@dmin
Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran
Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran February 25, 2026 10:07 am Untuk mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawai. Kebijakan itu menjadi kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nonASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Skema libur panjang Idul Fitri tersebut totalnya 13 hari. Kebijakan tersebut merupakan kombinasi antara sistem WFA, cuti bersama serta libur akhir pekan. Tujuannya, mengurangi kepadatan arus mudik. Sekaligus memberi kesempatan kepada masyaraka menikmati momentum Lebaran bersama keluarga,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Jumat (21/2/2026). Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) Kebijakan tersebut, tambah dia, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2026. Didukung Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan kebijakan kerja fleksibel tersebut. Bahkan, Menteri Ketenagakerjan Yasierli meminta agar kepala daerah medorong perusahaan di wilayahnya masing-masing agar memberi kesempatan pekerja melakukan WFA pada tanggal yang telah ditentukan. Secara terpisah, Ketua Komisi A Inggard Joshua mengemukakan, pengaturan tersebut akan membuat masyarakat bisa mulai mudik lebih awal. Tanpa harus menunggu cuti bersama resmi dimulai. Jika dihitung sejak akhir pekan sebelum masa WFA, masyarakat bisa menikmati libur panjang mulai Minggu, 15 Maret hingga Selasa 24 Maret 2026. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua. (dok.DDJP) “Sehingga, mereka dapat menikmati libur Lebaran selama 13 hari. Dengan jadwal seperti itu, pekerja punya waktu lebih fleksibel untuk mudik Lebaran hingga tak perlu buru-buru kembali ke kota,” urai Inggard. Di sisi lain, Sekretaris Komisi A Mujiyono berharap, kebijakan tersebut bisa membuat arus perjalanan lebih merata. Dapat meningkatkan kenyamanan selama Lebaran. Pemprov DKI Jakarta juga akan menyesuaikan penerapan skema kerja fleksibel atau WFA bagi ASN selama periode libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat pada Rabu, 11/2/2026, di balaikota. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. (dok.DDJP) “Gubernur juga menegaskan, selalu mengikuti keputusan maupun arahan pemerintah pusat. Termasuk WFA,” imbuh Mujiyono. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026. Mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi ASN. “Meski menerapkan skema fleksibel, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai pelayanan di lapangan terganggu,” tegas Mujiyono. (stw/df)

Untuk mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawai. Kebijakan itu menjadi kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nonASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Skema libur panjang Idul Fitri tersebut totalnya 13 hari. Kebijakan tersebut merupakan kombinasi antara sistem WFA, cuti bersama … Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran
Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng
Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng February 24, 2026 7:02 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menuntaskan persoalan sertifikat rumah toko (Ruko) milik warga di kawasan Citypark Business District (CBD). Penyerahan sertifikat tertunda selama 16 tahun. Ia berharap, ada langkah konkret dari Pemkot Jakarta Barat menekan developer agar menyelesaikan persoalan sertifikat tersebut. “Setelah audiensi ini saya tentunya berharap pemerintah kota bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar William usai audiensi dengan warga CBD, Selasa (24/2). William menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perumahan Nasional (Perumnas) Cengkareng telah kooperatif untuk menyelesaikan kendala administrasi yang selama ini menghambat penerbitan sertifikat. “Tadi hasil rapat ini sangat positif. Dari BPN sudah bersedia, dari Perumnas juga sudah kooperatif. Artinya tinggal developer memenuhi kewajibannya,” kata William. William meminta Pemkot Jakarta Barat agar mengambil alih serta mengoordinasikan penyelesaian persoalan tersebut. Tujuannya agar pengembang memenuhi tanggung jawab mengenai sertifikat milik warga. “Saya berharap wali kota bisa memimpin aduan ini dengan berkoordinasi bersama BPN, Perumnas, dan yang paling penting memastikan developer memenuhi kewajibannya,” tegas dia. William menambahkan, walikota punya instrumen hukum mengawasi dan menindak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban. Termasuk penyediaan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsi (SLF). “Memastikan developer yang ada di Jakarta memenuhi kewajibannya. Jadi kontrolnya sebenarnya ada di kota administrasi,” terang dia. Terkait penyebab keterlambatan, William mengungkapkan, terdapat kesalahan administrasi pada tahap awal pengurusan dokumen pertanahan. “Hambatannya seperti disampaikan dalam audiensi, terjadi kesalahan administrasi pada awalnya. HPL yang dikeluarkan ternyata tidak lengkap sehingga pembuatan sertifikat HGB menjadi terhambat,” papar dia. Meski demikian, William memastikan, persoalan tersebut kini telah menemukan titik terang. BPN dan Perumnas bersedia menyelesaikan proses sertifikasi. Syaratnya, pengembang memenuhi kewajiban. Antara lain, pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penyerahan Fasum dan Fasos. “”Kalau semuanya ini dijalankan, dalam satu bulan ini saya kira warga bisa mendapatkan sertifikat,” ujar dia optimistis. Dengan demikian, William mengimbau warga agar tetap konsisten mengawal proses hingga tuntas. “Harapannya warga tetap punya keteguhan untuk mengurus sertifikatnya sampai selesai. Saya dan teman-teman Komisi A pasti akan mengawal dan memastikan hak warga dipenuhi,” tutup William. Sementara itu, Kuasa Hukum Paguyuban Warga CBD Marcell berharap, setelah audiensi, penyelesaian sertifikat ruko dapat terselesaikan dengan jelas. Sebab, warga telah menunggu kepastian selama 16 tahun yang merupakan hak warga CBD. “Harapan kami dalam satu bulan ini warga bisa mendapatkan haknya sertifikat ruko. Dengan pihak BPN dan Perumnas dapat terselesaikan dengan baik,” pungkas dia. (apn/df)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menuntaskan persoalan sertifikat rumah toko (Ruko) milik warga di kawasan Citypark Business District (CBD). Penyerahan sertifikat tertunda selama 16 tahun. Ia berharap, ada langkah konkret dari Pemkot Jakarta Barat menekan developer agar menyelesaikan persoalan sertifikat tersebut. “Setelah audiensi ini saya tentunya berharap pemerintah kota bisa … Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng
Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A
Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A February 24, 2026 1:30 pm Komisi A DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Paguyuban Warga Citypark Business District (CBD) Cengkareng, Jakarta Barat, terkait penyelesaian sertifikat Ruko (rumah toko), Selasa (24/2). Ketua Komisi A Inggard Joshua bersama Sekretaris Komisi A Mujiyono memimpin rapat. Inggard meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan status tanah di CBD Cengkareng. Sebab, warga CBD belum menerima sertifikat Ruko selama 16 tahun. “Supaya warga tahu perbedaan status Hak Guna Bangunan (HGB) murni denga HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL),” ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta. Sayangnya, pihak developer tidak turut hadir dalam pertemuan tersebut. “Hal ini harus menjadi catatan. Pengembang punya kewajiban terhadap pemerintah daerah,” tegas Inggard. Turut hadir dalam rapat itu, Anggota Komisi A Nuchbatillah, William Aditya Sarana, Inad Luciawaty, Heri Kustanto, dan Zahrina Nurbaiti. Sedangkan dari eksekutif, hadir perwakilan Biro Hukum Setda DKI Jakarta dan Kanwil BPN Jakarta Barat. Audiensi itu mengacu pada Surat Nomor 230/HM.03.01 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Komisi A DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Paguyuban Warga Citypark Business District (CBD) Cengkareng, Jakarta Barat, terkait penyelesaian sertifikat Ruko (rumah toko), Selasa (24/2). Ketua Komisi A Inggard Joshua bersama Sekretaris Komisi A Mujiyono memimpin rapat. Inggard meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan status tanah di CBD Cengkareng. Sebab, warga CBD belum menerima sertifikat Ruko selama 16 tahun. “Supaya warga … Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A
Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan
Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan February 24, 2026 1:02 pm Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Selasa (24/2). Ketua Bapemperda Abdul Aziz bersama Wakil Ketua Bapemperda Jakarta Jhonny Simanjuntak memimpin rapat. Hadir Anggota Bapemperda M. Subki, Wa Ode Herlina, Francine Widjojo, dan Ismail. Pembahasan Ranperda secara mendalam dengan menelaah pasal demi pasal. Memastikan regulasi mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sistem pangan di Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok beserta jajaran. Kegiatan itu mengacu pada Surat Undangan Rapat Nomor 242/HK.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (yla/df)

Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Selasa (24/2). Ketua Bapemperda Abdul Aziz bersama Wakil Ketua Bapemperda Jakarta Jhonny Simanjuntak memimpin rapat. Hadir Anggota Bapemperda M. Subki, Wa Ode Herlina, Francine Widjojo, dan Ismail. Pembahasan Ranperda secara mendalam dengan menelaah pasal demi pasal. Memastikan regulasi mampu … Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan
Kelola Anggaran Pendidikan secara Cermat
Kelola Anggaran Pendidikan secara Cermat February 23, 2026 5:56 pm Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengingatkan pemerintah provinsi agar cermat dalam mengelola anggaran terkait wacana pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri. Menurut dia, program pengiriman pelajar berprestasi ke luar negeri merupakan langkah positif selama tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. “Wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu baik. Selain membantu anak mencapai impian, juga diharap bisa membangun Jakarta,” ujar Justin, Senin (23/2). Ia menilai keterbatasan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan baru tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (dok.DDJP) “Karena itu, wacana memberikan beasiswa LPDP ke luar negeri ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut,” tutur Justin. Ia menegaskan, Pemprov DKI perlu memastikan sumber pendanaan program tersebut tidak berdampak pada keberlanjutan bantuan sosial, khususnya di sektor pendidikan lainnya. “Ke depannya, harus jelas dari mana anggarannya untuk itu semua, jangan sampai membuat Pemprov kesulitan memenuhi kebutuhan bantuan sosial,” kata Justin. Menurut dia, sangat penting menjaga keberlangsungan bantuan sosial di bidang pendidikan seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar tetap berjalan optimal dan menjangkau masyarakat luas. “Jangan sampai ada pengurangan-pengurangan kuota maupun besaran manfaat terdampak pada masyarakat,” pungkas Justin. (gie/df)

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengingatkan pemerintah provinsi agar cermat dalam mengelola anggaran terkait wacana pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri. Menurut dia, program pengiriman pelajar berprestasi ke luar negeri merupakan langkah positif selama tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. “Wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar … Kelola Anggaran Pendidikan secara Cermat
Perkuat Pengawasan Digital Transjakarta Pascainsiden Koridor 13
Perkuat Pengawasan Digital Transjakarta Pascainsiden Koridor 13 February 23, 2026 2:01 pm Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendorong penguatan sistem pengawasan digital pramudi PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyusul insiden kecelakaan dua armada di Koridor 13, Senin (23/2). Insiden terjadi di Jalur Layang Ruas Swadarma arah Cipulir. Melibatkan dua bus. Mengakibatkan puluhan penumpang luka ringan. Dugaan sementara, faktor kelelahan pramudi. Kini, masih dalam proses investigasi aparat berwenang. Pandapotan menyampaikan, pada Desember 2025, Komisi B meninjau sistem pengawasan di Command Center Transjakarta. Dari hasil peninjauan itu, jumlah personel pengawas belum sebanding dengan jumlah armada yang beroperasi. “Kami sudah melihat langsung di Command Center. Saat itu sekitar 20 orang mengawasi kurang lebih 5.000 armada. Kondisi tersebut tidak seimbang,” ujar Pandapotan, beberapa waktu lalu. Ia menilai, pengawasan berbasis teknologi perlu maksimal agar seluruh pergerakan armada dapat terdeteksi secara menyeluruh. Menekan risiko kecelakaan. “Pengembangan teknologi penting untuk memastikan semua armada terpantau dengan baik. Jangan sampai ada celah pengawasan,” jelas Pandapotan. Selain itu, Pandapotan meminta operator pihak ketiga yang bekerja sama dengan Transjakarta turut memperkuat sistem pengawasan armada masing-masing. “Ke depan, pengawasan tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada Transjakarta. Operator pihak ketiga juga harus memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi,” kata Pandapotan. Ia menegaskan, sinergi antara Transjakarta dan operator diperlukan untuk menekan potensi kesalahan manusia di lapangan. “Harus ada kerja sama dan sinergi. Dengan pengawasan yang kuat, aktivitas pramudi dapat terpantau dan risiko kesalahan bisa ditekan,” pungkas dia. (all/df)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendorong penguatan sistem pengawasan digital pramudi PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyusul insiden kecelakaan dua armada di Koridor 13, Senin (23/2). Insiden terjadi di Jalur Layang Ruas Swadarma arah Cipulir. Melibatkan dua bus. Mengakibatkan puluhan penumpang luka ringan. Dugaan sementara, faktor kelelahan pramudi. Kini, masih dalam proses investigasi aparat berwenang. Pandapotan menyampaikan, pada … Perkuat Pengawasan Digital Transjakarta Pascainsiden Koridor 13
Sekretariat DPRD Tekankan Makna Puasa Berkualitas
Sekretariat DPRD Tekankan Makna Puasa Berkualitas February 23, 2026 12:03 pm Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar ceramah agama perdana Ramadan 1447 Hijriah di Ruang Rapat Badan Anggaran Lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/2). Kegiatan tersebut diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Tenaga Ahli (TA) serta pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD. Ceramah mengangkat tema ‘Meraih Ridha Allah SWT Melalui Puasa yang Berkualitas’. Tema tersebut menekankan pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas ibadah sekaligus etos kerja. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta Asril Pinayungan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin setiap Ramadan sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual pegawai. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta Asril Pinayungan. (dok.DDJP) “Ceramah agama pada Ramadan pertama tersebut merupakan kegiatan rutin di DPRD Provinsi DKI Jakarta,” terang Asril. Ia menilai, puasa berkualitas tidak hanya diukur dari ibadah personal, tetapi juga tercermin dalam tanggung jawab menjalankan tugas kedinasan. “Puasa yang berkualitas sederhana. Datang ke kantor dan bekerja dengan baik sudah termasuk berkualitas,” jelas Asril. Asril memastikan suasana kerja di Sekretariat DPRD tetap berjalan normal selama Ramadan. Pegawai tetap menjalankan tugas secara profesional. “Saya melihat dari lantai satu sampai lantai lima pegawai tetap bekerja dengan baik dan menjalankan puasa dengan sehat. Kualitas kembali pada niat,” ujar Asril. Sementara itu, penceramah KH Arifuddin Husni menjelaskan puasa tidak hanya dimaknai sebagai menahan lapar dan dahaga. “Puasa juga menahan pandangan, lisan, dan perbuatan,” tutur Arifuddin. Ia mengajak seluruh pegawai memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah, termasuk membaca dan mengkhatamkan Alquran. “Puasa berkualitas harus diiringi peningkatan ibadah. Upayakan mengkhatamkan Alquran selama Ramadan,” pesan Arifuddin. (all/df)

Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar ceramah agama perdana Ramadan 1447 Hijriah di Ruang Rapat Badan Anggaran Lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/2). Kegiatan tersebut diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Tenaga Ahli (TA) serta pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD. Ceramah mengangkat tema ‘Meraih Ridha Allah SWT Melalui Puasa yang … Sekretariat DPRD Tekankan Makna Puasa Berkualitas
Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano, Banjir hingga Kemiskinan jadi Sorotan Legislator
Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano, Banjir hingga Kemiskinan jadi Sorotan Legislator February 20, 2026 9:02 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti tiga persoalan utama selama setahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang harus menjadi prioritas penyelesaian hingga akhir periode. Yaitu, pengentasan banjir, kemacetan, hingga kemiskinan. Wibi mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). Kendati demikian, Wibi mengapresiasi capaian kinerja Pemprov DKI Jakarta selama satu tahun terakhir, 97 persen terselesaikan. Sedangkan 3 persen lagi masih berproses. “Poin pertama adalah tentang banjir di Jakarta. Yang kedua adalah kemacetan. Dan ketiga adalah masalah kemiskinan,” ujar Wibi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.DDJP) Dalam persoalan penanganan banjir, kata dia, Pemprov DKI Jakarta perlu memprioritaskan normalisasi Sungai Ciliwung sebagai solusi jangka panjang. “Jakarta bisa terbebaskan dari permasalahan banjir. Utamanya adalah normalisasi Ciliwung,” ujar Wibi. Terkait mengatasi kemacetan, Wibi mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat transportasi publik. Khususnya pelayanan TransJakarta yang semakin luas hingga wilayah penyangga. “Adanya Trans-Jabodetabek ini menjadi sangat luar biasa sekali. Kita support TransJakarta untuk bisa lebih ekspansi ke wilayah-wilayah penyangga Jakarta,” tandas Wibi. Sedangkan upaya menekan angka kemiskinan, lanjut dia, sangat penting keberlanjutan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ia berharap, program tersebut dapat mencakup lebih luas. Khususnya bagi warga yang Jakarta yang kurang mampu. “KJP itu menjadi satu yang penting. Pak gubernur sudah membuktikan tidak ada pengurangan KJP di Jakarta. Insyaallah akan terus bertambah,” ucap Wibi. Penyelesaian tiga persoalan tersebut, tambah dia, butuh penguatan sistem birokrasi di internal tubuh Pemprov DKI Jakarta. Satu di antaranya dengan membangun merit sistem di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Sehingga kerja-kerja ini bisa lebih harmonis,” imbuh Wibi. Wibi juga menegaskan, DPRD akan terus bersinergi dengan eksekutif melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. “Kita bisa mendengar langsung dari masyarakat di lapangan,” ungkap dia. Dengan demikian, harap Wibi, visi gubernur dan wakil gubernur mewujudkan Jakarta yang lebih humanis dapat tercapai hingga akhir masa periode. Masyarakat harus merasakan keberhasilan pembangunan Jakarta. Yakni, ketika rakyat bahagia dengan adanya taman-taman yang indah, Jakarta bebas macet, bebas banjir, dan juga ada beasiswa untuk sekolah anak kuliah. “Itu pasti akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi warga Jakarta untuk menatap global city,” pungkas dia. (apn/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti tiga persoalan utama selama setahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang harus menjadi prioritas penyelesaian hingga akhir periode. Yaitu, pengentasan banjir, kemacetan, hingga kemiskinan. Wibi mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, … Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano, Banjir hingga Kemiskinan jadi Sorotan Legislator
DPRD Dukung Penyelesaian PR Pemprov DKI
DPRD Dukung Penyelesaian PR Pemprov DKI February 20, 2026 8:39 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendukung penuh pelaksanaan berbagai program Pemprov DKI Jakarta. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). “Kami di DPRD sangat-sangat support dan mengapresiasi apa yang setahun ini sudah pak gubernur dan wakil gubernur lakukan,” ujar Yuke. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Meski demikian, tegas Yuke, perlu penyelesaiaan sejumlah pekerjaan rumah dalam waktu mendatang. Terutama terkait kesenjangan kemiskinan. “Ini mungkin jadi PR kita bersama di tengah keterbatasan fiskal,” kata dia. Persoalan banjir, kemacetan, dan kemiskinan, lanjut Yuke, akan menjadi tantangan bersama antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. “Challenge kita ke depan di DPRD untuk bersama-sama memastikan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendukung penuh pelaksanaan berbagai program Pemprov DKI Jakarta. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). “Kami di DPRD sangat-sangat support dan mengapresiasi apa yang setahun ini sudah pak gubernur dan wakil gubernur lakukan,” ujar Yuke. … DPRD Dukung Penyelesaian PR Pemprov DKI
Syukuran Satu Tahun Pembangunan Jakarta dari Bawah
Syukuran Satu Tahun Pembangunan Jakarta dari Bawah February 20, 2026 8:07 pm DPRD DKI Jakarta turut menghadiri Syukuran ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ yang digelar oleh pemerintah provinsi di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). Hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dan Wibi Andrino, Ketua Komisi A Inggard Joshua, dan Ketua Komisi D Yuke Yurike. Pada kesempatan itu, Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno menyapa warga. Pramono menyampaikan, syukuran menjadi wadah refleksi atas capaian dan evaluasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat mendukung Pemprov selama setahun membangun Jakarta. “Acara menjadi kontemplasi karena kami ingin mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak yang merasakan manfaat dari kebijakan kami,” ujar Pramono. Selama satu tahun terakhir, ungkap Pramono, arah dan fokus kebijakan semakin jelas. Terlihat dari penguatan layanan dasar. Layanan dasar berupa transportasi publik, pengendalian banjir, serta penataan kawasan padat penduduk, dan ruang terbuka hijau. Ia berharap, seluruh layanan dasaer berdampak langsung bagi masyarakat. “Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi warga Jakarta,” kata Pramono. Meski demikian, Pramono mengakui, sejumlah persoalan mendasar di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah. Di antaranya, kemacetan, banjir, dan polusi udara. “Secara khusus, ingin minimal bisa dikurangi dari apa yang terjadi saat ini,” tutur dia. Pramono juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan program normalisasi sungai secara masif pada 2026. Program tersebut sebagai pengendalian banjir. “Kami lanjutkan untuk Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut. Termasuk beberapa pengerukan atau normalisasi di Jakarta Barat,” pungkas Pramono. (apn/df)

DPRD DKI Jakarta turut menghadiri Syukuran ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ yang digelar oleh pemerintah provinsi di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). Hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dan Wibi Andrino, Ketua Komisi A Inggard Joshua, dan Ketua Komisi D Yuke Yurike. Pada kesempatan itu, Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno … Syukuran Satu Tahun Pembangunan Jakarta dari Bawah