Rakernas II ADPSI Dorong Peningkatan Dana Transfer Pusat ke Daerah

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dukungan fiskal tersebut dinilai penting untuk memperluas kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Demikian ungkap Suhud saat menghadiri Rapat Kerja Nasional II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas II ADPSI) di Prime Plaza Sanur Hotel Bali, Senin (29/6).

Suhud hadir selaku Bendahara ADPSI bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino dan Rany Mauliani.

Ia mengatakan, daerah membutuhkan penguatan dana transfer agar mampu menjalankan program pembangunan secara optimal.

“Agar daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam melaksanakan pembangunan,” kata Suhud.

Menurut dia, ruang fiskal yang lebih luas akan membantu pemerintah daerah merespons kebutuhan masyarakat. Mempercepat pembangunan.

Suhud menambahkan, DPRD DKI Jakarta akan menyampaikan hasil pembahasan Rakernas kepada jajaran eksekutif setelah kembali ke Jakarta.

“Kami juga tentu akan membantu melakukan lobi kepada pemerintah pusat,” tambah Suhud.

Pengawasan Berbasis Data

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta DPRD memperkuat pengawasan terhadap dana bagi hasil, transfer ke daerah, pendapatan asli daerah, dan sumber pendapatan lainnya.

“Pengawasan DPRD harus berbasis data, manfaat, dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pemenuhan dokumen,” jelas Wiyagus.

Sementara itu, Ketua ADPSI Buky Wibawa Karya Guna menilai, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi fondasi penting mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Fiskal daerah yang kuat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat iklim investasi, serta mengoptimalkan potensi daerah,” terang Buky. (all/df)