@dmin
Wisata Edukasi ke DPRD, Tumbuhkan Cita-Cita jadi Pemimpin
Wisata Edukasi ke DPRD, Tumbuhkan Cita-Cita jadi Pemimpin January 22, 2026 6:04 pm Sekretariat dewan menerima kunjungan wisata edukasi siswa SD Global Mandiri Jakarta Timur di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/1). Kegiatan itu menjadi sarana edukasi mengenal fungsi dan peran lembaga legislatif kepada pelajar sejak usia dini. Kepala Subbagian Aspirasi dan Pengolahan Data Sekretariat DPRD DKI Jakarta Priyambodo menilai, kunjungan tersebut penting untuk menumbuhkan pemahaman. Sekaligus cita-cita kepemimpinan bagi generasi muda. “Kunjungan itu diharapkan dapat menumbuhkan benih mimpi di hati anak-anak. Ke depan, tidak menutup kemungkinan ada yang bercita-cita menjadi anggota dewan atau pemimpin Jakarta,” ujar Priyambodo. Ia menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Selama ini, pemahaman Pendidikan Kewarganegaraan lebih banyak melalui buku dan media pembelajaran di kelas. “Melalui field trip tersebut, siswa dapat memahami parlemen daerah secara langsung. Tidak hanya dari teori,” ungkap dia. Dalam kegiatan itu, siswa juga mendapatkan penjelasan mengenai struktur dan tugas DPRD DKI Jakarta. Termasuk peran alat kelengkapan dewan. “Alat kelengkapan dewan seperti pimpinan, badan, dan komisi,” terang Priyambodo. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SD Global Mandiri Jakarta Timur Istiana Novika Suri menyampaikan, pemilihan DPRD DKI Jakarta sebagai lokasi field trip bertujuan agar siswa mengenal lembaga pemerintahan di wilayah tempat mereka tinggal. “Anak-anak diajak mengetahui secara langsung tugas dan fungsi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus melihat kondisi gedung dan ruang rapat,” terang Istiana. Istiana berharap, kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi para siswa. “Pengalaman belajar tidak hanya didapat di dalam kelas, tetapi juga melalui kunjungan langsung untuk melihat aktivitas lembaga pemerintahan,” jelas dia. Kegiatan field trip tersebut juga meninggalkan kesan positif bagi para siswa. Aluna, siswi kelas V, menyampaikan rasa senang dapat berkunjung ke Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. “Kunjungannya seru dan gedungnya bagus. Semangat untuk anggota dewan dalam bekerja,” ucap Aluna. Sementara itu, Surya, siswa kelas VI, menilai kunjungan tersebut memberikan pengalaman baru di luar kegiatan belajar rutin. “Field trip ke DPRD memberi pengalaman baru dan berbeda,” tutur Surya. (all/df)

Sekretariat dewan menerima kunjungan wisata edukasi siswa SD Global Mandiri Jakarta Timur di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/1). Kegiatan itu menjadi sarana edukasi mengenal fungsi dan peran lembaga legislatif kepada pelajar sejak usia dini. Kepala Subbagian Aspirasi dan Pengolahan Data Sekretariat DPRD DKI Jakarta Priyambodo menilai, kunjungan tersebut penting untuk menumbuhkan pemahaman. Sekaligus cita-cita kepemimpinan … Wisata Edukasi ke DPRD, Tumbuhkan Cita-Cita jadi Pemimpin
Reses Bisa Jadi Sarana Sosialisasi Layanan Digital
Reses Bisa Jadi Sarana Sosialisasi Layanan Digital January 22, 2026 5:42 pm Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong optimalisasi kegiatan reses sebagai ruang komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Khususnya untuk menyampaikan kebijakan serta layanan publik berbasis digital. Anggota KomisiAugust Hamonangan menilai, masih terdapat tantangan dalam pemahaman masyarakat terhadap layanan digital yang terus berkembang seiring transformasi pelayanan publik. “Pendampingan masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat DKI Jakarta dalam memahami layanan berbasis digital,” terang August saat rapat bersama eksekutif di Ruang Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/1). Sebab, lanjut dia, kondisi tersebut kerap terjadi dalam pelaksanaan kegiatan reses. Sejumlah aspirasi warga yang belum memahami substansi kebijakan dan mekanisme dan prosedur layanan. “Oleh karena itu, kegiatan reses dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi kebijakan dan layanan pemerintah agar lebih mudah dipahami serta tepat sasaran,” terang August. Menurut dia, kehadiran langsung perangkat daerah dalam kegiatan reses menjadi faktor penting. Sehingga masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh. Sekaligus solusi atas persoalan yang dihadapi di lapangan. “Dengan kehadiran perangkat daerah, aspirasi masyarakat dapat diserap sekaligus disertai penjelasan mengenai kebijakan dan mekanisme layanan yang berlaku,” tegas August. August berharap, kegiatan reses ke depan dapat semakin dimaksimalkan sebagai forum dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Implementasi layanan publik berjalan lebih efektif dan responsif. (all/df)

Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong optimalisasi kegiatan reses sebagai ruang komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Khususnya untuk menyampaikan kebijakan serta layanan publik berbasis digital. Anggota KomisiAugust Hamonangan menilai, masih terdapat tantangan dalam pemahaman masyarakat terhadap layanan digital yang terus berkembang seiring transformasi pelayanan publik. “Pendampingan masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat DKI Jakarta dalam memahami layanan berbasis … Reses Bisa Jadi Sarana Sosialisasi Layanan Digital
Transparansi Sistem KJP Disorot Komisi E
Transparansi Sistem KJP Disorot Komisi E January 22, 2026 5:08 pm Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina meminta Dinas Pendidikan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Khususnya terkait mekanisme penghentian bantuan kepada penerima manfaat. Elva menilai, pemberitahuan secara jelas dan tepat waktu sangat penting. Sehingga orangtua siswa dapat mempersiapkan kondisi ekonomi keluarga. Demikian ungkap Elva dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/1). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina. (dok.DDJP) Menurut Elva, KJP tidak dapat dipandang hanya sebagai program bantuan pendidikan. Sebab berperan besar menopang kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat. Terutama bagi masyarakat dengan tingkat penghasilan terbatas. “Bukan hanya urusan pendidikan tapi ada juga urusan sosial ekonomi di sana,” tegas Elva. Penghentian KJP tanpa pemberitahuan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi keluarga penerima. Karena itu, Elva mendorong Pemprov DKI Jakarta menyampaikan informasi sejak awal bila seseorang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima KJP. Elva menyebutkan, pemberitahuan tersebut akan membantu orangtua menyusun langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Sekaligus kebutuhan rumah tangga lainnya. “Ketika seseorang ini tidak lagi mendapatkan KJP itu baiknya mungkin diinformasikan,” kata Elva. Elva menjelaskan, kepastian informasi mengenai waktu penghentian bantuan akan memberikan ruang bagi keluarga untuk menyesuaikan kondisi ekonomi. Orangtua, kata dia, dapat memperkirakan kemampuan finansialnya dan mencari alternatif penghasilan tambahan. Melalui rapat kerja tersebut, Komisi E DPRD DKI Jakarta berharap, Pemprov DKI Jakarta dapat memperbaiki sistem pendataan dan komunikasi kepada masyarakat terkait KJP. Perbaikan itu penting agar kebijakan tidak hanya tepat sasaran. Namun juga berkeadilan dan memberikan kepastian bagi warga Jakarta. (yla/df)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina meminta Dinas Pendidikan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Khususnya terkait mekanisme penghentian bantuan kepada penerima manfaat. Elva menilai, pemberitahuan secara jelas dan tepat waktu sangat penting. Sehingga orangtua siswa dapat mempersiapkan kondisi ekonomi keluarga. Demikian ungkap Elva dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama jajaran … Transparansi Sistem KJP Disorot Komisi E
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DKI JAKARTA NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN MASA RESES KE-II MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025-2026 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI DKI Jakarta NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2026.
DPRD bakal Evaluasi Pengelolaan Sampah
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menyoroti kondisi darurat sampah di berbagai daerah. Lalu, menetapkan status darurat sampah nasional. Bahkan, meminta setiap DPRD memperketat pengawasan dan kebijakan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan, akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan sampah. “Untuk DKI Jakarta, anggaran pengelolaan sampah saat ini berkisar di angka Rp.3 triliun lebih per tahun,” ujar dia, Selasa (20/1). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.DDJP) “(Anggaran) termasuk untuk operasional pengangkutan, pengolahan, hingga pengelolaan TPST Bantargebang,” tambah Wibi. Namun, DPRD DKI Jakarta tak hanya akan melihat kecil besarnya anggaran pengelolaan sampah. Melainkan melihat pada efektivitas pemanfaatan. “Apakah belanja persampahan benar-benar berdampak pada pengurangan sampah dari hulu, peningkatan daur ulang, dan pengurangan ketergantungan pada landfill,” tegas Wibi. Terkait penanganann sampah yang masih bertumpu pada pembuangan akhir, kata Wibi, perlu evaluasi. Sehingga tidak terus berulang tanpa hasil signifikan. Karena itu, DPRD mendorong penguatan anggaran yang tepat sasaran, berbasis kinerja, teknologi, serta kolaborasi lintas wilayah. “Agar persoalan sampah tidak terus diselesaikan dengan pola lama yang berulang,” tandas Wibi. (red)

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menyoroti kondisi darurat sampah di berbagai daerah. Lalu, menetapkan status darurat sampah nasional. Bahkan, meminta setiap DPRD memperketat pengawasan dan kebijakan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan, akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan sampah. “Untuk DKI Jakarta, anggaran pengelolaan sampah saat ini berkisar di angka Rp.3 triliun lebih per tahun,” … DPRD bakal Evaluasi Pengelolaan Sampah
Lengkapi Layanan Bus Jabodetabek dengan Park and Ride
Rencana Pemprov DKI memperluas jangkauan layanan Bus Transjabodetabek secara massif menuai dukungan dari legislator di Komisi B. Langkah strategis itu menjadi cara mengurai simpul kemacetan. Menurut Anggota Komisi B Ade Suherman, pemerintah provinsi bersama DPRD mendorong peralihan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Khususnya bagi warga yang berasal dari luar Jakarta. “Saya sangat mendukung rencana tersebut,” ujar dia, Selasa (20/1). Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman. (dok.DDJP) Ketersediaan moda transportasi terjangkau dan saling terhubung, kata Ade, merupakan solusi mutlak bagi warga komuter. “Saat ini sudah ada layanan dari arah Bogor, dan jika ditambah hingga ke bandara tentu akan sangat baik,” ucap dia. Dengan begitu, harap Ade, masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi umum. Perluasan rute bisa berbarengan dengan pembangunan fasilitas park and ride yang mumpuni di titik-titik strategis. Keberadaan angkutan pengumpan atau feeder di wilayah masing-masing juga krusial untuk memastikan integrasi transportasi berjalan dengan paripurna. “Sehingga masyarakat bisa memarkir kendaraan pribadinya, lalu melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum,” tutur Ade. “Ditambah dengan feeder dari wilayah masing-masing. Integrasi transportasi ini diharapkan dapat berjalan optimal,” tambah politisi PKS itu. Ekspansi layanan transportasi tidak sekadar memindahkan orang, melainkan berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Dengan sistem yang terintegrasi, lanjut Ade, target mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, dan mewujudkan Jakarta yang lebih tertata. “Diharapkan dapat tercapai,” pungkas Ade. (red)

Rencana Pemprov DKI memperluas jangkauan layanan Bus Transjabodetabek secara massif menuai dukungan dari legislator di Komisi B. Langkah strategis itu menjadi cara mengurai simpul kemacetan. Menurut Anggota Komisi B Ade Suherman, pemerintah provinsi bersama DPRD mendorong peralihan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Khususnya bagi warga yang berasal dari luar Jakarta. “Saya sangat mendukung rencana tersebut,” ujar dia, Selasa … Lengkapi Layanan Bus Jabodetabek dengan Park and Ride
Sistem Antrean di RSUD, Legislator Terima Laporan Masyarakat
Sistem antrean di RSUD Kebon Bawang Jakarta Utara dalam sorotan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imamuddin. Pasalnya, terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di riil. Sistem monitor antrean kerap menunjukkan kondisi penuh. Sedangkan kenyataannya, masih terdapat ruang layanan belum terpakai. Imamuddin mengungkapkan, menerima laporan masyarakat terkait hal itu. Tampilan sistem monitor antrean di RSUD Kebon Bawang sering kali menunjukkan kondisi terisi penuh. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imamuddin. (dok.DDJP) Ketika pengecekan langsung ke area pelayanan, masih terdapat ruang kosong. Semestinya bisa digunakan oleh pasien. “Setahu saya, RSUD tipe Delta memang sudah dilengkapi dengan sistem monitor yang baik,” ujar Imamuddin dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/1). Kondisi tersebut, lanjut dia, berpotensi menimbulkan kebingungan. Sekaligus ketidaknyamanan bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan kesehatan. Ketidaksesuaian antara penampilan data sistem antrean dengan kondisi faktual dapat merugikan pasien. Menghambat pelayanan publik. “Ini laporan langsung yang saya terima dari masyarakat,” tegas Imamuddin. Dia menyatakan, perlu evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan sistem antrean di RSUD Kebon Bawang. Pelayanan kesehatan harus transparan, efektif, dan akuntabel. Karena itu, mamuddin mendorong Dinas Kesehatan bersama manajemen RSUD Kebon Bawang melakukan pembenahan. Informasi kepada masyarakat haus sesuai dengan kondisi pelayanan. “Terutama agar tidak terjadi kesalahan informasi yang justru merugikan warga,” tandas Imamuddin. (red)

Sistem antrean di RSUD Kebon Bawang Jakarta Utara dalam sorotan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imamuddin. Pasalnya, terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di riil. Sistem monitor antrean kerap menunjukkan kondisi penuh. Sedangkan kenyataannya, masih terdapat ruang layanan belum terpakai. Imamuddin mengungkapkan, menerima laporan masyarakat terkait hal itu. Tampilan sistem monitor antrean di RSUD Kebon Bawang sering kali menunjukkan kondisi terisi … Sistem Antrean di RSUD, Legislator Terima Laporan Masyarakat
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN 2024-2029
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN KEHORMATAN AWARD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025