Marak Penangkapan Ikan secara Ilegal di Kepulauan Seribu

DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah memperkuat pengawasan perairan Kepulauan Seribu. Menyusul masih maraknya praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan racun.

Sayangnya hingga kini, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum memiliki kapal patroli sendiri. Pengawasan perairan Kepulauan Seribu masih mengandalkan dukungan armada pinjaman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi B DKI Jakarta membahas KUA-PPAS dan RKPD bersama Dinas KPKP DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi B Jupiter menilai, kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap praktik destructive fishing tidak bisa berjalan optimal.

Karena itu, ia meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengusulkan pengadaan kapal patroli dalam APBD 2027.

“Jangan sampai menjaga perairan sendiri harus bergantung pada pinjaman kapal,” ujar Jupiter.

Ia mengungkapkan, persoalan terlontar dari sekitar 100 perwakilan nelayan dari Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Harapan, dan Pulau Kelapa.

Para nelayan mengeluhkan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan racun yang dilakukan pada malam hari.

Aktivitas tersebut merusak terumbu karang dan mengancam keberlangsungan sumber daya laut. “Bom ikan dan racun sangat merusak terumbu karang,” tutur Jupiter.

Menurut dia, kerusakan ekosistem laut pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap nelayan tradisional.

Terumbu karang yang rusak butuh waktu panjang untuk pulih. Biota laut merupakan sumber penghidupan nelayan jadi terancam.

“DKI harus punya kapal patroli sendiri agar pengawasan konsisten,” tegas Jupiter.

Harapannya, penguatan armada patroli tidak hanya untuk menindak pelaku penangkapan ikan ilegal, tetapi melindungi ekosistem laut. Memastikan nelayan tradisional tetap memiliki ruang hidup yang berkelanjutan.

Selain destructive fishing, nelayan juga mengeluhkan kerusakan rumpon swadaya. Dampak pengerukan pasir laut dan reklamasi. Termasuk kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya harga solar.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok membenarkan Pemprov DKI belum memiliki kapal patroli.