Siapkan Satgas Khusus Reforma Agraria

Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (RA-PTSL) DPRD DKI Jakarta terus mendorong percepatan penyelesaian sertifikasi tanah warga.

Ketua Pansus RA-PTSL DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo memastikan, proses penerbitan sertifikat kategori satu atau tanah berstatus clean and clear bakal segera terealisasi.

Pada awal Juli 2026, setidaknya terdapat 192 sertifikat siap diterbitkan dan diserahkan langsung kepada warga. Penyerahan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta anggota Pansus RA-PTSL DPRD DKI Jakarta.

“Pansus ini juga memastikan penerbitan sertifikat untuk kategori satu yaitu kategori yang clean and clear,” ujar Rio usai memimpin rapat bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/6).

Selain itu, Pansus juga mendorong penyelesaian sertifikat yang sebelumnya tertunda. Terdapat 111 sertifikat tertahan akibat persoalan administrasi. Khususnya terkait proses penandatanganan. Kini dalam proses penerbitan.

Selama 2026, Pansus menyiapkan langkah percepatan melalui kebijakan affirmative action. Tujuannya, mempercepat penerbitan sertifikat. Penerbitan itu selain dari 192 sertifikat yang akan diserahkan dan 111 sertifikat yang tertunda.

Dalam rapat tersebut, Pansus memutuskan untuk menangani persoalan tanah yang masuk kategori 3 secara paralel dengan penyelesaian kategori 1.

Penanganan kategori 3 melalui pendekatan reforma agraria. Menggunakan skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Rio menjelaskan, pendekatan itu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selama ini, banyak warga terkendala persoalan pertanahan. Seperti tumpang tindih administrasi dan hambatan legalitas lainnya.

Sebagai tindak lanjut, Pansus merekomendasikan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani persoalan reforma agraria di Jakarta.

Satgas melibatkan berbagai unsur. Mulai dari unsur Pemprov DKI, BPN, Gugus Tugas Reforma Agraria, hingga para praktisi, dan tokoh pertanahan.

Pembentukan Satgas guna menyelesaikan persoalan tanah kategori 3 secara terintegrasi. Memastikan penyelesaian lebih cepat.

Sejumlah pengalaman sengketa tanah, lanjut dia, menjadi referensi pembentukan Satgas. Termasuk, model penanganan tanah PKUI melalui kolaborasi lintas lembaga.

Pansus RA-PTSL berharap, langkah-langkah tersebut mempercepat sertifikasi tanah dan penyelesaian masalah secara efektif. (yla/df)