CSR BUMD Harus Terarah dan Tepat Sasaran

Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (CSR) DPRD DKI Jakarta mendorong Program CSR Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih terarah, terintegrasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Pansus CSR Ghozi Zulazmi dalam rapat kerja bersama jajaran Pemprov dan BUMD.

“Kita ingin mendalami bagaimana para BUMD yang ada di Jakarta menerapkan implementasi dari CSR ini,” ujar Ghozi, Selasa (14/7).

Dari hasil pembahasan bersama sejumlah BUMD yang bergerak di sektor keuangan, pangan, transportasi, hingga infrastruktur, Pansus menemukan pelaksanaan CSR telah berjalan. Namun belum secara terpadu dan optimal.

Menurut dia, penyaluran program masih bersifat sporadis. Karena itu, perlu penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) CSR Tahun 2026 yang lebih terarah.

“Diperlukan adanya RKT perubahan di tahun 2026 ini,” kata Ghozi.

Ia meminta agar program CSR tahun 2026 memprioritaskan kebutuhan masyarakat di bidang lingkungan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.

Pembahasan meliputi penyediaan 18 titik pelatihan kerja melalui dukungan CSR BUMD. Program tersebut tidak hanya pelatihan, tapi membuka peluang rekrutmen tenaga kerja di lingkungan BUMD.

Selain itu, Pansus juga mendorong pembangunan MCK komunal untuk membantu mengatasi persoalan sanitasi di Jakarta yang belum sepenuhnya dapat dibiayai APBD.

“Masalah sanitasi di Jakarta ini masih perlu diperhatikan,” ucap Ghozi.

Di sektor lingkungan, pengelolaan sampah juga membutuhkan dukungan CSR BUMD. Begitu pula dengan bidang kesehatan.

Harapannya, seluruh BUMD bersinergi menjalankan program penanganan stunting dan penguatan layanan Posyandu. “Kalau satu BUMD bisa melaksanakan, kenapa BUMD lain tidak bisa?” ungkap Ghozi.

Setiap BUMD memiliki kemampuan anggaran CSR yang berbeda. Perlu kolaborasi lintas BUMD agar program semakin efektif.

Ghozi juga mendorong BUMD menjadi penggerak kolaborasi dengan perusahaan swasta dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di Jakarta.

“Ini perlu sinergis antar BUMD dalam membantu Pemprov DKI Jakarta serta masyarakat,” ucap dia.

Pansus juga akan terus mengawal implementasi Program CSR. Tidak berhenti pada komitmen di atas kertas. Masyarakat harus merasakan kehadiran dan manfaat seluruh program.

“Kami meminta ini benar-benar terimplementasi,” pungkas Ghozi. (gie/df)