@dmin
Perbaikan Infrastruktur Jalan Butuh Inovasi
Perbaikan Infrastruktur Jalan Butuh Inovasi February 26, 2026 2:01 pm Penanganan jalan rusak akibat hujan ekstrem harus fokus langkah jangka pendek dan jangka. Meskipun perlu perbaikan bertahap. Pendekatan tersebut penting. Keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan mengatakan, mengapresiasi peran serta masyarakat yang secara swadaya menandai titik-titik jalan rusak demi mencegah kecelakaan. Terutama di lokasi jalan dengan lubang yang cukup dalam. Hal itu sebagai upaya jangka pendek. “Terutama untuk mengingatkan pengguna jalan agar lebih waspada,” ujar Ali, Kamis (26/2). Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan. (dok.DDJP) Ia menegaskan, langkah swadaya tersebut bersifat sementara. Tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, DPRD meminta instansi terkait menindaklanjuti sesuai skala prioritas. “Penandaan itu hanya langkah darurat. Penanganan tetap harus dilakukan oleh pemerintah agar lebih aman dan berkelanjutan,” jelas dia. Sedangkan untuk jangka panjang, Komisi D mulai membuka ruang diskusi terkait peningkatan kualitas dan inovasi material aspal. Tujuannya agar lebih tahan terhadap curah hujan tinggi dan beban lalu lintas di Jakarta. Upaya itu perlu lewat kajian teknis dan perhitungan anggaran secara matang. “Kemungkinan peningkatan kualitas aspal agar lebih resilien terhadap kondisi ekstrem,” ungkap Ali. Kajian untuk menentukan opsi di antaranya, kata Ali, kerja sama antara Dinas Bina Marga dengan BUMD konstruksi. Mendorong inovasi material jalan yang lebih adaptif dan berumur panjang. “Kerja sama tentu perlu kajian dan perhitungan anggaran,” pungkas Ali. (all/df)

Penanganan jalan rusak akibat hujan ekstrem harus fokus langkah jangka pendek dan jangka. Meskipun perlu perbaikan bertahap. Pendekatan tersebut penting. Keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan mengatakan, mengapresiasi peran serta masyarakat yang secara swadaya menandai titik-titik jalan rusak demi mencegah kecelakaan. Terutama di lokasi jalan dengan … Perbaikan Infrastruktur Jalan Butuh Inovasi
Segera Evaluasi Manajemen PT Transjakarta
Segera Evaluasi Manajemen PT Transjakarta February 26, 2026 1:02 pm Evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen operasional Bus Transjakarta menjadi salah satu sorotan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. Hal itu mengacu pada insiden kecelakaan dua armada Transjakarta di Koridor 13, beberapa waktu lalu. Sebanyak 24 penumpang luka ringan. “Kecelakaan Bus Transjakarta belum lama ini sangat disayangkan,” ujar Francine, Kamis (26/2). Peristiwa itu dampak dari salah satu pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengantuk. Bus keluar jalur hingga memasuki lajur berlawanan dan menabrak armada lain. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. (dok.DDJP) “Para sopir tidak boleh mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk. Transjakarta harus memastikan sopirnya selalu berada dalam kondisi prima ketika berkendara,” kata Francine. Ia menilai, kelelahan pengemudi bisa akibat jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal menuju depo pengambilan bus. “Sehingga mereka sudah lelah sebelum berkendara di jalan,” ungkap Francine. Karena itu, butuh pengaturan yang lebih manusiawi. Mulai dari waktu kerja, waktu istirahat, jarak tempuh, dan pengaturan pergantian shift. “Untuk menjaga kondisi para pengendara Transjakarta terhindar dari kelelahan fisik maupun mental,” tutur Francine. Ia mendorong penataan ulang sistem manajemen. Seperti penugasan pengemudi sesuai dengan dengan lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan depo. “Memastikan kecelakaan ini tidak terulang lagi di kemudian hari,” pungkas Francine. (gie/df)

Evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen operasional Bus Transjakarta menjadi salah satu sorotan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. Hal itu mengacu pada insiden kecelakaan dua armada Transjakarta di Koridor 13, beberapa waktu lalu. Sebanyak 24 penumpang luka ringan. “Kecelakaan Bus Transjakarta belum lama ini sangat disayangkan,” ujar Francine, Kamis (26/2). Peristiwa itu dampak dari salah satu … Segera Evaluasi Manajemen PT Transjakarta
Program Quick Wins, Nabilah: Memastikan Sesuai Harapan Warga
Program Quick Wins, Nabilah: Memastikan Sesuai Harapan Warga February 26, 2026 11:04 am Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Program Quick Wins Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno perlu evaluasi secara menyeluruh. Menurut dia, quick wins harus berjalan cepat, terukur, dan parameter keberhasilan program. Tidak sekadar administratif dan seremonial. “Harus benar-benar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nabilah, beberapa waktu lalu. Ia mencontohkan, penanganan genangan air ketika hujan yang harus berkurang. Begitu pula dengan pelayanan publik harus membaik. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi. (dok.DDJP) “Terakhir, apakah keluhan warga juga menurun,” ungkap Nabilah. Berbagai janji program kepada masyarakat, kata dia, harus ada evaluasi. Misalnya di sektor strategis seperti pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga perbaikan infrastruktur lingkungan. Sejumlah program itu, lanjut Nabilah, membutuhkan percepatan dan konsistensi dalam eksekusi. Publik harus bisa mengkases secara transparans atas capaian program hingga indikator kinerja. “Berapa persen realisasi anggaran, dan apa kendala di lapangan,” tutur dia. Meski demikian, Nabilah mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dalam merespon cepat dalam penanganan darurat dan perbaikan layanan. Keberlanjutan dan dampak jangka panjang tetap menjadi kunci dalam menuntaskan dan menyelesaikan program. Politisi PKS itu menambahkan, setahun merupakan waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Evaluasi bukan untuk menjatuhkan. “Tetapi memastikan Jakarta bergerak sesuai harapan warga. Kita ingin quick wins bukan hanya cepat di awal, tetapi kuat dalam hasil,” pungkas Nabilah. (red)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Program Quick Wins Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno perlu evaluasi secara menyeluruh. Menurut dia, quick wins harus berjalan cepat, terukur, dan parameter keberhasilan program. Tidak sekadar administratif dan seremonial. “Harus benar-benar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nabilah, beberapa waktu lalu. Ia mencontohkan, penanganan genangan air ketika hujan … Program Quick Wins, Nabilah: Memastikan Sesuai Harapan Warga
Legislator Apresiasi Gerak Cepat Penanganan Tumpukan Sampah
Legislator Apresiasi Gerak Cepat Penanganan Tumpukan Sampah February 26, 2026 10:05 am Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah mengapresiasi penanganan terhadap tumpukan sampah di lingkungan permukiman RT 013 RW 03, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (23/2). Sebelumnya, Sholikhah menampung aspirasi warga lewat kegiatan reses. Selanjutnya, ia berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Pihak kelurahan setempat pun langsung menerjunkan petugas Penanganan Prasaranan Sarana Umum (PPSU). Alhasil, lokasi penumpukan sampah teratasi. Sholikhah juga berharap, kegiatan reses terus menjadi sarana efektif mempererat hubungan antara wakil rakyat dan warga. “Serta mendorong percepatan penyelesaian berbagai permasalahan di lingkungan,” ujar politisi PKS itu. Tindakan cepat penanganan tumpukan sampah itu menuai apresiasi warga. “Terima kasih kepada Ibu Hj. Sholikhah atas kepedulian dan komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ucap seorang warga. (red)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah mengapresiasi penanganan terhadap tumpukan sampah di lingkungan permukiman RT 013 RW 03, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (23/2). Sebelumnya, Sholikhah menampung aspirasi warga lewat kegiatan reses. Selanjutnya, ia berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Pihak kelurahan setempat pun langsung menerjunkan petugas Penanganan Prasaranan Sarana Umum (PPSU). Alhasil, lokasi penumpukan sampah teratasi. Sholikhah … Legislator Apresiasi Gerak Cepat Penanganan Tumpukan Sampah
Optimalisasi Anggaran demi Tekan Angka Pengangguran
Optimalisasi Anggaran demi Tekan Angka Pengangguran February 25, 2026 4:17 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, perlu optimalisasi anggaran serta keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Sebab, pengangguran sudah pada level mengkhawatirkan. Karena itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Mendorong sinergi bersama Pemprov DKI Jakarta melayani masyarakat. Khususnya pada sektor ketenagakerjaan. “Jadi yang kami lakukan untuk melayani warga Jakarta,” ujar Khoirudin, Rabu (25/2). Ia menilai, tingkat pengangguran di Jakarta yakni 6,4 persen. Telah melampaui batas toleransi dan berpotensi memicu dampak sosial lanjutan. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) Dari sekitar 5,5 juta angkatan kerja, masih sekitar 350 ribu warga belum memiliki pekerjaan. “Pengangguran sudah mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas normal,” tandas Khoirudin. Menurut dia, perlu respon dengan kebijakan anggaran yang lebih fokus dan berpihak pada kondisi tersebut. Sementara alokasi anggaran saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pengangguran. “Saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran,” ungkap Khoirudin. Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait untuk memastikan keberpihakan anggaran tersebut diwujudkan secara nyata. Terutama dalam program pelatihan kerja bagi masyarakat. “Jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena tidak ada anggaran,” tutur Khoirudin. Sebab, berkurangnya anggaran di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dari Rp714 miliar di tahun 2025 menjadi Rp401 miliar di tahun 2026 berimbas pada keterbatasan jumlah peserta pelatihan kerja yang dapat difasilitasi pemerintah. “Jumlah peserta pelatihannya menjadi sangat terbatas,” kata Khoirudin. Sebagai langkah alternatif, ia mendorong adanya penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut berkontribusi dalam membuka peluang kerja dan mendukung penanganan pengangguran. Di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja, kata Khoirudin, perl solusi bersama. “Kalaupun anggaran berkurang, tapi kita bisa penugasan kepada BUMD terkait,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, perlu optimalisasi anggaran serta keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Sebab, pengangguran sudah pada level mengkhawatirkan. Karena itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Mendorong sinergi bersama Pemprov DKI Jakarta melayani masyarakat. Khususnya pada sektor ketenagakerjaan. “Jadi yang kami lakukan untuk melayani warga Jakarta,” ujar Khoirudin, Rabu (25/2). Ia menilai, … Optimalisasi Anggaran demi Tekan Angka Pengangguran
Penumpukan Sampah Disorot Legislator
Penumpukan Sampah Disorot Legislator February 25, 2026 4:16 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty menambahkan, persoalan sampah memerlukan perhatian serius dari pihak pemangku kebijakan. Menurut dia, di sejumlah lokasi masih terlihat penumpukan sampah. Karena itu, ia meminta jajaran Dinas Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti. Inad mengungkapkan hal itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selain itu, harap Inad, para kader Jumantik tidak hanya bekerja mencari sarang nyamuk. “Tapi juga bisa meningkatkan kesadaran agar warga melaksanakan PSN mandiri,” ujar dia, Rabu (25/2). Dalam kegiatan tersebut juga membahas sebanyak 313 usulan. Di antaranya, sebanyak 216 usulan akan menjadi usulan ke Musrenbang tingkat kota. Camat Grogol Petamburan, Raditian Ramajaya mengatakan, sebanyak 313 usulan dari tujuh kelurahan yang dibahas terdiri 284 usulan pembangunan fisik dan 29 usulan pembangunan non fisik. Disepakati 216 usulan untuk diteruskan ke tingkat kota. “Mayoritas usulan ditujukan ke SDA dan Bina Marga. Selebihnya ada usulan yang ditujukan ke PPAPP, Sosial, Kebudayaan dan lain-lain,” kata dia, Rabu (25/2). Raditian mengakui, selama ini kawasan Jalan Tubagus Angke, Jelambar dan Jalan Jelambar Baru, masih menjadi kawasan rawan tergenang. Menurut dia, kontur geografis cekungan menyebabkan kawasan itu kerap tergenang antara 30-50 sentimeter saat terjadi hujan deras atau Kali Angke meluap. Karena itu, Raditian menegaskan, normalisasi sejumlah saluran dan kali menjadi salah satu prioritas usulan dalam Musrenbang Kecamatan Grogol Petamburan. Selain itu, upaya penanggulangan kebakaran dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) juga menjadi prioritas pembangunan di wilayahnya. “Dari proses pembahasan yang dilakukan, disepakati 216 usulan untuk diteruskan ke tingkat kota. Kita akan terus dorong agar bisa direalisasikan tahun depan,” tegas dia. Wakil Walikota Jakarta Barat Yuli Hartono menambahkan, masih ada waktu perbaikan hingga beberapa hari ke depan. Hal itu terkait usulan yang tidak terakomodir lantaran kesalahan input. Bisa dengan mengajukan surat untuk revisi ke tingkat kota. Harapannya, proses Musrenbang ini bisa memastikan seluruh aspirasi warga sesuai arah pembangunan Jakarta sebagai top kota global dunia bisa terfasilitasi. Tidak hanya mengentaskan banjir dan kumuh, diharapkan tahapan Musrenbang juga bisa mengakomodir peningkatan infrastruktur transportasi serta kesejahteraan warga. “Kita ingin melangkah menuju kota global. Masih ada tiga hari lagi, kalau masih ada yang belum terakomodir masih bisa, tinggal bersurat saja ke wali kota,” ucap dia. (red)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty menambahkan, persoalan sampah memerlukan perhatian serius dari pihak pemangku kebijakan. Menurut dia, di sejumlah lokasi masih terlihat penumpukan sampah. Karena itu, ia meminta jajaran Dinas Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti. Inad mengungkapkan hal itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selain itu, harap Inad, para kader Jumantik tidak hanya bekerja mencari … Penumpukan Sampah Disorot Legislator
Cegah Pihak Luar Buang Sampah ke Pasar Induk
Cegah Pihak Luar Buang Sampah ke Pasar Induk February 25, 2026 4:15 pm Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti kedisiplinan pembuangan sampah di Pasar Induk Kramat Jati dalam rapat kerja bersama Perumda Pasar Jaya. Dalam rapat tersebut terungkap adanya sampah dari luar kawasan pasar ke dalam area pasar. Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengimbau seluruh pihak menjaga kebersihan pasar. Baik pedagang, konsumen, maupun pelaku usaha di sekitar lokasi. “Kami mengimbau semua pihak menjaga kebersihan pasar. Jangan sampai ada pihak luar yang memanfaatkan pasar sebagai lokasi pembuangan sampah,” ujar Nova. Ia mencontohkan, praktik pembelian buah dalam jumlah besar menyisakan limbah di lokasi. Sehingga menambah volume sampah. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP) “Yang dibawa hanya buahnya, sisanya dibuang. Kondisi tersebut tentu menambah timbunan sampah,” tegas Nova. Sebagai langkah pengawasan, Perumda Pasar Jaya telah memasang kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV). Termasuk memberikan peringatan kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan. “Sudah ada CCTV dan imbauan dari Pasar Jaya. Pengawasan tersebut harus dimaksimalkan agar tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan,” terang Nova. Sementara itu, Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Raja Malem Tarigan mengakui sebagian sampah di pasar berasal dari lingkungan sekitar. “Tidak seluruhnya berasal dari aktivitas perdagangan di dalam pasar. Ada juga sampah dari luar yang masuk ke kawasan kami,” tandas Raja. (all/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti kedisiplinan pembuangan sampah di Pasar Induk Kramat Jati dalam rapat kerja bersama Perumda Pasar Jaya. Dalam rapat tersebut terungkap adanya sampah dari luar kawasan pasar ke dalam area pasar. Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengimbau seluruh pihak menjaga kebersihan pasar. Baik pedagang, konsumen, maupun pelaku usaha di sekitar lokasi. “Kami mengimbau semua pihak … Cegah Pihak Luar Buang Sampah ke Pasar Induk
Pasar Jaya Kelola Sampah Mandiri, Nova: Kami Mendukung
Pasar Jaya Kelola Sampah Mandiri, Nova: Kami Mendukung February 25, 2026 2:05 pm Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati. Dukungan tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama jajaran Perumda Pasar Jaya di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, perlu pengelolaan mandiri untuk mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kini menerima sekitar 7.800 ton sampah per hari. “Kami mendukung pengelolaan sampah mandiri. Beban di Bantargebang sudah sangat besar dan armada sangat banyak sehingga antreannya panjang,” ucap Nova. Nova mengingatkan, rencana pembangunan fasilitas pengolahan. Termasuk insinerator atau mesin pembakaran sampah bersuhu tinggi, harus memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) melakukan supervisi. “Insinerator jangan sampai berdampak pada pedagang maupun konsumen di sekitarnya. Aspek AMDAL dan residu pembakaran harus diawasi ketat,” tegas Nova. Selain itu, Nova menyoroti keterbatasan armada pengangkut sampah yang menyebabkan penumpukan di Pasar Induk Kramat Jati. Volume sampah di pasar tersebut dapat mencapai 200 ton per hari. Terutama saat Ramadan dan musim panen. “Jika kebutuhan armada 15 sampai 17 unit per hari tidak terpenuhi, penumpukan akan terus berulang,” jelas Nova. Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Raja Malem Tarigan membenarkan kondisi tersebut. Raja menyampaikan pengangkutan sampah saat itu masih sepenuhnya bergantung pada armada Dinas Lingkungan Hidup. “Jika kondisi armada seperti itu (mengandalkan Dinas LH) terus berlangsung, penumpukan bisa kembali terjadi,” terang Raja. Sebagai langkah jangka panjang, Perumda Pasar Jaya menjalin kerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) untuk menyiapkan sistem pengelolaan sampah mandiri pada 2027. “Sangat tepat jika dilakukan pengelolaan sampah mandiri karena komposisi sampah di pasar didominasi sampah organik. Komposisi sampah kami 90 sampai 95 persen organik,” pungkas Raja. Komisi B DPRD DKI Jakarta memastikan akan terus melakukan pengawasan agar pengelolaan sampah berjalan efektif, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar. (all/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati. Dukungan tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama jajaran Perumda Pasar Jaya di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, perlu pengelolaan mandiri untuk mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah … Pasar Jaya Kelola Sampah Mandiri, Nova: Kami Mendukung
Fokus Tekan Pengangguran
Fokus Tekan Pengangguran February 25, 2026 1:06 pm DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan alokasi anggaran Bidang Ketenagakerjaan 2026, Rabu (25/2). Ketua DPRD Khoirudin memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani, Wibi Andrino, Basri Baco, dan Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto. Khoirudin menjelaskan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dan aspirasi masyarakat. Termasuk hasil audiensi lewat surat dari calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Jepang, beberapa waktu lalu. “Rapat ini menindaklanjuti hasil audiensi surat calon tenaga kerja yang akan dikirim ke Jepang,” ujar Khoirudin. Pembahasan anggaran ketenagakerjaan fokus pada upaya konkret mengurangi angka pengangguran di Jakarta. Membuka peluang peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). “Salah satu meningkatkan kompetensi SDM kemarin sudah ada program Transjakarta Academy,” kata Khoirudin. Program itu dapat menjadi salah satu instrumen strategis menekan angka pengangguran serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor transportasi dan layanan publik. Tingkat pengangguran di Jakarta masih tergolong tinggi, yakni 6,4 persen. Meski menunjukkan tren positif atau sudah turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Dari sekitar 5,5 juta angkatan kerja, masih sekitar 350 ribu warga belum memiliki pekerjaan. Kondisi itu menjadi perhatian serius. Berpotensi menimbulkan dampak sosial lanjutan. Termasuk meningkatnya risiko kriminalitas bila tidak tertangani secara berkelanjutan. “Pengangguran memang turun 0,1 persen, tapi masih dua kali lipat dari batas toleransi,” pungkas Khoirudin. Melalui pembahasan anggaran ketenagakerjaan, tegas dia, komitmennya untuk mendorong kebijakan dan program yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Begitu pula peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat pencari kerja. (gie/df)

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan alokasi anggaran Bidang Ketenagakerjaan 2026, Rabu (25/2). Ketua DPRD Khoirudin memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani, Wibi Andrino, Basri Baco, dan Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto. Khoirudin menjelaskan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dan aspirasi masyarakat. Termasuk hasil audiensi lewat surat dari calon tenaga kerja yang … Fokus Tekan Pengangguran
Harga Sembako di Awal Ramadan Stabil
arga Sembako di Awal Ramadan Stabil February 25, 2026 12:01 pm Mulai awal Ramadhan 1447 Hijriyah, harga sejumlah kebutuhan pokok (Sembako) mengalami kenaikan. Namun, pemerintah mmemastikan harganya masif relatif stabil. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Mengendalikan gejolak pasar. Demikian ungkap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, Jumat (21/2/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, mayoritas harga sembak tercatat merangkak naik. Cabe rawit merah naik 9,54 persen menjadi Rp.83.850 per kilogram. Cabe merah keriting juga mulai naik 8,16 persen menjadi Rp.50.350 per kilogram. Demikian pula harga bawang merah, naik 5,68 persen menjadi Rp.46.500 per kilogram, bawang putih ukuran sedang naik 1,35 persen menjadi Rp.41.3650 per kilogram. Begitu pula dengan beras kualitas bawah tercatat naik 3,13 persen menjadi Rp.14.650 per kilogram. “Sedangkan beras kualitas bawah II naik 4,55 persen menjadi Rp.15.100 per kilogram,” ujar Nova. Di sisi lain, Anggota Komsii B Wa Ode Herlina mengemukakan, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam ras, 2,18 persen menjadi Rp.42.150 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas I meningkat 1,74 persen menjadi Rp.145.900 per kilogram. Sedangkan daging sapi kualitas II naik 2,83 persen menjadi 139.400/kg. Menanggapi kondisi harga tersebut, Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto menegaskan, akan terus memantau pergerakan harga. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, masih terdapat sejumlah komoditas yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). “Meski secara umum harga bahan pokok tersebut dinilai relatif stabil,” ungkap Wahyu. (stw/df)

Mulai awal Ramadhan 1447 Hijriyah, harga sejumlah kebutuhan pokok (Sembako) mengalami kenaikan. Namun, pemerintah mmemastikan harganya masif relatif stabil. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Mengendalikan gejolak pasar. Demikian ungkap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, Jumat (21/2/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, mayoritas harga sembak tercatat merangkak naik. Cabe rawit merah naik 9,54 … Harga Sembako di Awal Ramadan Stabil