@dmin
Ranperda Sistem Pangan, Berbasis Data dan Kesiapsiagaan Krisis
Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan perlu sebagai sistem kesiapsiagaan krisis. Tidak hanya sebagai instrumen pengaturan pasokan dan distribusi pangan. Juru Bicara Fraksi NasDem Riano P. Ahmad menyampaikan pandangan itu dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2). Kompleksitas persoalan pangan Jakarta menuntut sistem berbasis data, terintegrasi lintas sektor, serta mampu merespons krisis secara cepat dan terukur. “Tantangan pangan Jakarta tidak sederhana karena sebagian besar pasokan berasal dari luar daerah dan Jakarta berfungsi sebagai wilayah transit perdagangan pangan nasional,” terang Riano. Fraksi NasDem menyoroti belum optimalnya sistem pencatatan keluar-masuk pangan secara real time. Kondisi tersebut berpotensi memicu kesalahan dalam penetapan cadangan pangan daerah. Sekaligus melemahkan respons pemerintah saat terjadi gangguan pasokan atau gejolak harga. “Sistem Informasi Pangan Daerah harus terintegrasi, real-time, dan dapat diakses lintas perangkat daerah agar pengambilan keputusan berbasis data dapat dilakukan secara tepat,” jelas Riano. Dalam pandangan Fraksi NasDem, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) juga perlu diatur secara lebih presisi. Ranperda belum memuat indikator pemicu yang jelas terkait waktu dan kondisi penyaluran CPPD. Sehingga berisiko menimbulkan keterlambatan respons pada situasi darurat. “CPPD perlu dilengkapi indikator pemicu yang jelas, baik saat terjadi kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun kondisi darurat sosial,” terang Riano. Fraksi NasDem turut menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dalam stabilisasi harga dan distribusi. Penugasan kepada BUMD perlu transparan dan akuntabel. Menyertakan kewajiban pelaporan berkala kepada DPRD agar tetap berada dalam koridor pelayanan publik. “Stabilisasi harga dan distribusi pangan oleh BUMD harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,” jelas Riano. Selain itu, Fraksi NasDem menilai, aspek pendanaan dalam Ranperda perlu diperkuat. Sistem pangan Jakarta tidak dapat bergantung pada kebijakan ad hoc. Melainkan perlu kerangka penganggaran yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. “Pendanaan sistem pangan harus berkelanjutan, terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta berbasis kinerja dan dampak,” terang Riano. Fraksi NasDem juga mendorong agar Ranperda mengadopsi prinsip multi-year dan counter-cyclical dalam pembentukan cadangan pangan daerah agar pemerintah memiliki ruang fiskal untuk merespons krisis pangan tanpa menunggu gejolak membesar. Dalam konteks perlindungan konsumen, Fraksi NasDem menilai Ranperda perlu menegaskan peran pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan, keterjangkauan harga, serta transparansi informasi kepada publik, khususnya bagi kelompok rentan. “Pemerintah Daerah wajib hadir melindungi konsumen, tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga keamanan, keterjangkauan, dan keadilan akses,” jelas Riano. Sebagai penutup, Fraksi NasDem menegaskan Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan harus mampu menjawab tantangan krisis pangan global, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok melalui pembangunan sistem pangan Jakarta yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan. “Ranperda ini harus menjadi sistem perlindungan nyata bagi warga Jakarta, baik dalam situasi normal maupun krisis,” tandas Riano. (all/df)

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan perlu sebagai sistem kesiapsiagaan krisis. Tidak hanya sebagai instrumen pengaturan pasokan dan distribusi pangan. Juru Bicara Fraksi NasDem Riano P. Ahmad menyampaikan pandangan itu dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2). Kompleksitas persoalan pangan Jakarta menuntut sistem berbasis data, terintegrasi lintas sektor, serta mampu … Ranperda Sistem Pangan, Berbasis Data dan Kesiapsiagaan Krisis
BUMD Harus Kendalikan Stok Pangan Strategis
BUMD Harus Kendalikan Stok Pangan Strategis February 9, 2026 2:09 pm Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan harus menempatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan sebagai instrumen negara dalam menguasai stok pangan strategis dan menjaga stabilitas harga. Anggota Fraksi Gerindra Nurhasan menyampaikan pandangan umum itu dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2). Ketahanan pangan bukan sekadar isu teknis. Melainkan instrumen penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Jakarta. “Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan kota dan berfungsi sebagai instrumen stabilitas sosial-ekonomi,” ujar Nurhasan. “Jakarta dengan ketergantungan pasokan dari luar daerah membutuhkan sistem pangan yang tangguh terhadap guncangan distribusi,” tambah dia. Fraksi Gerindra juga menyoroti risiko tinggi distribusi akibat ketergantungan pasokan pangan Jakarta yang mencapai sekitar 98 persen dari luar daerah. Kondisi tersebut menuntut kebijakan yang tidak hanya fokus pada distribusi. Namun pada penguasaan stok dan efisiensi sistem secara menyeluruh. “Pengendalian pangan tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar darurat. Harus berbasis penguasaan stok dan efisiensi sistem,” terang Nurhasan. Dalam pandangan Fraksi Gerindra, Ranperda perlu secara tegas mengatur pembangunan buffer stock, kontrak pasok jangka menengah dan panjang, serta sistem informasi real time. Langkah itu sejalan dengan praktik negara maju yang menempatkan cadangan pangan dan logistik sebagai fondasi ketahanan pangan. Fraksi Gerindra menegaskan, BUMD pangan seperti Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya, dan PD Pasar Jaya punya peran strategis. Tidak boleh memposisikan BUMD pangan sebagai operator distribusi atau pengelola aset. BUMD pangan harus menjadi instrumen negara untuk menguasai stok pangan strategis dan mengendalikan dinamika harga. “Jika stok berada dalam penguasaan negara, ruang spekulasi, penimbunan, dan permainan harga dapat dicegah secara alamiah,” tandas Nurhasan. Selain aspek stok dan harga, Fraksi Gerindra menyoroti klausul keamanan pangan dalam Ranperda. Termasuk pengaturan yang lebih tegas terkait produk pangan hasil rekayasa genetik. Pengaturan tersebut perlu ada dalam peraturan daerah. Bukan hanya melalui peraturan turunan. “Harus diatur secara jelas agar negara hadir melindungi masyarakat,” kata Nurhasan. Fraksi Gerindra juga meminta agar Ranperda memastikan BUMD pangan mampu menjamin ketersediaan stok bahan pokok secara berkelanjutan. Sekaligus berperan sebagai stabilisator harga. Selain itu, perlu penegasan pengawasan mutu dan jaminan produk halal, sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. “Pemerintah daerah tidak hanya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan, tetapi juga keamanan dan kehalalan produk pangan bagi masyarakat,” pungkas Nurhasan. (all/df)

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan harus menempatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan sebagai instrumen negara dalam menguasai stok pangan strategis dan menjaga stabilitas harga. Anggota Fraksi Gerindra Nurhasan menyampaikan pandangan umum itu dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2). Ketahanan pangan bukan sekadar isu teknis. Melainkan instrumen penting … BUMD Harus Kendalikan Stok Pangan Strategis
Perkuat Produksi Pangan dan Kerja Sama Daerah
Isu pangan tidak bisa sekadar persoalan distribusi dan harga. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD DKI Jakarta menegaskan, pangan menyangkut hajat hidup masyarakat. Butuh kehadiran negara secara menyeluruh. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum itu dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Senin (9/2).

Isu pangan tidak bisa sekadar persoalan distribusi dan harga. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD DKI Jakarta menegaskan, pangan menyangkut hajat hidup masyarakat. Butuh kehadiran negara secara menyeluruh. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum itu dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Senin (9/2). Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Manuara … Perkuat Produksi Pangan dan Kerja Sama Daerah
Keamanan Pangan dan Optimalisasi Food Bank
Keamanan Pangan dan Optimalisasi Food Bank February 9, 2026 1:06 pm Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menekankan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan perlu memberi perhatian utama pada aspek keamanan pangan serta pemanfaatan pangan layak konsumsi melalui optimalisasi food bank. Pandangan umum tersebut ungkap Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2). Juru bicara Fraksi PKS Taufik Zoelkifli menilai, persoalan pangan Jakarta tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dan harga, tetapi juga menyangkut kualitas dan keamanan konsumsi masyarakat. Pemerintah daerah, menurut Fraksi PKS, perlu mengedukasi keamanan pangan secara masif dan membangun sistem peringatan dini keamanan pangan. “Termasuk untuk mendeteksi dampak konsumsi berlebihan gula, garam, dan lemak,” ujar Taufik Zoelkifli. Selain itu, Fraksi PKS mengapresiasi masuknya isu food loss dan food waste atau FLW dalam Ranperda. Pengelolaan FLW tidak cukup sebagai persoalan sampah semata, melainkan bagian dari strategi penguatan cadangan pangan daerah. Fraksi PKS mengusulkan optimalisasi food bank sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Usulan itu mencakup keterlibatan hotel, restoran, pusat perbelanjaan sebagai sumber pangan layak konsumsi bagi kelompok rentan. “Tentu disertai pengaturan insentif dan sanksi untuk mereka (pihak hotel, restoran dan lainnya) agar kebijakan berjalan efektif,” tutur Taufik. Di sisi lain, PKS menilai, potensi sumber daya kelautan dan pesisir Jakarta. Khususnya Kepulauan Seribu, belum mendapat perhatian memadai dalam Ranperda. Padahal, sektor itu strategis sebagai sumber protein hewani. Sejalan dengan pengembangan ekonomi biru. “Optimalisasi sumber daya kelautan dan pesisir perlu dimasukkan sebagai bagian dari produksi pangan Jakarta dan didukung anggaran yang memadai,” pungkas Taufik. Sebagai penutup, Fraksi PKS berharap, pembahasan lanjutan Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan dapat memperkuat keamanan pangan dan optimalisasi food bank. Sehingga, regulasi itu melindungi kesehatan masyarakat serta membantu pemenuhan pangan bagi warga yang membutuhkan. (all/df)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menekankan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan perlu memberi perhatian utama pada aspek keamanan pangan serta pemanfaatan pangan layak konsumsi melalui optimalisasi food bank. Pandangan umum tersebut ungkap Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2). Juru bicara Fraksi PKS Taufik Zoelkifli menilai, persoalan pangan Jakarta tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan … Keamanan Pangan dan Optimalisasi Food Bank
DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyelenggaraan Sistem Pangan
DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyelenggaraan Sistem Pangan February 9, 2026 12:07 pm DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Senin (9/2). Agendanya, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban gubernur. Wakil Ketua DPRD Basri Baco memimpin rapat paripurna. Pada rapat paripurna sebelumnya, gubernur telah menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tersebut. “Hasil pendalaman itu akan disampaikan pada hari ini dalam bentuk pandangan umum fraksi-fraksi yang akan kita dengar bersama-sama,” ujar Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, gubernur menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. “Jawaban gubernur tersebut akan dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif,” kata Baco. Hadir dalam rapat peripurna itu, Wakil Gubernur Rano Karno beserta jajaran. Rapat mengacu pada Surat Nomor 168/HK.01.02 dan 180/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Senin (9/2). Agendanya, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban gubernur. Wakil Ketua DPRD Basri Baco memimpin rapat paripurna. Pada rapat paripurna sebelumnya, gubernur telah menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tersebut. “Hasil pendalaman itu akan disampaikan pada hari ini dalam bentuk pandangan umum fraksi-fraksi yang akan kita dengar bersama-sama,” … DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyelenggaraan Sistem Pangan
Kerja Bakti #Jaga Jakarta Bersih, Augustinus: Mewujudkan Gotong Royong
Kerja Bakti #Jaga Jakarta Bersih, Augustinus: Mewujudkan Gotong Royong February 8, 2026 6:05 pm Sekretariat DPRD DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sebagai tindak lanjut Instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaga Jakarta Bersih. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu, 8 Februari 2026, secara serentak di enam kelurahan. Masing-masing Kelurahan Tanjung Barat, Kelurahan Cipedak, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan Ciganjur dan Kelurahan Lenteng Agung. Kegiatan itu melibatkan lebih dari 300 personel yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), serta Tenaga Ahli Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Para peserta secara bersama-sama melakukan aksi bersih-bersih lingkungan di wilayah masing-masing sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan kota. Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, kegiatan itu merupakan wujud nyata pelaksanaan instruksi pimpinan daerah. Sekaligus komitmen Sekretariat DPRD DKI Jakarta dalam mendukung upaya menciptakan Jakarta yang lebih bersih, aman, dan tertib. “Kami dari Sekretariat DPRD menjaga kebersihan bersama-sama teman Sekretariat DPRD, PJLP, dan Tenaga Ahli total ada lebih dari 300 orang di 6 kelurahan,” kata dia di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (8/2). Menurut Augustinus, aksi Jaga Jakarta Bersih tidak hanya berfokus pada aspek kebersihan fisik lingkungan, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran kolektif serta memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. “Kita menjaga Jakarta untuk lebih bersih, lebih aman, lebih tertib. Nah, ini semoga menjadi suatu hal yang baik untuk kita mewujudkan gotong royong karena hashtag Jakarta atau Indonesia itu kan saling bergotong royong,” kata Augustinus. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Aga itu menilai, kegiatan tersebut sebagai langkah positif yang perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Ia menekankan partisipasi aktif seluruh elemen, baik aparatur maupun masyarakat, sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Aga berharap, melalui kegiatan Jaga Jakarta Bersih, hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat dapat semakin dekat. Selain menjaga lingkungan, kegiatan itu juga menjadi sarana untuk menyapa dan berinteraksi langsung dengan warga. Sekretariat DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat secara berkelanjutan. Di antaranya melalui kegiatan Jaga Jakarta Bersih yang melibatkan kolaborasi lintas unsur. “Nah, ini merupakan wujud yang baik untuk kita semua. Walaupun tadi ada hujan, tetap teman-teman semangat di enam kelurahan. Semoga ini bisa jadi lebih baik lagi ke depannya untuk kita bisa menyapa warga masing-masing,” tukas dia. (yla/df)

Sekretariat DPRD DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta Bersih sebagai tindak lanjut Instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaga Jakarta Bersih. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu, 8 Februari 2026, secara serentak di enam kelurahan. Masing-masing Kelurahan Tanjung Barat, Kelurahan Cipedak, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan Ciganjur dan Kelurahan Lenteng Agung. Kegiatan itu melibatkan … Kerja Bakti #Jaga Jakarta Bersih, Augustinus: Mewujudkan Gotong Royong
Personel Sekretariat DPRD Laksanakan Instruksi Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Tanjung Barat
Personel Sekretariat DPRD Laksanakan Instruksi Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Tanjung Barat February 8, 2026 4:47 pm Sekretariat DPRD DKI Jakarta turut serta menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaga Jakarta Bersih di Jalan Teratai VII Blok O 11/ RT 3, RW 2 Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Minggu (8/2). Kegiatan itu bersama jajaran Kelurahan Tanjung Barat. Terutama di rumah warga di Tanjung Barat Indah yang terdampak kebakaran. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta Asril Pinayungan mengapresiasi kolaborasi Jaga Jakarta Bersih bersama kelurahan Tanjung Barat berjalan berjalan dengan terencana. “Terima kasih pak lurah Tanjung Barat yang telah menindaklanjuti Instruksi Sekda melaksanakan kebersihan di lingkungan tempat tinggal warga yang terdampak kebakaran,” ujar Asril di lokasi. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta AAsril Pinayungan. (dok.DDJP) Lebih lanjut, sambung Asril, kegiatan kebersihan tersebut sudah berlangsung sejak Kamis (5/2) kemarin. Oleh karena itu, kata Asril,dengan berkolaborasi, proses pembersihan dapat diselesaikan lebih cepat. “Dengan penambahan tenaga, mudah-mudahan bisa lebih cepat selesai,” kata dia. Dengan demikian, Asril berharap kolaborasi terus dapat terjalin di kegiatan selanjutnya. “Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan lainnya,” tambah Asril. Sementara Lurah Tanjung Barat Rizky Wijaya mengapresiasi kerja bakti bersama jajaran Sekretariat DPRD DKI Jakarta berjalan lancar. Sehingga proses pembersihan di salah satu rumah terdampak kebakaran lebih cepat rampung. “Alhamdulillah, kerja bakti yang dilaksanakan oleh Kelurahan Tanjung Barat, tingkat warga sesuai dengan institusi Sekda, ini bisa dilaksanakan walaupun cuacanya hujan,” ujar Rizky. Rizky menjelaskan, pembersihan tersebut telah dimulai sejak Kamis (5/2) kemarin. Dengan demikian, Ia berharap dengan adanya dukungan tersebut, seluruh rangkaian pekerjaan dapat selesai sesuai target. “Semoga pada hari ini, dibantu oleh jajaran Setwan, kerja bakti di lokasi kebakaran Kelurahan Tanjung Barat Indah bisa tuntas pada hari ini,” pungkas dia. (apn/df)

Sekretariat DPRD DKI Jakarta turut serta menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaga Jakarta Bersih di Jalan Teratai VII Blok O 11/ RT 3, RW 2 Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Minggu (8/2). Kegiatan itu bersama jajaran Kelurahan Tanjung Barat. Terutama di rumah warga di Tanjung Barat Indah yang terdampak kebakaran. Kepala Bagian Umum … Personel Sekretariat DPRD Laksanakan Instruksi Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Tanjung Barat
Kerja Bakti Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Jagakarsa
Kerja Bakti Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Jagakarsa February 8, 2026 3:35 pm Pegawai Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengikuti kegiatan kerja bakti di wilayah Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kerja bakti kali ini fokus pada pembersihan saluran air dan got guna mencegah terjadinya genangan dan banjir. Khususnya di musim hujan. Kepala Subbagian Protokol Pimpinan dan Fraksi Sekretariat DPRD DKI Jakarta Dudy Setiawan Ibani menyampaikan, keterlibatan pegawai merupakan bentuk dukungan dan kepatuhan terhadap Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaga Jakarta Bersih. “Kebetulan tim dari Subag Protokol Pimpinan Fraksi dan juga tim HUMAS maupun PAMDAL dan tenaga kebersihan ada yang bertugas di sini,” ujar Dudy di lokasi, Minggu (8/2). Kepala Sub Bagian ProtokolProtokol Pimpinan dan Fraksi Dudy Setiawan Ibani. (dok.DDJP) Ia mengingatkan seluruh peserta kerja bakti mengikuti arahan petugas teknis di lapangan. “Saya pesan ikuti instruksi dari tim teknis seperti Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup bagaimana membersihkan got atau selokan,” kata Dudy. Sementara itu, Lurah Jagakarsa Yusriati menjelaskan, kerja bakti melibatkan warga di tingkat Rukun Tetangga (RT). “Untuk Kelurahan Jagakarsa ini, setiap RT dikerahkan untuk membersihkan tempat-tempat terutama saluran air,” tutur Yusriati. Kegiatan seperti itu, kata dia, sebenarnya sudah rutin dilakukan setiap pekan di tingkat RT. Namun pelaksanaan serentak dalam skala besar baru pertama kali berlangsung dalam periode kepemimpinannya. “Harapan saya, semua saluran air yang mampat bisa jalan normal kembali berkat kegiatan ini,” ucap Yusriati. Di kesempatan yang sama, Wakil Camat Kecamatan Jagakarsa Eny Priyatni menjelaskan, kerja bakti serentak di hampir seluruh wilayah Jakarta. “Hari ini ada kerja bakti serentak. Jadi hampir 100 persen, 65 kelurahan melakukan kegiatan yang sama,” tutur Eny. Ia menilai, kerja bakti menjadi langkah tepat dalam menghadapi cuaca ekstrem. Berharap kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat demi mewujudkan Jakarta yang bersih dan bebas genangan. “Ini merupakan solusi yang paling tepat dilaksanakan oleh masyarakat, kerja bakti membersihkan saluran-saluran air di musim hujan,” pungkas Eny. (gie/df)

Pegawai Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengikuti kegiatan kerja bakti di wilayah Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kerja bakti kali ini fokus pada pembersihan saluran air dan got guna mencegah terjadinya genangan dan banjir. Khususnya di musim hujan. Kepala Subbagian Protokol Pimpinan dan Fraksi Sekretariat DPRD DKI Jakarta Dudy Setiawan Ibani menyampaikan, keterlibatan pegawai merupakan bentuk dukungan dan kepatuhan terhadap Instruksi Sekretaris … Kerja Bakti Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Jagakarsa
Lurah Cipedak Apresiasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih Sekretariat DPRD DKI
Lurah Cipedak Apresiasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih Sekretariat DPRD DKI February 8, 2026 11:34 am Lurah Cipedak Hariadi Aulia mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/2). Kegiatan gotong royong tersebut dinilai mampu memperkuat kolaborasi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hariadi Aulia menyebut keterlibatan Sekretariat DPRD DKI Jakarta memberi dampak positif bagi wilayahnya. Kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kebersihan lingkungan, tetapi juga mendorong semangat kebersamaan dan partisipasi warga. “Jika kegiatan itu dijalankan secara berkelanjutan, hasilnya akan lebih baik dan pelaksanaannya semakin terorganisir,” terang Hariadi di lokasi kegiatan. Ia menjelaskan, kehadiran aparatur pemerintah di tengah masyarakat mendorong warga untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Partisipasi aktif warga terlihat dari antusiasme RT, RW, dan masyarakat selama kegiatan berlangsung. “Antusiasme warga terlihat sangat tinggi dan lingkungan terasa lebih hidup,” terang Hariadi. Hariadi Aulia juga menyoroti karakter wilayah Kecamatan Jagakarsa yang memiliki banyak kawasan hijau. Kondisi tersebut membuat wilayah itu relatif tidak rawan banjir, namun memiliki potensi risiko lain yang perlu diantisipasi. “Perhatian utama di Jagakarsa tertuju pada potensi pohon tumbang akibat angin kencang,” terang Hariadi. Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Dyah Suryani menjelaskan jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Kelurahan Cipedak. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN), tenaga ahli, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). “Sebanyak 17 ASN serta 53 tenaga ahli dan PJLP dilibatkan, sehingga total peserta mencapai 73 personel,” terang Dyah. Senada dengan Hariadi, Dyah Suryani menyampaikan, berharap kegiatan tersebut bermanfaat nyata bagi masyarakat. Sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. “Kegiatan itu diharapkan dapat terus berlanjut agar kebersihan lingkungan terjaga dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkas Dyah. (all/df)

Lurah Cipedak Hariadi Aulia mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/2). Kegiatan gotong royong tersebut dinilai mampu memperkuat kolaborasi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hariadi Aulia menyebut keterlibatan Sekretariat DPRD DKI Jakarta memberi dampak positif bagi wilayahnya. Kegiatan tersebut tidak hanya … Lurah Cipedak Apresiasi Kegiatan Jaga Jakarta Bersih Sekretariat DPRD DKI
Lenteng Agung Berpartisipasi #JagaJakartaBersih
Lenteng Agung Berpartisipasi #JagaJakartaBersih February 8, 2026 9:18 am Beragam elemen masyarakat di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berpartisioaai dalam gerakan #JagaJakarta, Minggu (8/2/2026). Aksi bersih-bersih warga diikuti oleh sekitar 70 personel Sekretariat DRPD DKI Jakarta. Salah satu titik sasaran aksi ini adalah saluran air yang lokasinya berdekatan dengan tempat penampungan sampah warga. Mereka bermodalkan cangkul, garu, dan sekop, melebarkan saluran air. “Kami ikut membersihkan salurah got, agar alirannya lebih lancar. Tapi saya lihat juga lingkingan ini memang udah tertata dengan baik,” ujar Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah Mukholik Maswi. Mukholik menambahkan, aksi itu adalah bentuk kontribusi personel ASN dan non-ASN Sekretariat DPRD DKI Jakarta dalam menjaga Jakarta yang bersih. Aksi itu mejadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat. Lurah Lenteng Agung Abdul Haris mengungkapkan hal senada. “Kegiatan ini menggugah kesadaran bersama bahwa kerja baki dan gotong royong itu selalu ada. PPSU itu hanya diper atukan, namun kesadaran masyarakat adalah tulang punggungnya,” kata Abdul Haris. “Terima kasih kepada personel Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang ikut peduli #JagaJakarta. Semoga masyarakat jadi termotivasi,” kata dia. Apel bersama di SDN 011 Lenteng Agung mengawali kegiatan tersebut. Kaum ibu, lengkap dengan seragam PKK juga berpartisipasi. Mereka menyajikan minuman hangat dan cemilan untuk para penggiat kebersihan. (yen/df)

Beragam elemen masyarakat di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berpartisioaai dalam gerakan #JagaJakarta, Minggu (8/2/2026). Aksi bersih-bersih warga diikuti oleh sekitar 70 personel Sekretariat DRPD DKI Jakarta. Salah satu titik sasaran aksi ini adalah saluran air yang lokasinya berdekatan dengan tempat penampungan sampah warga. Mereka bermodalkan cangkul, garu, dan sekop, melebarkan saluran air. “Kami ikut membersihkan salurah got, agar alirannya … Lenteng Agung Berpartisipasi #JagaJakartaBersih