaat bagi kepentingan DKI Jakarta,” terang Ipung.

Menurut Ipung, tantangan nelayan Jakarta tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pembangunan di wilayah pesisir. Ruang pembangunan yang terus meluas dinilai membuat persoalan nelayan perlu dikelola secara hati-hati.

“Kondisi Jakarta sangat pelik, terutama di tengah pembangunan yang terus berkembang sampai wilayah pesisir. Hal ini bersinggungan dengan nelayan yang hidup di kawasan tersebut,” ucap Ipung.

Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI mengatur kawasan pesisir secara lebih baik. Pengaturan itu agar pembangunan dan aktivitas nelayan tetap berjalan seimbang.

“Kondisi ini perlu diatur dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak menimbulkan situasi yang semakin runcing,” ujar Ipung.

Ipung berharap peningkatan produktivitas nelayan dapat menjadi jalan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir. Energi terbarukan dinilai dapat menjadi salah satu instrumen pendukung aktivitas perikanan.

“Persoalan nelayan DKI Jakarta harus diselesaikan dengan baik melalui peningkatan produktivitas. Dengan begitu, ekonomi nelayan bisa tetap sejahtera,” kata Ipung.

Nur Achmad menambahkan, hasil kajian Lemhannas RI akan menjadi bahan masukan bagi DPRD DKI Jakarta. Masukan tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan regulasi, program, maupun dukungan anggaran.

“Harapannya, dari hasil kajian nanti ada rekomendasi. Bisa terkait revisi aturan atau penambahan anggaran untuk kebutuhan peralatan,” ungkap Nur.

Ia memastikan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta akan meneruskan rekomendasi tersebut kepada unsur pimpinan DPRD. Dengan begitu, hasil kajian dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan.

“Rekomendasi ini nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, baik pimpinan komisi maupun pimpinan Dewan,” tandas Nur. (all/df)