@dmin
Rancangan Anggaran 2026 Jangkau Program Prioritas
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan, program prioritas dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026 menjangkau seluruh bidang. Mulai dari bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, hingga kesejahteraan rakyat. Hal itu diungkapkan Khoirudin usai menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8). Dalam MoU itu, ditetapkan anggaran sebesar Rp95,3 triliun. “Kebijakan umum ini penting, kita akan memastikan bahwa setiap program di komisi on the track (sesuai rencana-Red),” ujar Khoirudin. Bidang pemerintahan, ia memastikan pengoptimalan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Program tertumpu pada upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. “Dengan memberikan anggaran yang cukup kepada Gulkarmat, harapannya agar masyarakat bisa cepat tertolong, dan bisa mencegah terjadinya kebakaran,” tutur Khoirudin. Bidang perekonomian, memastikan anggaran subsidi transportasi tercukupi. Dengan demikian, meringankan beban biaya masyarakat pengguna transportasi umum. “Di komisi B, saya pastikan PSO (Public Service Obligation) cukup untuk bisa mendanai MRT, LRT, TJ baik bus besar, sedang, dan bus mini dalam bentuk Jaklingko,” ungkap Khoirudin. Bidang keuangan, DPRD DKI siap mengawal pendataan dan pemanfaatan aset tak terpakai (idle). Tujuannya, mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). “Kami juga berharap sumber pendapatan ini (aset) dimaksimalkan dengan dikerjasamakan,” tandas Khoirudin. Bidang pembangunan, ia memastikan prioritas anggaran penanganan banjir. Sehingga titik banjir di Jakarta bisa berkurang. “Misalnya PSN Kali Ciliwung yang sekarang sedang normalisasi, belum selesai, dan belum dibayarkan ganti untung tanahnya, itu sudah kami anggarkan. Ini untuk memastikan banjir semakin terkendali,” papar Khoirudin. Terakhir pada bidang kesejahteraan rakyat. Khoirudin memastikan anggaran bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tercukupi dan tepat sasaran. “KJP plus, KJMU betul-betul sampai kepada yang berhak. Jumlahnya sesuai dengan aturan, dan penggunaannya juga sesuai dengan kebutuhan,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan, program prioritas  dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026 menjangkau seluruh bidang. Mulai dari bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, hingga kesejahteraan rakyat. Hal itu diungkapkan Khoirudin usai menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu … Rancangan Anggaran 2026 Jangkau Program Prioritas
KUA-PPAS APBD 2026 Disepakati Rp95,3 triliun
DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp95,3 triliun. Kesepakatan ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin bersama empat wakil ketua, yakni Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino dan Basri Baco. Khoirudin menjelaskan, dalam Rancangan KUA-PPAS tahun 2026 telah menyepakati sejumlah program prioritas untuk menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kebijakan umum ini penting, kita akan memastikan bahwa setiap komisi on the track untuk tercapainya RKPD yang merupakan breakdown dari RPJMD,” ujar Khoirudin, Rabu (13/8). Dengan penandatanganan MoU, tegas dia, program prioritas dalam sektor transportasi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan terealisasi di tahun depan. Di bidang transportasi, ia memastikan subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk MRT, LRT, TransJakarta, dan Jaklingko akan diprioritaskan. “Kami pastikan anggarannya cukup untuk menanggulangi operasional moda transportasi untuk melayani warga Jakarta,” ungkap Khoirudin. Sementara di bidang pendidikan, Khoirudin akan memastikan bantuan sosial (Bansos) untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa diperoleh para peserta didik yang benar-benar membutuhkan. “KJP Plus, KJMU betul-betul sampai kepada yang berhak. Jumlahnya sesuai dengan aturan, dan penggunaannya juga sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita evaluasi,” ucap Khoirudin. Sedangkan di bidang kesehatan, harap dia, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Di antaranya melalui pembangunan RSUD Cakung. “Kita akan pastikan bahwa semua masyarakat Jakarta bisa mendapat akses dan layanan kesehatan memadai. Bahkan di Cakung akan kita bangun RSUD baru yang bertaraf internasional,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp95,3 triliun. Kesepakatan ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin bersama empat wakil ketua, yakni Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi … KUA-PPAS APBD 2026 Disepakati Rp95,3 triliun
Target Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan Sesuai Peningkatan Pelayanan
Komisi C DPRD DKI Jakarta mendukung penuh seluruh kegiatan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait pendapatan dan pengelolaan keuangan Bantuan Layanan Umum Daerah (BLUD). Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya usai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (6/8). Setelah target pendapatan disetujui, Dimaz berharap, Dinas Kesehatan harus meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Hal itu selaras dengan visi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadikan seluruh RSUD memiliki mutu tinggi standar internasional. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya. (dok.DDJP) “Jangan sampai target pendapatannya tinggi tapi pelayanan masyarakat masih rendah,” ujar Dimaz di Gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam Rancangan KUA-PPAS APBD 2026, Dinas Kesehatan mengusulkan kelompok RSUD Kelas A dan B ditargetkan sebesar Rp101 miliar atau meningkat 5,26 persen. Pada kelompok RSUD kelas C dan D, diusulkan target pendapatannya sebesar Rp42 miliar atau meningkat 6,16 persen. Kemudian, kelompok Puskesmas diusulkan targetnya sebesar Rp7 miliar atau meningkat 1,1 persen. Sedangkan pada kelompok Unit Pelaksana Teknis (UPT)diusulkan target targetnya sebesar Rp5,5 miliar atau meningkat 8,7 persen. “Tentu keselamatannya yang diutamakan dan kita harapkan dengan target yang kita tentukan lebih dari yang tahun sebelumnya. Harus ada perubahan dong,” jelas Dimaz. Dengan demikian, Dinas Kesehatan lebih meningkatkan pelayanan terhadap warga dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Mengingat, usulan target pendapatan yang dinilai cukup tinggi dari target Perubahan APBD 2025. “Harapan kita target pendapatan yang tinggi itu, yang kita ketuk nanti. Itu bisa berpengaruh terhadap jasa lainnya,” ungkap Dimaz. “Karena harus inline. Naik pendapatannya, pelayanan itu bisa meningkat dan juga fasilitasnya,” pungkas Dimaz. (apn/df)

Komisi C DPRD DKI Jakarta mendukung penuh seluruh kegiatan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait pendapatan dan pengelolaan keuangan Bantuan Layanan Umum Daerah (BLUD). Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya usai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (6/8). Setelah target pendapatan disetujui, Dimaz berharap, … Target Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan Sesuai Peningkatan Pelayanan
Generasi Muda Jakarta Butuh Pembinaan Olahraga
Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta memperbanyak pembinaan olahraga untuk generasi muda. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan, pembinaan olahraga bertujuan menciptakan partisipasi aktif dan prestasi olahraga yang berkelanjutan. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta sebagai ajang untuk mencari bibit atlet berprestasi. Dengan mencakup pembinaan prestasi, pelatihan, dan seleksi atlet yang melibatkan berbagai pihak seperti pelatih olahraga. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki. (dok.DDJP) “Pembinaan berkala dan berkesinambungan untuk warga dan anak-anak Jakarta secara lebih serius,” kata Subki di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/8). Selain itu, Subki mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta membangun lapangan olahraga di seluruh wilayah Jakarta. Pemenuhan kebutuhan warga akan fasilitas olahraga. Satu di antara aspirasi muncul dari warga RW 17 Kelurahan Penjaringan, khususnya di Muara Baru. “Beberapa wilayah mengajukan kepada kami sebagai Anggota Komisi E, mereka berharap di daerah mereka ada lapangan untuk berolahraga,” kata dia. Hal senada diungkapkan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard. Ia mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta mengoptimalkan kegiatan kepemudaan yang berkelanjutan. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard. (dok.DDJP) Salah satunya kegiatan wirausaha muda pemula sebagai pemacu motivasi dan semangat kalangan pemuda untuk terus meningkatkan produktivitas melalui kegiatan kewirausahaan. Tujuannya, mengembangkan potensi pemuda, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun karakter generasi muda. “Wirausaha muda pemula, kita tidak tahu apa yang dihasilkan dan bentuk komitmen kita terhadap mereka keberlanjutannya seperti apa,” kata dia. (yla/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta memperbanyak pembinaan olahraga untuk generasi muda. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan, pembinaan olahraga bertujuan menciptakan partisipasi aktif dan prestasi olahraga yang berkelanjutan. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta sebagai ajang untuk mencari bibit atlet berprestasi. Dengan mencakup pembinaan prestasi, … Generasi Muda Jakarta Butuh Pembinaan Olahraga
Komisi E Minta Disdik Mendata Realisasi Program Sekolah Gratis
Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendata realisasi program sekolah gratis di Jakarta. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto dalam rapat kerja bersama eksekutif di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/8). Agustina mengatakan, Komisi E DPRD DKI Jakarta membutuhkan data terkait 40 sekolah swasta pada tahun ajaran 2025/2026 yang masuk dalam Program Sekolah Gratis . Sehingga bisa mengukur progres realisasi program tersebut. Dengan melihat data dimaksud, rencana Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menambah 217 sekolah swasta gratis pada Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dapat terealisasi. “Dari 40 apa semuanya sudah jalan? karena kemarin masih ada infonya mengundurkan diri, tidak sanggup dan sebagainya,” ujar dia pada Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto. (dok.DDJP) Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad mengusulkan sebanyak 280 sekolah swasta masuk dalam Program Sekolah Gratis pada 2026. Tujuannya agar satu kelurahan mencakup sebanyak empat sekolah swasta gratis. Sehingga dapat memberikan akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri. Terutama di wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad. (dok.DDJP) “Saya ingin supaya bukan 257 tapi 280 sehingga kelurahan dapet empat jadi kalau dapet empat artinya setiap kelurahan ada sekolah,” kata Ramly. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, semakin banyak sekolah swasta yang terdaftar dalam Program Sekolah Gratis. Program itu sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Sekaligus memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP) Dengan demikian, membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mata rantai kemiskinan dapat diputus. “Seandainya sekolah gratis itu akan lebih banyak kita persiapkan maka peluang anak-anak orang miskin itu untuk mencapai mobilitas vertikal yang lebih hebat akan lebih besar,” kata Jhonny. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran pada Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.539,2 miliar untuk menambah 217 sekolah swasta dalam program sekolah gratis pada tahun 2026. Dengan demikian total jumlah sekolah swasta yang terdaftar pada tahun 2025 sebanyak 40 sekolah menjadi 257 sekolah pada tahun 2026. “Kita melakukan penambahan 217 sekolah swasta yang direncanakan nanti secara perencanaan daftarnya,” kata dia. Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkomitmen akan memastikan sekolah swasta yang berpartisipasi tetap mampu menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan mereka. “Jangan sampai kita sudah berikan anggaran tetapi kualitasnya tidak naik sehingga pelayanan pendidikan di Jakarta jadi tidak setara,” kata Nahdiana. (yla).

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendata realisasi program sekolah gratis di Jakarta. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto dalam rapat kerja bersama eksekutif di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/8). Agustina mengatakan, Komisi E DPRD DKI Jakarta membutuhkan data terkait 40 sekolah swasta pada tahun ajaran 2025/2026 yang masuk … Komisi E Minta Disdik Mendata Realisasi Program Sekolah Gratis
Tahun 2027, Optimistis Capai 50 Persen Bus TransJakarta Listrik
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung pemerintah mengurangi emisi karbon untuk meningkatkan kualitas udara. Termasuk transportasi berkelanjutan di perkotaan. Di antaranya dengan percepatan transisi bus konvensional milik PT. Transportasi Jakarta menjadi bus bertenaga listrik. Targetnya, terealisasi 50 persen di tahun 2027. Hal itu diungkapkan Khoirudin usai menghadiri workshop (lokakarya) bertema Mempercepat Transisi ke Bus Listrik yang membahas terkait akses pembiayaan dan pengembangan proposal bersama World Bank (Bank Dunia). “Dengan mengganti (bus) listrik akan mengurangi karbon tentunya. Pada hari ini didalami tawaran-tawaran dari World Bank,” ujar Khoirudin, Rabu (6/8). Ia mengatakan, berbagai macam pilihan alternatif terkait pembiayaan menjadi diskusi pada lokakarya. Selanjutnya dikaji oleh Badan Udaha Milik Negara (BUMD) Pemprov DKI dalam hal ini PT. Transportasi Jakarta. “Banyak lembaga keuangan yang bisa kita ajak diskusi. Ini maasih dalam taraf penjajakan, pembelajaran, menimbang-nimbang. Namun ini semua kewenangannya ada di eksekutif dan Gubernur,” kata Khoirudin. Menurut dia, sangat penting percepatan transisi bus konvensional menjadi bus listrik. Harapannya, tingkat polusi di Jakarta menurun. Hingga kini, dari 4.703 bus TransJakarta konvensional, baru sekitar 8,1 persen atau 380 bus yang bertenaga listrik. “Harapan saya Jakarta makin layak ditempati, dan dihuni karena ingin jadi kota global, tentu salah satu indikatornya adalah lingkungan. Ini tercermin dari bus listrik yang sangat signifikan pengaruhnya,” kata Khoirudin. “Saya berharap segera diputuskan oleh gubernur model pembiayaan yang mana yang akan diambil, dan segera eksekusi. Karena butuh waktu untuk bisa menyediakan ribuan bus,” tambah Khoirudin. Hanya saja, sambung dia, penandatanganan nota kesepakatan (MoU) harus mencantumkan perjanjian terkait pengolahan limbah baterai. “Satu hal yang saya kritisi, jangan sampai MoU-nya tidak menyertakan baterainya. Karena residu baterai akan menjadi masalah lingkungan tersendiri,” tutur Khoirudin. Limbah baterai, kata dia, lebih berbahaya dari gas karbon yang dibuang ke udara. “Ini harus menjadi tanggung jawab pabrikan untuk mengembalikan baterai sisa pakai ini untuk diolah kembali. Saya optimis bisa diselesaikan karena kita ingin menjadikan Jakarta bukan hanya bagus udaranya tapi juga kesehatan warganya,” tukas Khoirudin. (gie/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendukung pemerintah mengurangi emisi karbon untuk meningkatkan kualitas udara. Termasuk transportasi berkelanjutan di perkotaan. Di antaranya dengan percepatan transisi bus konvensional milik PT. Transportasi Jakarta menjadi bus bertenaga listrik. Targetnya, terealisasi 50 persen di tahun 2027. Hal itu diungkapkan Khoirudin usai menghadiri workshop (lokakarya) bertema Mempercepat Transisi ke Bus Listrik yang membahas terkait akses pembiayaan … Tahun 2027, Optimistis Capai 50 Persen Bus TransJakarta Listrik
Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2026, Sekda DKI Jakarta: Menyangkut Kepentingan Warga
Sekretaris Daerah DKI Jakarta sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta Marullah Matali meninjau rapat kerja komisi-komisi dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (5/8). Dalam kesempatan itu, Marullah meninjau rapat kerja Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Kemudian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Marullah mengapresiasi sinergitas antara legislatif dan Pemprov DKI Jakarta dalam mengedepankan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Sebab, sangat penting memperkuat komunikasi selama proses perencanaan anggaran yang difokuskan untuk kepentingan warga Jakarta. “Sejak pembahasan di Badan Anggaran kemarin, saya merasakan sinergi ini perlu terus dikuatkan. Ini bukan soal kepala dinas, bukan hanya urusan TAPD atau komisi, tapi ini menyangkut kepentingan warga Jakarta,” ujar Marullah. Ia berharap, pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan program-program yang tak hanya mendorong Jakarta menuju kota global. Namun juga juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. “Dan itu terlihat dari komitmen kita bersama. Saya berterima kasih kepada seluruh anggota komisi yang membahas ini tanpa kenal lelah dan waktu,” kata dia. Selain itu, tambah Marullah, sinergi yang sudah terbentuk harus dijaga melalui forum-forum diskusi baik formal maupun informal. “Hal-hal yang belum selesai bisa kita bahas bersama. Semuanya demi menjadikan Jakarta lebih baik,” jelas dia. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyambut baik kehadiran Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali yang juga sebagai ketua TAPD DKI Jakarta dalam rapat tersebut. Menurut Inggard, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci dalam membangun Jakarta. “Pemprov DKI itu milik eksekutif dan juga legislatif. Kita ini satu kesatuan berjuang maju bersama buat rakyat Jakarta,” tandas Inggard. (apn/df)

Sekretaris Daerah DKI Jakarta sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta Marullah Matali meninjau rapat kerja komisi-komisi dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (5/8). Dalam kesempatan itu, Marullah meninjau rapat kerja Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, … Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2026, Sekda DKI Jakarta: Menyangkut Kepentingan Warga
Komisi A Lanjutkan Bahas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2026
Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta melanjutkan rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (5/8). Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua didampingi oleh Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono. “Dengan mengucapkan puji syukur rapat hari ini saya buka,” ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta. Hadir Anggota Komisi A Bambang Kusumanto, Mohammad Ongen Sangaji, Heri Kustanto, Inad Luciawaty, dan Zahrina Nurbaiti. Sementara itu dari pihak eksekutif dipimpin Plh Asisten Pemerintahan Sekretaris DaerahDKI Jakarta Sigit Permana Yudha. Hadir pula dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Kemudian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Kegiatan itu terlaksana mengacu pada Surat Nomor 666/UD.00.00 yang dittandatangani Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta melanjutkan rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (5/8). Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua didampingi oleh Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono. “Dengan mengucapkan puji syukur rapat hari ini saya buka,” ujar … Komisi A Lanjutkan Bahas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2026
TAPD DKI Jakarta Usulkan Rancangan KUA-PPAS APBD 2026
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (4/8). Ketua TAPD DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan, postur rancangan APBD 2026 dalam KUA-PPAS mencapai Rp94,85 triliun. Usulan tersebut bertambah sebesar Rp2,98 triliun dari angka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 91,86 triliun. “Angka ini meningkat sekitar Rp2,98 triliun dibandingkan APBD Perubahan 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun,” ujar Marullah. Rincian tersebut, lanjut Marullah, berdasarkan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp85,27 triliun. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp87,29 triliun atau naik Rp1,31 triliun dari tahun Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp85,97 triliun. Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp7,40 triliun menjadi Rp9,57 triliun, bertambah sebesar Rp2,16 triliun. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan juga mengalami kenaikan dari Rp5,88 triliun menjadi Rp7,55 triliun, atau naik Rp1,67 triliun. “Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp9,57 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,55 triliun,” pungkas Marullah. (apn/df)

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (4/8). Ketua TAPD DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan, postur rancangan APBD 2026 dalam KUA-PPAS mencapai Rp94,85 triliun. Usulan tersebut bertambah sebesar Rp2,98 triliun dari … TAPD DKI Jakarta Usulkan Rancangan KUA-PPAS APBD 2026
DPRD DKI Jakarta Sampaikan Hasil Reses ke-3
DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna. Hasil reses itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Dian Pratama di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/8). Adapun hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 di antaranya terkait menciptakan keamanan, ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, dan mencegah tindak kriminalitas. DPRD meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Melalui Siskamling, diharapkan dapat mencegah dan mengatasi tindak kejahatan dengan melibatkan warga, kepolisian, dan pemerintah. “Hal itu untuk mencegah aktivitas warga yang melampau batas seperti kenakalan remaja, mabuk-mabukan, tawuran, menyalakan musik keras saat malam hari, membuang sampah sembarang, dan tindakan negatif lainnya,” ujar Dian. Kemudian, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memperbanyak kegiatan job fair sebagai sarana memperluas akses terhadap informasi lowongan kerja. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses pelatihan dan pemberdayaan ekonomi di Jakarta. “Warga juga menginginkan adanya pelatihan profesi seperti pelatihan security atau keamanan, pelatihan digital marketing, pelatihan mengemudi, pengembangan UMKM, serta peningkatan keterampilan lainnya guna mendukung daya saing tenaga kerja lokal,” kata Dian. Selain itu, DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga segera memperbaiki infrastruktur jalan secara menyeluruh. Meliputi perbaikan jalan berlubang, pengaspalan jalan rusak, hingga perbaikan jembatan. Hal itu untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di Jakarta. “Dewan menekankan agar proses perbaikan jalan dilakukan pada malam hari guna meminimalkan potensi kemacetan dan menghindari gangguan terhadap aktivitas masyarakat di siang hari,” imbau Dian. Terakhir, DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kesehatan meningkatkan Program Penanggulangan Stunting. Seperti penyediaan tambahan vitamin di Posyandu. Dengan begitu, mendukung pemenuhan gizi bagi ibu hamil, balita, dan lansia sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah kesehatan. “Dukungan berkelanjutan terhadap program ini diyakini mampu menjaga kualitas kesehatan warga dengan lebih baik,” tukas Dian. (yla/df)

DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna. Hasil reses itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Dian Pratama di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/8). Adapun hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 di antaranya terkait menciptakan keamanan, ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, dan mencegah tindak … DPRD DKI Jakarta Sampaikan Hasil Reses ke-3