@dmin
DPRD DKI Jakarta Sampaikan Hasil Reses ke-3
DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna. Hasil reses itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Dian Pratama di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/8). Adapun hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 di antaranya terkait menciptakan keamanan, ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, dan mencegah tindak kriminalitas. DPRD meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Melalui Siskamling, diharapkan dapat mencegah dan mengatasi tindak kejahatan dengan melibatkan warga, kepolisian, dan pemerintah. “Hal itu untuk mencegah aktivitas warga yang melampau batas seperti kenakalan remaja, mabuk-mabukan, tawuran, menyalakan musik keras saat malam hari, membuang sampah sembarang, dan tindakan negatif lainnya,” ujar Dian. Kemudian, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memperbanyak kegiatan job fair sebagai sarana memperluas akses terhadap informasi lowongan kerja. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses pelatihan dan pemberdayaan ekonomi di Jakarta. “Warga juga menginginkan adanya pelatihan profesi seperti pelatihan security atau keamanan, pelatihan digital marketing, pelatihan mengemudi, pengembangan UMKM, serta peningkatan keterampilan lainnya guna mendukung daya saing tenaga kerja lokal,” kata Dian. Selain itu, DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga segera memperbaiki infrastruktur jalan secara menyeluruh. Meliputi perbaikan jalan berlubang, pengaspalan jalan rusak, hingga perbaikan jembatan. Hal itu untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di Jakarta. “Dewan menekankan agar proses perbaikan jalan dilakukan pada malam hari guna meminimalkan potensi kemacetan dan menghindari gangguan terhadap aktivitas masyarakat di siang hari,” imbau Dian. Terakhir, DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kesehatan meningkatkan Program Penanggulangan Stunting. Seperti penyediaan tambahan vitamin di Posyandu. Dengan begitu, mendukung pemenuhan gizi bagi ibu hamil, balita, dan lansia sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah kesehatan. “Dukungan berkelanjutan terhadap program ini diyakini mampu menjaga kualitas kesehatan warga dengan lebih baik,” tukas Dian. (yla/df)

DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna. Hasil reses itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Dian Pratama di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/8). Adapun hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 di antaranya terkait menciptakan keamanan, ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, dan mencegah tindak … DPRD DKI Jakarta Sampaikan Hasil Reses ke-3
Kantor Pemerintahan Harus Ramah Lansia dan Disabilitas
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengimbau seluruh gedung pemerintah yang bersifat pelayanan haru memiliki lift. Hal itu untuk memudahkan warga lanjut usia (Lansia) dan juga penyandang disabilitas mendapat pelayanan yang optimal. “Untuk kelurahan, tapi khususnya kecamatan, dalam meningkatkan pelayanan untuk orang tua dan disabilitas,” ujar Yuke, beberapa hari lalu. Yuke mengingatkan itu karena masih banyak pelayanan kantor kecamatan tidak di lantai dasar. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) “Itu rata-rata kan kantor kecamatan semuanya enggak punya lift, padahal lantainya lumayan tinggi,” ungkap dia. “Sedangkan pelayanan kita kan enggak cuma di dasar saja,” tandas Yuke. Politisi PDI Perjuangan itu berharap, Pemprov DKI mempertimbangkan usulan pemasangan lift di kantor pemerintah. “Jadi mungkin bisa dipertimbangkan penambahan fasilitas lift, khususnya untuk orang tua dan disabilitas,” tandas Yuke. (gie/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengimbau seluruh gedung pemerintah yang bersifat pelayanan haru memiliki lift. Hal itu untuk memudahkan warga lanjut usia (Lansia) dan juga penyandang disabilitas mendapat pelayanan yang optimal. “Untuk kelurahan, tapi khususnya kecamatan, dalam meningkatkan pelayanan untuk orang tua dan disabilitas,” ujar Yuke, beberapa hari lalu. Yuke mengingatkan itu karena masih banyak pelayanan kantor … Kantor Pemerintahan Harus Ramah Lansia dan Disabilitas
Perbaiki Akses Layanan Publik
Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki akses layanan publik. Termasuk pembaruan data penerima dan mekanisme penyaluran yang lebih transparan. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, perbaikan penyaluran bantuan sosial di DKI Jakarta bertujuan untuk memastikan agar bantuan sosial dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Sehingga, masyarakat DKI Jakarta dapat lebih mudah mendapatkan layanan. Terutama layanan kesehatan yang berkualitas. Pasalnya, Elva menilai, kini masyarakat DKI Jakarta masih dihadapkan dengan sulitnya mendapat akses layanan kesehatan. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina. (dok.DDJP) Ia mencontohkan di wilayah Jakarta Pusat. Terdapat enam RSUD. Dari jumlah tersebut, hanya satu RSUD yang memiliki akreditasi A. Sedangkan lima lainnya berakreditasi D. Ini menunjukkan bahwa beban pelayanan kesehatan sangat terpusat pada RSUD yang memiliki kualitas layanan tertinggi. Hal itu tentunya tidak ideal untuk sistem layanan kesehatan. “Jangan sampai anggaran ratusan bahkan triliunan rupiah tidak berdampak sebagaimana yang diniatkan, hanya karena buruknya sistem antrean dan menurunnya kualitas pelayanan,” ujar Elva saat dihubungi, Kamis (31/7). Ia mengatakan, penyaluran bantuan sosial harus didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana kesehatan. Meski akses ke rumah sakit gratis, jika alat kesehatan tidak memadai dan kapasitas daya tampung terbatas, berdampak pada manfaat dari bantuan sosial belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, Elva mendorong Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi program-program bantuan sosial dengan mengacu pada data-data yang tersedia. Saat ini, garis kemiskinan Jakarta berada pada angka Rp852.768 per bulan. Oleh karena itu, manfaat yang diberikan melalui berbagai kartu bantuan sosial perlu dikaji ulang, agar benar-benar mampu mencegah penerimanya masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Khusus untuk Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, seharusnya tidak hanya berbasis status ekonomi. Melainkan diberikan sebagai pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas. “Ke depan, Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi program-program bantuan sosial, baik Kartu Lansia Jakarta (KLJ) maupun Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ),” pungkas Elva. (yla/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki akses layanan publik. Termasuk pembaruan data penerima dan mekanisme penyaluran yang lebih transparan. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, perbaikan penyaluran bantuan sosial di DKI Jakarta bertujuan untuk memastikan agar bantuan sosial dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Sehingga, masyarakat DKI Jakarta dapat lebih mudah mendapatkan … Perbaiki Akses Layanan Publik
Siapkan Pelatihan Digitalisasi untuk Pelaku UMKM
Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggalakkan pelatihan digitalisasi bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih saat dihubungi, Kamis (31/7). Menurut dia, banyak pelaku UMKM di Jakarta yang punya semangat dan potensi besar. Namun belum sepenuhnya terfasilitasi dalam hal digitalisasi maupun strategi pemasaran. Kondisi demikian karena belum ada pendampingan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Akibatnya, literasi digital masih belum merata untuk para pelaku UMKM. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih. (dok.DDJP) Banyak pelaku usaha belum tahu mengetahui cara memasarkan produk lewat media sosial atau platform e-commerce. Padahal, itu kunci di era sekarang. “Lemahnya UMKM karena minim pelatihan digital dan pemasaran, saya melihat kondisi ini sebagai realita yang memang harus kita hadapi bersama,” kata Fatih. Untuk itu, Fatih mendorong melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta lebih progresif dalam merancang pelatihan digitalisasi. Bukan hanya bersifat seremonial. Harus ada langkah nyata yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Seperti startup digital, penyedia layanan pembayaran digital, bahkan komunitas kreatif yang paham pasar daring. Pelatihan juga harus dibuat tematik dan disesuaikan dengan jenis usaha UMKM. Tidak bisa disamaratakan. “Pelatihan semacam ini tidak berhenti di kelas saja, tapi dilanjutkan dengan pendampingan dan monitoring agar benar-benar berdampak,” kata dia. Lewat pelatihan digital, sambung Fatih, dapat membuka banyak peluang bagi para pelaku UMKM. Di antaranya, pemasaran jadi lebih luas, pencatatan keuangan jadi lebih rapi, transaksi lebih efisien. Bahkan, peluang untuk naik kelas dari skala mikro ke kecil dan dari kecil ke menengah, jauh lebih terbuka bagi mereka yang mampu menguasai digital tools. “Karena itu, saya menilai pelatihan digital bagi UMKM bukan hanya penting, tapi krusial,” tandas dia. Tak kalah penting, Dinas PPKUKM juga harus mengevaluasi pasca pelatihan dan pelibatan mentor. Kualitas para pendamping usaha perlu ditingkatkan. Untuk memastikan pelatihan bermanfaat bagi para pelaku UMKM. “Saya percaya, dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan pengawasan yang baik, pelatihan digital bisa menjadi pintu masuk bagi UMKM Jakarta untuk lebih berdaya dan siap bersaing di era digital,” tukas Fatih. (yla/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggalakkan pelatihan digitalisasi bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih saat dihubungi, Kamis (31/7). Menurut dia, banyak pelaku UMKM di Jakarta yang punya semangat dan potensi besar. Namun belum sepenuhnya terfasilitasi dalam hal digitalisasi maupun strategi pemasaran. … Siapkan Pelatihan Digitalisasi untuk Pelaku UMKM
Jakarta Tak Masuk Provinsi Kemiskinan Tinggi Dapat Apresiasi Legislator
Jumlah penduduk miskin tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 meningkat 0,22 juta orang dibandingkan September 2024. Sedangkan di wilayah perdesaan turun 0,43 juta orang. Namun, DKI Jakarta tidak masuk dalam kategori 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur 3.875.880 orang, Jawa Barat 3.654.740 orang dan Jawa Tengah 3.366.690 orang. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengapresiasi pencapaian DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang tak masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi. Menurut Kenneth, pencapaian itu patut dapat apresiasi. Jakarta berhasil menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, kota besar pun bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. (dok.DDJP) Data Badan Pusat Statistik (BPS), ungkap Kenneth, mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen. Angka itu turun 1,37 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenneth menilai, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kebijakan yang tepat sasaran. Terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di ibukota. “Ini adalah bukti bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar dia, beberpa waktu lalu. Kenneth menambahkan, sejumlah program prioritas Pemprov DKI seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan layanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS), telah memberi dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, lanjut dia, capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Sebab, masih banyak warga Jakarta yang hidup dalam kondisi rentan. Karena itu, DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar strategi pengentasan kemiskinan bisa diperkuat secara berkelanjutan. “Kami akan terus mendorong agar program-program ini bisa diperluas dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya,” tegas Kenneth. Ia berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi menjaga tren positif. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif serta sejahtera bagi semua lapisan masyarakat. DPRD DKI Jakarta, tambah Kenneth, siap bekerja sama dan mengawal program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. “Jakarta harus terus menjadi kota yang ramah, adil, dan sejahtera untuk semua warganya,” tutur dia. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan September 2024. BPS menggunakan konsep ‘basic needs approach’ atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Baik makanan maupun non-makanan. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Februari 2025. (red)

Jumlah penduduk miskin tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 meningkat 0,22 juta orang dibandingkan September 2024. Sedangkan di wilayah perdesaan turun 0,43 juta orang. Namun, DKI Jakarta tidak masuk dalam kategori 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur 3.875.880 … Jakarta Tak Masuk Provinsi Kemiskinan Tinggi Dapat Apresiasi Legislator
DPRD Dukung Pembaruan Alat Pengendali Banjir
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendukung Pemprov DKI untuk memperbarui alat pengendali banjir. Sejumlah alat yang akan diperbarui yakni, mesin pengeruk atau ekskavator beralih menjadi teknologi pompa penyedot lumpur. “Saya mendukung memodernisasi alat pengendalian banjir di Jakarta,” ujar Wibi, Rabu (30/7). Menurut dia, pompa penyedot lumpur merupakan teknologi baru. Penggunaannya dinilai mampu sebagai pengendali banjir yang optimal. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.DDJP) “Beralih ke teknologi pompa lumpur canggih adalah bagian dari adaptasi terhadap tantangan iklim dan urbanisasi,” kata Wibi. Namun, politisi Partai NasDem itu mengimbau agar pembaruan alat pengendali banjir disertakan kajian matang. Mulai dari perencanaan, penyiapan operator, hingga pemeliharaan alat pompa. “Agar rencana ini disusun dengan perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, pelatihan SDM (sumber daya manusia-Red) dan sistem pemeliharaan yang jelas,” ucap Wibi. Selain pembaharuan alat pengendali banjir, harap Wibi, program-program lain yang telah direncanakan tetap berjalan maksimal. “Revitalisasi sungai dan penghijauan kota tetap harus berjalan beriringan agar penanganan banjir tidak hanya bergantung pada alat, tapi juga memperkuat daya dukung lingkungan,” tukas Wibi. (gie/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendukung Pemprov DKI untuk memperbarui alat pengendali banjir. Sejumlah alat yang akan diperbarui yakni, mesin pengeruk atau ekskavator beralih menjadi teknologi pompa penyedot lumpur. “Saya mendukung memodernisasi alat pengendalian banjir di Jakarta,” ujar Wibi, Rabu (30/7). Menurut dia, pompa penyedot lumpur merupakan teknologi baru. Penggunaannya dinilai mampu sebagai pengendali banjir yang optimal. “Beralih … DPRD Dukung Pembaruan Alat Pengendali Banjir
Cegah Anak-Anak Kecanduan Gadget, Perbanyak Pojok Baca
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta agar memperbanyak lokasi Pojok Baca wilayah padat penduduk. Pasalnya, banyak anak-anak di wilayah tersebut yang kurang mendapatkan pengetahuan yang bersumber dari buku. Penyediaan fasilitas pojok baca, kata Aziz, anak-anak semakin terpacu untuk meningkatkan literasi. Apalagi di era digital, banyak anak sejak usia dini sudah kecanduan gadget. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. (dok.DDJP) “PR (pekerjaan rumah-Red) kita sekarang adalah meningkatkan minat baca,” ujar Aziz, Selasa (29/7). Tempat yang ideal dimanfaatkan menjadi pojok baca, sambung Aziz, yaitu di Masjid. Mengingat fasilitas di kawasan padat penduduk yang serba terbatas. “Saya kira ada baiknya untuk kerja sama dengan tempat-tempat ibadah, seperti Masjid,” jelas Aziz. Alasannya memilih tempat ibadah, pada umum punya lahan yang cukup luas. “Jadi masjid-masjid ini juga dilengkapi dengan buku-buku yang menarik. Untuk anak-anak baca,” tambah dia. Untuk menarik minat baca anak-anak, menurut Aziz, perlu cara kreatif. Seperti buku dengan gaya berdongeng. Sehingga secara langsung anak akan tertarik untuk membaca buku. “Tapi juga ada orang yang memarketingkan itu agar bisa menarik untuk orang,” ucap dia. Aziz berharap, Dispusip DKI Jakarta dapat mewujudkan usulan tersebut. Tujuannya, meningkatkan literasi terhadap anak. Khususnya wilayah padat penduduk. “Peningkatan kualitas SDM di DKI Jakarta akan berdampak pada masa depan yang lebih baik,” pungkas dia. (apn/df)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta agar memperbanyak lokasi Pojok Baca wilayah padat penduduk. Pasalnya, banyak anak-anak di wilayah tersebut yang kurang mendapatkan pengetahuan yang bersumber dari buku. Penyediaan fasilitas pojok baca, kata Aziz, anak-anak semakin terpacu untuk meningkatkan literasi. Apalagi di era digital, banyak anak sejak usia dini sudah kecanduan gadget. “PR (pekerjaan rumah-Red) kita sekarang adalah meningkatkan minat baca,” ujar Aziz, Selasa (29/7). Tempat yang ideal dimanfaatkan menjadi pojok baca, sambung Aziz, yaitu di Masjid. Mengingat fasilitas di kawasan padat penduduk yang serba terbatas. “Saya kira ada baiknya untuk kerja sama dengan tempat-tempat ibadah, seperti Masjid,” jelas Aziz. Alasannya memilih tempat ibadah, pada umum punya lahan yang cukup luas. “Jadi masjid-masjid ini juga dilengkapi dengan buku-buku yang menarik. Untuk anak-anak baca,” tambah dia. Untuk menarik minat baca anak-anak, menurut Aziz, perlu cara kreatif. Seperti buku dengan gaya berdongeng. Sehingga secara langsung anak akan tertarik untuk membaca buku. “Tapi juga ada orang yang memarketingkan itu agar bisa menarik untuk orang,” ucap dia. Aziz berharap, Dispusip DKI Jakarta dapat mewujudkan usulan tersebut. Tujuannya, meningkatkan literasi terhadap anak. Khususnya wilayah padat penduduk. “Peningkatan kualitas SDM … Cegah Anak-Anak Kecanduan Gadget, Perbanyak Pojok Baca
Darurat Narkoba, Bapemperda Dorong Raperda P4GN
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menyambut baik usulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta mengenai percepatan pengesahan Ranperda tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz memastikan usulan tersebut akan ditindaklanjuti untuk dibahas dalam penyususunan Propemperda Tahun 2026. Mengingat Ranperda tersebut tidak masuk dalam Propemperda 2025. “Nah ini bagus sekali ya. Kami juga berharap ini bisa segera diproses karena memang Jakarta ini sedang darurat Narkotika,” ujar Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/7). Menurut Aziz, marak peredaran Narkoba di Jakarta yang tak terdeteksi. Bahkan menyulitkan pengawasan dari aparat kepolisian. Dengan adanya regulasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dapat membantu aparat kepolisian memberantas peredaran Narkoba. “Sehingga penyebarannya bisa kita deteksi, kita awasi, dan juga kita cegah peredarannya. Terutama untuk anak-anak muda, generasi muda kita ke depan,” tegas Aziz. Aziz berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyiapkan Naskah Akademis terkait usulan Ranperda P4GN. Ke depan, regulasi itu menjadi payung hukum bagi Pemprov DKI dalam pemberantasan Narkoba. “Segera diajukan ke kami, dan kami komitmen akan segera menyegerakan pembahasan ini agar bisa segera diimplementasikan di DKI Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menyambut baik usulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta mengenai percepatan pengesahan Ranperda tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz memastikan usulan tersebut akan ditindaklanjuti untuk dibahas dalam penyususunan Propemperda Tahun 2026. Mengingat Ranperda tersebut tidak masuk dalam … Darurat Narkoba, Bapemperda Dorong Raperda P4GN
Pansus BMD Desak Pengurangan Pegawai UP JAMC Tak Berkompeten
Panitia Khusus (Pansus) Badan Milik Daerah (BMD) DPRD DKI Jakarta menilai, jumlah staf pegawai non-ASN di Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre (UP JAMC) Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) melebihi kapasitas. Akibatnya, kinerja tidak maksimal dalam mengelola aset milik Pemprov DKI Jakarta. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Pansus BMD Tri Waluyo usai rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan pengadaan dan penerimaan BMD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/7). “Kalau bisa diminimalisir lagi, dirampingkan kembali, pilih orang-orang yang berkompetensi,” ujar Tri. Seharusnya, sambung dia, UP JAMC dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta. Wakil Ketua Pansus BMD DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo. (dok.DDJP) Dengan begitu, mampu membangun DKI Jakarta sebagai kota global lewat pemanfaatan aset. Karena itu, Pansus BMD tengah berusaha memperkuat regulasi pemanfaatan aset. “Agar teman-teman eksekutif tidak kesulitan untuk mendapatkan haknya Pemprov DKI Jakarta,” pungkas Tri. (apn/df)

Panitia Khusus (Pansus) Badan Milik Daerah (BMD) DPRD DKI Jakarta menilai, jumlah staf pegawai non-ASN di Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre (UP JAMC) Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) melebihi kapasitas. Akibatnya, kinerja tidak maksimal dalam mengelola aset milik Pemprov DKI Jakarta. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Pansus BMD Tri Waluyo usai rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan pengadaan dan penerimaan … Pansus BMD Desak Pengurangan Pegawai UP JAMC Tak Berkompeten
Tingkatkan PAD lewat Penertiban Aset
Panitia Khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD) DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) agar menertibkan sejumlah aset milik pemerintah provinsi. Penertiban itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekaligus menyelamatkan aset yang belum dikelola dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Pansus Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Provinsi DKI Jakarta Tri Waluyo usai rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan pengadaan dan penerimaan BMD, Senin (28/7). “Kita dorong semua yang berkaitan dengan aset itu ditertibkan agar aset kita ini kembali,” ujar Tri di gedung DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua Pansus Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Provinsi DKI Jakarta Tri Waluyo. (dok.DDJP) Selama ini, lanjut Tri, banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta yang terbengkalai. Akibatnya, dimanfaatkan oleh segelintir oknum demi meraup keuntungan pribadi. Kondisi demikian menyebabkan PAD tidak terserap secara maksimal. “Sayang ada sekitar 500 sekian triliun aset kita, tapi manfaatnya kurang maksimal,” kata Tri. Dia berharap, penertiban aset dapat memaksimalkan PAD. Seluruh aset yang dimanfaatkan oknum secara ilegal harus ditarik oleh Pemprov DKI. “Di Pansus BMD ini, kita dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengambil semua aset yang ditempati atau diduduki oleh orang yang tidak tercatat,” pungkas dia. (apn/df)

Panitia Khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD) DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) agar menertibkan sejumlah aset milik pemerintah provinsi. Penertiban itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekaligus menyelamatkan aset yang belum dikelola dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Pansus Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Provinsi DKI Jakarta Tri Waluyo usai rapat … Tingkatkan PAD lewat Penertiban Aset