@dmin
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2023
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2023
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2023
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2023
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN MASA RESES PERTAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2023
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 164 TAHUN 2023 TENTANG REKOMENDASI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022
Catatan DPRD Pada LKPJ Penggunaan APBD 2022 Diharap Jadi Acuan Perbaikan Kerja Pemprov DKI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyoroti banyak hal pada rekomendasi yang diberikan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) tahun 2022. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani berharap seluruh rekomendasi dari seluruh komisi bisa menjadi acuan perbaikan kinerja seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Kami mengharapkan rekomendasi ini bisa memperoleh perhatian eksekutif, guna menjadi bahan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan,” ujarnya dalam rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/4). Zita juga menjelaskan seluruh rekomendasi LKPJ telah melalui pembahasan di setiap komisi sesuai bidang tugas dan dimatangkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dan rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) bersama seluruh Pimpinan komisi beserta Eksekutif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rekomendasi dibacakan langsung anggota Badan Anggaran DPRD DKI Thopaz Nuhgraha Syamsul. Dalam rekomendasi Bidang Pemerintahan, DPRD DKI meminta kepada Pemprov melalui para Walikota dan Bupati untuk bahu-membahu menurunkan angka kemiskinan ektrem dan stunting dengan optimal. Pasalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, angka kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta pada periode Maret 2022 naik sebesar 0,29% dibandingkan pada Maret 2021. “Periode Maret 2022 sebanyak 0,89% atau setara 95.668 jiwa dari total penduduk DKI Jakarta. Dari data tersebut wilayah yang terbanyak terjadinya kemiskinan ekstrem adalah Jakarta Utara,” kata Thopaz. Lalu untuk Bidang Perekonomian, DPRD meminta agar pencairan penyertaan modal dasar (PMD) agar tidak dilakukan pada akhir tahun, sehingga bisa memberi ruang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penerima untuk melakukan penyerapan secara maksimal. “DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan agar dilakukan pengawasan yang ketat terkait transfer PMD, karena selama ini PMD yang telah diberikan sangat lambat diserap,” sambungnya. Sedangkan rekomendasi untuk Bidang Keuangan, DPRD meminta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) memaksimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun Anggaran 2023 “Karena capaian target hasil pemanfaatan BMD tahun anggaran 2022, yang terealisasi hanya sebesar Rp253 miliar atau 39,37% dari target yang ditetapkan dalam APBD,” papar Thopaz. Selanjutnya rekomendasi untuk Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup meminta Pemprov melakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap pembangunan trotoar dan jaringan utilitas. “Agar pelaksanaan pembangunannya efektif dan efisien dalam satu kali pelaksanaan, sehingga tidak mengakibatkan kemacetan karena kerusakan jalan yang berulang,” terang Thopaz. Terakhir untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat, DPRD merekomendasikan agar Pemprov melakukan pemantauan secara ketat agar segala bantuan sosial bisa diterima tepat waktu oleh masyarakat. “Mendorong ketepatan waktu dalam pemberian bantuan sosial agar dituntaskan oleh seluruh stakeholder, sehingga bantuan kepada penyandang disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan lainnya dapat disalurkan dengan cepat,” tutur Thopaz. Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti semua hasil rekomendasi yang disampaikan DPRD DKI Jakarta. “Jadi semua rekomendasi dari DPRD terkait LKPJ Gubernur DKI Tahun 2022 perlu diperhatikan. Ini semua harus terus maju dan terus berjalan,” tegas Heru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyoroti banyak hal pada rekomendasi yang diberikan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) tahun 2022. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani berharap seluruh rekomendasi dari seluruh komisi bisa menjadi acuan perbaikan kinerja seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Kami mengharapkan rekomendasi ini … Catatan DPRD Pada LKPJ Penggunaan APBD 2022 Diharap Jadi Acuan Perbaikan Kerja Pemprov DKI
Ini Catatan DPRD DKI Terhadap Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Gubernur di tahun 2022
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan sebagai evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022. Lima komisi menyampaikan catatan tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam salah satu evaluasinya mendorong Pemprov DKI untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang belum juga menyerahkan kewajiban penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum). “Komisi A merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan dengan mencabut ataupun tidak menerbitkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada pengembang pelanggar,” ujar Mujiyono, Ketua Komisi A di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/4). Selanjutnya Komisi B dalam salah satu catatannya meminta Pemprov DKI mengevaluasi rencana kenaikan tarif TransJakarta (TJ) serta memperluas rute yang terintegrasi, dengan harapan dapat menjangkau warga lebih banyak lagi, khususnya yang berbatasan dengan wilayah penyangga. “Komisi B memberikan rekomendasi agar Dinas Perhubungan mengkaji ulang untuk rencana kenaikan tarif dan kemungkinan menggratiskan biaya tiket perjalanan dengan harapan dapat mengalihkan banyak pengguna kendaraan pribadi ke moda transportasi umum, khususnya ke TransJakarta,” ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail. Kemudian Komisi C merekomendasikan agar Pemprov DKI dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah. Pasalnya dari 13 jenis pajak, hanya lima yang mencapai target. Sedangkan delapan jenis pajak lainnya masih dibawah target, atau tidak mampu mencapai 90%. Masing-masing yakni Pajak Restoran 84,76%, Pajak Reklame 87,67%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 80,45%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 77,46%, Pajak Hiburan 53,28%, Pajak Penerangan Jalan 63,23%, Pajak Air Tanah 64,59%, dan Pajak Parkir 30,73%. “Melakukan penghitungan target pajak daerah yang lebih logis dan realists berdasarkan potensi Pajak Daerah yang lebih riil atau nyata dilapangan, khususnya untuk capaian target pajak daerah yang kinerjanya masih dibawah 70%,” ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi. Lalu Komisi D dalam salah satu rekomendasinya meminta Pemprov DKI Jakarta menggunakan lahan aset milk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) yang belum dimanfaatkan untuk dibangun ruang terbuka hijau (RTH) ataupun taman. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang interaksi sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang. “Seperti di wilayah Sunter Agung, Pulogebang, Cakung, Penggilingan, Cikoko, dan Pengadegan. Sehingga tidak perlu melakukan pembebasan lahan baru,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda. Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam salah satu catatannya merekomendasikan agar Dinas Pendidikan lebih optimal dalam mempersiapkan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sehingga tidak ada lagi keluhan dari calon orang tua siswa yang merasa kesulitan saat melakukan pendaftaran. “PPDB 2023 agar dipersiapkan lebih baik,” tutur Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria. Dengan demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap catatan yang disampaikan lima Komisi dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kembali kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja tahun berikutnya. “Maka disepakati bahwa DPRD akan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur memgenai LKPJ tahun 2022 pada rapat paripurna 17 April 2023,” tandasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan sebagai evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022. Lima komisi menyampaikan catatan tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam salah satu evaluasinya mendorong Pemprov DKI untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang belum juga menyerahkan kewajiban penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas … Ini Catatan DPRD DKI Terhadap Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Gubernur di tahun 2022