@dmin
Serap Aspirasi lewat Bang Japar
Serap Aspirasi lewat Bang Japar February 11, 2026 4:03 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Rabu (11/2). Kegiatan itu sebagai upaya menyerap aspirasi terkait isu-isu kemasyarakatan dan pembangunan. Dalam pertemuan itu, Khoirudin menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sangat penting. Seperti Bang Japar, kerap mengadvokasi bantuan hukum hingga kesehatan masyarakat. Hal itu, lanjut Khoirudin, bagian dari komitmen Bang Japar menjaga Jakarta. “Jakarta sebagai kota kita bersama memang membutuhkan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat untuk jaga Jakarta,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta. Khoirudin juga mengapresiasi atas kontribusi Bang Japar menjaga Jakarta lewat aktivitas di hidang bantuan hukum dan kesehatan. Sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Saya sering melihat ambulannya Bang Japar mondar-mandir,” ujar Khoirudin. Dengan demikian, harap Khoirudin, hubungan kerja dengan Pemprov DKI Jakarta semakin kuat dalam menjembatani kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Apalagi, keberadaan Tim Bang Japar sampai di tingkat kelurahan.. “Ke depan semoga ada kolaborasi yang lebih kuat antara Pemda dengan Bang Japar. Karena kita butuh sinergi untuk sama-sama jaga Jakarta, melayani Jakarta,” ucap dia. Selain itu, Khoirudin berharap, Bang Japar tetap konsisten dalam menjalani visinya. Terutama membantu masyarakat kurang mampu. Pada 25 Februari 2026, Bang Japar memasuki usia baru ke-9. “Semoga Bang Japar terus konsisten dan komitmen dengan value-nilai yang diperjuangkan,” kata Khoirudin. “Saya berharap Bang Japar tetap eksis dengan nilai-nilai yang akan diperjuangkan untuk Jakarta,” tutup dia. Sementara itu Ketua Ormas Bang Japar Fahira Idris mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat DPRD DKI Jakarta. “Alhamdulillah, hari ini kami berbahagia sekali bertemu dengan pak ketua,” kata Fahira. Sebagai Ormas, kata dia, Bang Japar telah banyak berkecimpung di berbagai aktivitas kemanusiaan. Misalnya menyediakan layanan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bang Japar. “Baru saja kemarin kami menangani kasus pedofil yang dilakukan seorang oknum di Jakarta Barat. Alhamdulillah, kena vonis 10 tahun,” kata Fahira. “Sejak kami memenangkan kasus itu, semakin banyak warga mau melapor, dan kami siap membantu masyarakat,” tambah dia. Bang Japar juga turut serta menerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta yang memiliki permasalahan di rumah sakit. “Kami membantu warga yang membutuhkan ambulans dan layanan kesehatan lainnya,” kata Fahira. Selain itu, Bang Japar memberikan dukungan modal kepada pelaku UMKM. Termasuk aktif dan aktif dalam pelestarian seni budaya, khususnya seni budaya Betawi. Fahira berharap, keberadaan Bang Japar mendapatkan dukungan nyata keberlangsungan roda organisasi ke depan. “Terima kasih atas masukan hari ini, mohon doanya,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Rabu (11/2). Kegiatan itu sebagai upaya menyerap aspirasi terkait isu-isu kemasyarakatan dan pembangunan. Dalam pertemuan itu, Khoirudin menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sangat penting. Seperti Bang Japar, kerap mengadvokasi bantuan hukum hingga kesehatan masyarakat. Hal itu, lanjut Khoirudin, bagian dari komitmen Bang Japar menjaga … Serap Aspirasi lewat Bang Japar
APBD Perubahan 2026 akan Menjawab Kebutuhan Lahan Pemakaman
APBD Perubahan 2026 akan Menjawab Kebutuhan Lahan Pemakaman February 11, 2026 3:34 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan anggaran pengadaan lahan makam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Langkah itu untuk menjawab kebutuhan lahan pemakaman yang semakin mendesak. Khoirudin menjelaskan, APBD murni terdapat penyesuaian anggaran. Dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp.15 triliun. “APBD murni kemarin dipotong Rp585 miliar untuk pengadaan tanah, dan yang paling besar adalah tanah pemakaman. Itu buntut dari pemotongan DBH yang sangat besar,” ujar dia. Khoirudin menegaskan, tidak bisa menunda kebutuhan lahan makam. DPRD DKI Jakarta akan mengupayakan alokasi pengadaan lahan pemakamans sebagai prioritas dalam APBD Perubahan. “Mau tidak mau harus kita anggarkan kembali karena itu kebutuhan mendesak. Dalam APBD Perubahan nanti akan saya upayakan anggaran pengadaan makam dikembalikan,” ungkap Khoirudin. Angka pemakaman harian cukup tinggi. Sementara ketersediaan lahan tidak sebanding dengan kebutuhan. “Sehari ada sekitar 50 jenazah dimakamkan. Itu tidak mungkin kita diamkan,” tandas Khoirudin. Ia juga menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memastikan pelayanan pemakaman berjalan optimal. (all/df) DPRD Provinsi DKI Jakarta Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110 Telp. (+6221) 3822951, 3822051 Fax. (+6221) 3843647 Email. humas@dprd-dkijakartaprov.go.id Menu Utama Podcast Berita Pimpinan DPRD AKD Fraksi Sekretariat Dewan Sejarah Kanal Berita Berita Dewan Wakil Kita Galeri Dewan Galeri Sekretariat Dewan Link

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan anggaran pengadaan lahan makam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Langkah itu untuk menjawab kebutuhan lahan pemakaman yang semakin mendesak. Khoirudin menjelaskan, APBD murni terdapat penyesuaian anggaran. Dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp.15 triliun. “APBD murni kemarin dipotong Rp585 miliar untuk pengadaan tanah, dan yang paling … APBD Perubahan 2026 akan Menjawab Kebutuhan Lahan Pemakaman
Lahan Makam Serang Jakbar Butuh Perluasan
Lahan Makam Serang Jakbar Butuh Perluasan February 11, 2026 3:02 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meninjau Tanah Wakaf Makam Serang di Jalan Meruya Utara RT 006/001 Nomor 03, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (11/2/). Peninjauan itu menindaklanjuti aspirasi warga terkait keterbatasan lahan pemakaman. Dalam kunjungan tersebut, Khoirudin didampingi Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Siti Hasni, serta camat dan lurah setempat. Ia menyampaikan, tiga lokasi makam di kawasan Meruya telah penuh dan tidak lagi dapat menampung jenazah. “Ini aspirasi 10 RW di Meruya. Tiga titik makam sudah penuh dan tidak memungkinkan lagi menampung jenazah,” ujar Khoirudin. Khoirudin menegaskan, pemerintah harus segera merespons kebutuhan dasar masyarakat. Khususnya penyediaan lahan pemakaman. “Yang diminta warga adalah perluasan makam. Saya akan siapkan anggarannya agar segera diproses,” jelas Khoirudin. Sementara itu, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Siti Hasni membenarkan kondisi keterbatasan lahan makam. “Kenyataannya lahan makam saat itu terbatas. Jika perluasan dapat dipenuhi, paling tidak bisa melayani warga sekitar,” terang Siti Hasni. Khoirudin berharap, koordinasi antarperangkat daerah dapat mempercepat proses administrasi dan penganggaran. Sehingga perluasan makam segera terealisasi. Pelayanan pemakaman merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Kita tidak bisa membiarkan warga kesulitan mendapatkan tempat pemakaman. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan itu terpenuhi,” tukas Khoirudin. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meninjau Tanah Wakaf Makam Serang di Jalan Meruya Utara RT 006/001 Nomor 03, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (11/2/). Peninjauan itu menindaklanjuti aspirasi warga terkait keterbatasan lahan pemakaman. Dalam kunjungan tersebut, Khoirudin didampingi Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Siti Hasni, serta camat dan … Lahan Makam Serang Jakbar Butuh Perluasan
Perkuat Pembinaan Atlet Karate
Perkuat Pembinaan Atlet Karate February 11, 2026 2:31 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan siap mengawal pemenuhan fasilitas olahraga karate sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet di Jakarta. Dukungan tersebut sangat penting untuk menjaga konsistensi prestasi karate Jakarta pada tingkat nasional. Khoirudin menegaskan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana latihan, termasuk fasilitas khusus karate, melalui mekanisme penganggaran daerah. “Soal fasilitas, termasuk kebutuhan karpet khusus karate di GOR-GOR Jakarta, tentu dapat didukung melalui penganggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga,” terang Khoirudin. Ia menambahkan, DPRD DKI Jakarta siap menindaklanjuti dukungan tersebut dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah provinsi. “Gubernur sudah menyampaikan dukungan penuh. Selanjutnya DPRD akan menindaklanjuti dalam pembahasan anggaran,” jelas Khoirudin. Gubernur Pramono Anung mengungkapkan hal senada. Menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan olahraga agar prestasi Jakarta terus meningkat,” terang Pramono. Ketua FORKI DKI Jakarta Mayjen TNI Herianto Syahputra menilai, dukungan fasilitas menjadi faktor penting dalam mencetak atlet berprestasi. “Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi motivasi besar bagi kami untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi karate di Jakarta,” pungkas Herianto. Dukungan fasilitas olahraga karate tersebut mampu memperkuat pembinaan atlet. Sekaligus menjaga konsistensi prestasi Jakarta pada ajang nasional. Termasuk PON 2028. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan siap mengawal pemenuhan fasilitas olahraga karate sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet di Jakarta. Dukungan tersebut sangat penting untuk menjaga konsistensi prestasi karate Jakarta pada tingkat nasional. Khoirudin menegaskan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana latihan, termasuk fasilitas khusus karate, melalui mekanisme penganggaran daerah. “Soal fasilitas, termasuk kebutuhan karpet khusus karate di GOR-GOR Jakarta, tentu … Perkuat Pembinaan Atlet Karate
Khoirudin Optimistis FORKI DKI Jakarta Berprestasi di PON 2028
Khoirudin Optimistis FORKI DKI Jakarta Berprestasi di PON 2028 February 11, 2026 2:05 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) DKI Jakarta periode 2025–2029 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (11/2). Pelantikan tersebut menjadi awal konsolidasi organisasi untuk memperkuat pembinaan atlet karate. Sekaligus membidik prestasi tertinggi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Dalam kesempatan itu, Khoirudin menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru FORKI DKI Jakarta. Ia menilai, Jakarta punya potensi besar meraih prestasi puncak pada ajang olahraga nasional. “Saya mengucapkan selamat bertugas kepada pengurus FORKI DKI Jakarta. Saya optimistis FORKI mampu meraih banyak medali emas,” terang Khoirudin. Khoirudin yang juga menjabat sebagai Dewan Pelindung FORKI DKI Jakarta menegaskan, pembinaan karate di Jakarta harus berorientasi pada target PON 2028. “Saya berharap Jakarta dapat menjadi juara umum pada PON 2028,” jelas Khoirudin. Sementara itu, Ketua FORKI DKI Jakarta Mayjen TNI Herianto Syahputra menegaskan, pelantikan pengurus menjadi titik awal kerja nyata dalam membangun prestasi karate Jakarta. “Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal kerja seluruh pengurus untuk melahirkan atlet karate yang berprestasi, berkarakter, dan menjunjung tinggi sportivitas,” terang Herianto. Gubernur Pramono Anung juga menaruh harapan besar terhadap kontribusi FORKI DKI Jakarta pada ajang olahraga nasional. “Target kami jelas, FORKI DKI Jakarta harus menjadi salah satu penopang utama Jakarta untuk meraih juara umum PON 2028,” pungkas Pramono. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) DKI Jakarta periode 2025–2029 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (11/2). Pelantikan tersebut menjadi awal konsolidasi organisasi untuk memperkuat pembinaan atlet karate. Sekaligus membidik prestasi tertinggi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Dalam kesempatan itu, Khoirudin menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru FORKI DKI Jakarta. Ia menilai, … Khoirudin Optimistis FORKI DKI Jakarta Berprestasi di PON 2028
Antisipasi Penyebaran Virus Nipah tanpa Picu Kepanikan
Antisipasi Penyebaran Virus Nipah tanpa Picu Kepanikan February 11, 2026 1:54 pm Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dian Pratama mengemukakan, protokol kesehatan harus berevolusi dalam menghadapi ancaman Virus Nipah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Menurut dia, masyarakat perlu tahu cara menjaga kebersihan makanan. Seperti mencuci buah yang mungkin terpapar air liur kelelawar merupakan bagian dari pertahanan kesehatan saat ini. Selain itu, kata Dian, butuh kolaborasi antara pakar kesehatan manusia dan pakar kesehatan hewan dalam menyusun narasi kampanye. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dian Pratama. (dok.DDJP) Hal itu bertujuan agar informasi yang sampai ke masyarakat bersifat akurat dan berbasis sains. Namun tetap sederhana. Butuh sikap proaktif. Kampanye digital yang cerdas dan tepat sasaran akan membangun kewaspadaan publik tanpa memicu kepanikan. “Tujuannya adalah membangun kemandirian masyarakat dalam menerapkan Prokes (prosedur kesehatan) secara sadar sebagai gaya hidup baru,” tutur Dian. (stw/df)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dian Pratama mengemukakan, protokol kesehatan harus berevolusi dalam menghadapi ancaman Virus Nipah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Menurut dia, masyarakat perlu tahu cara menjaga kebersihan makanan. Seperti mencuci buah yang mungkin terpapar air liur kelelawar merupakan bagian dari pertahanan kesehatan saat ini. Selain itu, kata Dian, butuh kolaborasi antara pakar kesehatan manusia dan pakar … Antisipasi Penyebaran Virus Nipah tanpa Picu Kepanikan
Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus
Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus February 11, 2026 12:47 pm Jelang Ramadan, kalangan nelayan kecil di pesisir pantai Jakarta merupakan bagian yang butuh bantuan khusus distribusi pangan. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, beberapa waktu lalu. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian bantuan khusus merupakan upaya memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. “Kami mengimbau Kementeriuan Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ‘hadiah lebaran’ kepada nelayan kecil melalui kebijakan Vessel Monitoring System (VMS),” ujar Rio. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP) Rio menyatakan, output dari kebijakan VMS yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga tidak ada salahnya mengembalikan sebagian PNBP pada 2025 untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil. VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib terpasang pada kapal berizin pusat. Umumnya, kapal di atas 30 GT atau kapal eks-daerah yang bermigrasi. Sistem tersebut berfungsi melacak posisi dan aktivitas kapal secara real-time. Meningkatkan keselamatan melalui fitur alarm, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan. Hingga April 2025, ungkap Rio, tercatat sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS, dari total 13.313 unit yang mengantongi izin pemerintah pusat. Selain itu, Rio mengapresiasi langkah Menteri KKP Sakti Wahyu Tranggono yang menggaransi percepatan perizinan bagi pengusaha perikanan yang akan memasang VSM. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengungkapkan hal senada. Dengan semakin banyak nelayan yang menggunakan VMS, akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap. Ismail juga menyoroti kebijakan pangan. Khususnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2026. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP) GPM, kata Ismail, harus menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana. Khususnya bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah masyarakat yang dirundung duka,” tutur politisi PKS itu. Rencananya, ID Food mengelar GPM di 420 titik di seluruh Indonesia dalam upaya mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan 2026. (stw/df)

Jelang Ramadan, kalangan nelayan kecil di pesisir pantai Jakarta merupakan bagian yang butuh bantuan khusus distribusi pangan. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, beberapa waktu lalu. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian bantuan khusus merupakan upaya memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. “Kami mengimbau Kementeriuan Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ‘hadiah … Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus
Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan February 11, 2026 11:58 am Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi terkait Virus Nipah. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Politisi Partai Golkar itu berharap, pemerintah meluncurkan kampanye digital protokol kesehatan yang fokus pada pencegahan penyakt zoonosis (penularann dari hewan ke manusia). Langkah itu, sambung Baco, merupakan hal mendesak. Setelah muncul ancaman global Virus Nipah yang penularannya lewat hewan, seperti babi dan kelelawar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. (dok.DDJP) Baco juga berharap, kementerian dan dinas-dinas terkait memproduksi konten edukatif yang mudah dipahami masyarakat. Terutama mengenai cara mencuci buah dengan benar. Lalu, menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh hewan liar. Ia berharap, kampanye tersebut mampu menjangkau hingga ke pelosok daerah melalui media sosial dan jaringan komunikasi publik. (stw/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi terkait Virus Nipah. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Politisi Partai Golkar itu berharap, pemerintah meluncurkan kampanye digital protokol kesehatan yang fokus pada pencegahan penyakt zoonosis (penularann dari hewan ke manusia). Langkah itu, sambung Baco, merupakan hal mendesak. Setelah muncul ancaman global Virus Nipah yang penularannya lewat … Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Urgensi Revisi Perda Pencemaran Udara, DPRD Siap Dukung
Urgensi Revisi Perda Pencemaran Udara, DPRD Siap Dukung February 11, 2026 11:00 am Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendukung rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Revisi itu penting untuk menjawab tantangan kualitas udara Jakarta yang semakin kompleks. Wibi menyebut, pembaruan regulasi sangat perlu agar kebijakan pengendalian pencemaran udara lebih relevan dengan kondisi terkini. Mampu menjangkau aspek kesehatan dan lingkungan secara menyeluruh. Ia menambahkan, pembahasan revisi Perda tidak hanya melibatkan satu komisi di DPRD. Namun juga unsur lain di lingkungan Pemprov DKI. Sehingga hasil pembahasan menjadi kebijakan yang bersifat komprehensif. “Melibatkan unsur lain. Termasuk Dinas Kesehatan. Isu udara menyentuh banyak aspek,” ujar Wibi dalam Town Hall Meeting bertajuk Dialog PR Jakarta: Dengar Warga, Kerja Nyata untuk Udara Bersih yang digelar di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (10/2). Menurut Wibi, pembahasan revisi Perda akan secara rinci dan terukur. Sehingga implementasi kebijakan bisa secara bertahap. “Item per item, untuk memastikan tahapan kebijakan berjalan terukur,” pungkas Wibi. Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara belum mengalami revisi selama lebih dari 20 tahun. Kondisi itu membuat regulasi tersebut tertinggal dari tantangan pencemaran udara Jakarta yang terus berkembang. Kondisi Jakarta saat ini membutuhkan pembaruan regulasi yang lebih adaptif. (all/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendukung rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Revisi itu penting untuk menjawab tantangan kualitas udara Jakarta yang semakin kompleks. Wibi menyebut, pembaruan regulasi sangat perlu agar kebijakan pengendalian pencemaran udara lebih relevan dengan kondisi terkini. Mampu menjangkau aspek kesehatan dan lingkungan secara menyeluruh. Ia menambahkan, pembahasan revisi … Urgensi Revisi Perda Pencemaran Udara, DPRD Siap Dukung
Distribusi Pangan Murah, Subki: Jangan Lakukan Tindakan di Luar Aturan
Distribusi Pangan Murah, Subki: Jangan Lakukan Tindakan di Luar Aturan February 11, 2026 10:01 am Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti praktik percaloan barcode dalam distribusi pangan murah bagi masyarakat penerima bantuan sosial. Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi E bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Ketua Komisi E M. Subki mengatakan, rapat tersebut secara khusus membahas distribusi pangan murah untuk kelompok penerima manfaat. Mulai dari penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Lansia, kader PKK, PPSU, hingga kelompok masyarakat lainnya. Subki mengakui, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama. Hingga kini, dari sekitar 1.025.000 penerima manfaat, sekitar 25 persen yang dapat menerima hak pangan murah. Sedangkan 75 persen belum terlayani. Ia juga mengimbau masyarakat mengikuti prosedur. Tidak tergiur tawaran jalan pintas dalam proses antrean pangan murah. Praktik menyogok atau membayar jasa percaloan justru merugikan masyarakat. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki. (dok.DDJP) “Jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan. Ditawarin nyogok untuk ngantre, janganlah. Jangan menerima karena itu merugikan kita juga,” kata Subki. Subki mendorong seluruh dinas terkait serta BUMD pangan inspeksi mendadak (Sidak) ke gerai-gerai distribusi. Tujuannya, meningkatkan kualitas layanan distribusi pangan murah. BUMD pangan antara lain, Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan Food Station. Sidak itu, harus meliputi 107 lokasi gerai pangan murah. Artinya, tidakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Guna melihat langsung kondisi pelaksanaan distribusi di lapangan. Subki menambahkan, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau praktik percaloan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta. Untuk tindak lanjut laporan, masyarakat juga bisa melaporkan kepada anggota DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan di masing-masing wilayah. “Kita akan lihat ke lokasi sebenernya gimana pelaksanaan yang sebenarnya,” kata dia. Sementara itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan, telah mengidentifikasi permasalahan melalui inspektorat secara berkala. Fokus utama pada manajemen data penerima manfaat. Selain itu, Dinas KPKP mengevaluasi efektivitas sistem antrean. Namun keterbatasan ketersediaan pangan subsidi memicu kekacauan di lapangan. Dinas KPKP berharap, terdapat solusi komprehensif pada 2026. Satu di antaranya melalui pengembangan sistem antrean berbasis digital, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan sistem online, ketepatan sasaran penerima manfaat bisa termonitor. “Kemudian kita juga melaksanakan preferensi-preferensi dari penerima manfaat,” pungkas Hasudungan. (yla/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti praktik percaloan barcode dalam distribusi pangan murah bagi masyarakat penerima bantuan sosial. Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi E bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Ketua Komisi E M. Subki mengatakan, rapat tersebut secara khusus membahas distribusi pangan murah untuk kelompok penerima manfaat. Mulai dari penerima Kartu Jakarta … Distribusi Pangan Murah, Subki: Jangan Lakukan Tindakan di Luar Aturan