Kenaikan Tarif Transjakarta Harus Dikaji secara Matang

Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta rencana penyesuaian tarif PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dikaji secara matang, sebelum diputuskan. Dengan demikian, kebijakan tarif tidak membebani masyarakat.

Ketua Komisi C Dimaz Raditya mengatakan, subsidi transportasi publik saat itu menjadi salah satu beban besar dalam APBD DKI Jakarta. Namun, penyesuaian tarif tetap harus mempertimbangkan kemampuan warga.

“Kami meminta dikaji maksimal dulu,” ujar Dimaz usai rapat kerja bersama BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7).

Dimaz mengatakan, Komisi C memahami kebutuhan pemerintah daerah untuk menekan beban subsidi. Akan tetapi, kebijakan tidak boleh langsung membebankan masyarakat tanpa perhitungan yang matang.

“Subsidi bisa berkurang, tetapi jangan sampai menjadi beban masyarakat DKI,” ujar Dimaz.

Transjakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus menyusun kajian kebutuhan tarif secara komprehensif. Nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan.

“Jangan bicara kenaikan tarif tanpa kajian,” tegas Dimaz.

Dimaz tidak menutup ruang penyesuaian tarif selama kebijakan tersebut memiliki dasar yang jelas dan tidak memberatkan warga.

Ia menilai keputusan tarif tidak boleh dibuat berdasarkan pertimbangan sesaat. “Kenaikan tarif bisa saja, selama tidak membebani masyarakat,” terang Dimaz.

Pengurangan subsidi transportasi, menurut dia, memberi ruang fiskal bagi program prioritas lain. Satu di antaranya, pendidikan bagi warga kurang mampu.

“Masih banyak program lain yang perlu didanai APBD, seperti sekolah gratis,” jelas Dimaz.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta Welfizon Yuza mengatakan, kebutuhan subsidi Transjakarta 2026 untuk mempertahankan skala bisnis dan layanan mencapai Rp4,87 triliun.

Namun, Transjakarta telah mengefisiensi sejak awal tahun. Hingga Mei 2026, perusahaan menghemat sekitar Rp170 miliar dari Rencana Kerja dan Anggaran sebesar Rp1,9 triliun.

“Kami bisa melakukan penghematan sembilan persen,” kata Welfizon.

Ia menjelaskan, kebutuhan tambahan subsidi dalam APBD Perubahan semula diproyeksikan sebesar Rp1,1 triliun hingga Rp1,2 triliun. Setelah efisiensi, kebutuhan tersebut turun menjadi sekitar Rp700 miliar.

“Jadi, ada penghematan kira-kira Rp400 miliar,” ungkap Welfizon.

Welfizon mengatakan, dukungan subsidi tetap diperlukan agar layanan transportasi publik berjalan optimal. Tahun itu, Transjakarta menargetkan dapat melayani 425 juta perjalanan. (all/df)