Fokus Tekan Kasus Stunting

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) memperkuat penurunan angka stunting lewat penambahan anggaran.

Termasuk penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan layanan kesehatan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan DKI Jakarta Tahun 2026.

Ketua Komisi E Muhammad Subki mengatakan, telah meminta Dinkes memperhatikan alokasi anggaran program penanganan stunting supaya makin optimal.

“Kita tadi sudah minta ke Dinas Kesehatan terkait penambahan anggaran untuk program stunting ini,” ujar Subki, Selasa (7/7).

Menurut dia, upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Berbagai institusi, termasuk perusahaan BUMN, BUMD, hingga komunitas, juga memiliki program serupa sehingga diperlukan koordinasi yang lebih terintegrasi.

“Kita minta Biro Kesos mengkoordinasikan itu semua supaya dana-dana yang disalurkan itu terarah,” kata Subki.

Ia berharap, sinergi tersebut mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan angka stunting di Jakarta.

Menurut dia, program yang paling efektif tetap berfokus pada pemenuhan gizi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Di kesempatan itu, Komisi E juga meminta penambahan personel Pasukan Putih. Sebab, punya peran penting melayani kesehatan masyarakat.

“Karena cukup signifikan membantu,” ucap Subki.

Petugas Pasukan Putih turut berkontribusi mengumpulkan data kesehatan masyarakat. Termasuk data stunting, dasar penyusunan kebijakan.

Meski demikian, Subki menilai perlu peningkatan layanan. “Kalau dibilang 100 persen sih belum. Kita dorong terus untuk meningkatkan kualitas layanan dan penambahan jumlah pasukannya,” tutur Subki.

Pasukan Putih tak hanya melakukan pengecekan. Namun juga menindak lanjuti keluhan kesehatan warga hingga memfasilitasi ke Puskesmas maupun ke RSUD.

“Tindak lanjutnya harus ada. Dikasih pengarahan, rujukan ke puskesmas, ke RSUD setempat. Jangan cuma dicek doang,” pungkas Subki. (gie/df)