@dmin

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui usulan sejumlah anggaran penanggulangan bencana yang dinilai menjadi prioritas dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2021. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Nasrullah menjelaskan, persetujuan bukan diberikan tanpa alasan. Ia menilai peristiwa bencana alam, kebakaran, dan pencegahannya harus dipersiapkan. Sebab bencana alam yang telah melanda Jakarta … Komisi A Dukung Kegiatan Belanja Penanggulangan Bencana di KUPA-PPAS 2021

Empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diputuskan mengalami penyesuaian pemberian penyertaan modal daerah (PMD) dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2021. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menjelaskan, penyesuaian perlu dilakukan mengingat kontraksi yang terjadi pada APBD akibat pandemi Covid-19. “Makanya kita harus melakukan koreksi kepada BUMD-BUMD ini, dan kita … Komisi B Putuskan Penyesuaian PMD untuk Lima BUMD

Sejumlah target realisasi pajak hingga penghujung tahun 2021 belum mencatatkan hasil yang maksimal berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD tahun 2021. Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong perbaikan mekanisme pencatatan pajak. Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Rasyidi HY mengatakan, perbaikan bisa saja dilakukan dengan cara memisahkan inventarisasi Pajak Kendaraan Bermotor … Komisi C Ingin Bapenda Perbaiki Mekanisme Invetarisasi Pajak

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar realistis dalam menargetkan pendapatan daerah. Ketua Banggar Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rasionalisasi perlu dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengingat kontraksi ekonomi yang masih terjadi atas dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian, ia meminta pada rapat pendalaman di Komisi agar target pendapatan daerah yang ditargetkan benar-benar ditinjau … Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar realistis dalam menargetkan pendapatan daerah.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Badan Pengelola BUMD dan jajaran Direksi Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Jaya, Selasa (5/10). Pada pendalaman usulan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta itu, Bapemperda mendorong PD PAL Jaya … Bapemperda Dalami Usulan Perubahan Status PD PAL Jaya

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mendorong Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL Jaya) lebih serius mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Ibukota. Karena itu pada usulan perubahan status hukum dari PD menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Bapemperda menekankan agar PAL Jaya mengkaji dan menyempurnakan perubahan sejumlah Pasal pada Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang … Perubahan Status PAL Jaya Harus Berdampak Keseriusan Kelola Limbah Ibukota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan laporan hasil reses kedua Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, Senin (4/10). Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Pada kesempatan itu, anggota DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan membacakan sejumlah poin penting laporan hasil reses. Salah satunya mengenai sinkronisasi data sertifikat vaksin dengan nomor induk KTP … DPRD Paripurnakan Laporan Hasil Reses Kedua Tahun 2021

Dua peraturan daerah (Perda), masing-masing Perda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun 2021, dan Perda tentang Jaringan Utilitas ditarget DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat dibahas dan disahkan di sepanjang Bulan Oktober 2021. Seluruh jadwal pembahasan hingga pengesahan telah disetujui dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta. Di mana pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) … DPRD DKI Genjot Pembahasan Dua Perda Prioritas di Bulan Oktober

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat penyusunan jadwal bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Senin (27/9). Pada kesempatan itu, rapat Bamus menyepakati sejumlah agenda kerja. Seperti pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun 2021, pengesahan rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2021, pembahasan rancangan Perda tentang Jaringan Utilitas, dan … DPRD DKI Jakarta Ketuk Jadwal Pembahasan hingga Pengesahan Perubahan APBD 2021