RKPD 2026, Sardy Wahab: Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat

Penyelesaian persoalan mendasar masyarakat harus menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Sardy Wahab dalam rapat pembahasan RKPD 2026 bersama mitra Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7).

Menurut dia, anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memberi dampak langsung bagi warga. Bukan sekadar memenuhi target perencanaan.

“RKPD harus menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjadi daftar program,” ujar Sardy.

Ia menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas. Mulai dari pengendalian banjir, penataan ruang terbuka hijau (RTH), hingga pembangunan infrastruktur jalan.

Dinas Sumber Daya Air (SDA), kata dia, harus mempercepat normalisasi Kali Ciliwung dengan segera menyelesaikan kendala pembebasan lahan. Mengingat, Jakarta akan segera memasuki musim hujan.

“Jangan biarkan pembebasan lahan menghambat normalisasi sungai,” tegas Sardy.

Selain percepatan normalisasi, Sardy juga menyoroti kualitas air sungai yang masih keruh dan berbau, meski telah ditata. Karena itu, mendorong Dinas SDA melibatkan tenaga ahli agar perawatan sungai berjalan berkelanjutan.

“Sungai yang sudah ditata harus bersih dan tidak berbau,” kata dia.

Kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Sardy meminta peningkatan aspek keselamatan di seluruh ruang terbuka hijau (RTH).

Menurut dia, taman perlu dilengkapi pagar pengaman, kamera pengawas (CCTV), dan rambu peringatan untuk meminimalkan risiko kecelakaan.

“Keselamatan pengunjung, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas,” tegas Sardy.

Ia juga mendesak Dinas Bina Marga mempercepat pembangunan akses jalan menuju kawasan Rorotan. Lambatnya penyelesaian pembebasan lahan menghambat pembangunan jalan.

Bahkan, mengganggu distribusi sampah menuju fasilitas pengolahan. “Akses Rorotan harus segera dibangun agar distribusi sampah tidak terganggu,” ucap Sardy.

Harapannya, seluruh masukan Komisi D diakomodasi dalam RKPD 2026. Sehingga anggaran terfokus pada penyelesaian persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukan sekadar program yang bersifat administratif. (red)