@dmin
Ini Catatan DPRD DKI Terhadap Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Gubernur di tahun 2022
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan sebagai evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022. Lima komisi menyampaikan catatan tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam salah satu evaluasinya mendorong Pemprov DKI untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang belum juga menyerahkan kewajiban penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum). “Komisi A merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan dengan mencabut ataupun tidak menerbitkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada pengembang pelanggar,” ujar Mujiyono, Ketua Komisi A di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/4). Selanjutnya Komisi B dalam salah satu catatannya meminta Pemprov DKI mengevaluasi rencana kenaikan tarif TransJakarta (TJ) serta memperluas rute yang terintegrasi, dengan harapan dapat menjangkau warga lebih banyak lagi, khususnya yang berbatasan dengan wilayah penyangga. “Komisi B memberikan rekomendasi agar Dinas Perhubungan mengkaji ulang untuk rencana kenaikan tarif dan kemungkinan menggratiskan biaya tiket perjalanan dengan harapan dapat mengalihkan banyak pengguna kendaraan pribadi ke moda transportasi umum, khususnya ke TransJakarta,” ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail. Kemudian Komisi C merekomendasikan agar Pemprov DKI dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah. Pasalnya dari 13 jenis pajak, hanya lima yang mencapai target. Sedangkan delapan jenis pajak lainnya masih dibawah target, atau tidak mampu mencapai 90%. Masing-masing yakni Pajak Restoran 84,76%, Pajak Reklame 87,67%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 80,45%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 77,46%, Pajak Hiburan 53,28%, Pajak Penerangan Jalan 63,23%, Pajak Air Tanah 64,59%, dan Pajak Parkir 30,73%. “Melakukan penghitungan target pajak daerah yang lebih logis dan realists berdasarkan potensi Pajak Daerah yang lebih riil atau nyata dilapangan, khususnya untuk capaian target pajak daerah yang kinerjanya masih dibawah 70%,” ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi. Lalu Komisi D dalam salah satu rekomendasinya meminta Pemprov DKI Jakarta menggunakan lahan aset milk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) yang belum dimanfaatkan untuk dibangun ruang terbuka hijau (RTH) ataupun taman. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang interaksi sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang. “Seperti di wilayah Sunter Agung, Pulogebang, Cakung, Penggilingan, Cikoko, dan Pengadegan. Sehingga tidak perlu melakukan pembebasan lahan baru,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda. Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam salah satu catatannya merekomendasikan agar Dinas Pendidikan lebih optimal dalam mempersiapkan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sehingga tidak ada lagi keluhan dari calon orang tua siswa yang merasa kesulitan saat melakukan pendaftaran. “PPDB 2023 agar dipersiapkan lebih baik,” tutur Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria. Dengan demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap catatan yang disampaikan lima Komisi dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kembali kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja tahun berikutnya. “Maka disepakati bahwa DPRD akan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur memgenai LKPJ tahun 2022 pada rapat paripurna 17 April 2023,” tandasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan sebagai evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022. Lima komisi menyampaikan catatan tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam salah satu evaluasinya mendorong Pemprov DKI untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang belum juga menyerahkan kewajiban penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas … Ini Catatan DPRD DKI Terhadap Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Gubernur di tahun 2022
DPRD DKI Bakal Percepat Pembahasan Raperda Energi Daerah
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI menyatakan akan mengakselerasi pembahasan Rancangan Perda (Raperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wakil Ketua Bapemperda DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan, secara umum pasal-pasal dalam rancangan Perda RUED di semua Provinsi hampir sama. Yang membedakan satu Provinsi dengan Provinsi lainnya adalah kearifan lokal yang dimuat dalam pasal-pasal Raperda. Sebab, dinamika dan perkembangan satu Provinsi dengan Provinsi lainnya berbeda. “Ini karena terpotong dengan idul fitri, libur bersama, mungkin ya mundur-mundurnya bulan Mei sudah selesai,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/4). Secara virtual, Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Makmur Marbun berharap Bapemperda segera merampungkan pembahasan mengingat keterlambatan yang terjadi. “DKI Jakarta sangat terlambat kalau kita lihat keterlambatan. Tapi nggak apa-apa daripada tidak dilakukan sama sekali. Mudah-mudah bisa selesai di bulan April karena ini sifatnya urgent,” ungkapnya. Sementara itu, perwakilan Setjen Dewan Energi Nasional Nanang mennyampaikan terkait keterlambatan yang dialami DKI Jakarta wajar terjadi mengingat dinamika setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota berbeda-beda untuk mengkaji Raperda RUED. “Karena potensi antar daerah pun berbeda-beda. Mungkin dari segi energi baru terbarukan tidak terlalu besar. Itu sebenarnya sudah masuk dalam draf Raperda tersebut,” katanya. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho menambahkan, pembahasan RUED DKI terus dilakukan. Dia berharap dapat memenuhi target dari Kemendagri agar Raperda tersebut tuntas bulan April. “Insya Allah April atau Mei selesai pembahasan. Selain itu, memang betul, Raperda ini sudah ada prototipenya hanya saja di lampirannya nanti kita modifikasi karena memang kearifan di masing-masing wilayah itu beda-beda,” ungkapnya.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI menyatakan akan mengakselerasi pembahasan Rancangan Perda (Raperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wakil Ketua Bapemperda DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan, secara umum pasal-pasal dalam rancangan Perda RUED di semua Provinsi hampir sama. Yang membedakan satu Provinsi dengan Provinsi lainnya adalah kearifan lokal yang dimuat dalam pasal-pasal Raperda. … DPRD DKI Bakal Percepat Pembahasan Raperda Energi Daerah
Evaluasi LKPJ APBD 2022, Komisi E Sebut Hibah Guru Agama Belum Efektif
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti program pemberian hibah yang dianggarkan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) dalam APBD tahun 2022 untuk operasional guru agama. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, sejauh ini masih banyak tenaga pengajar yang belum mengetahui hibah tersebut. Dengan demikian diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan yang dilakukan Biro Dikmental. “Terkait hibah operasional guru agama itu berapa jumlah penerimanya di 2022 dan distribusi wilayahnya seperti apa. Karena yang kita temukan di lapangan itu banyak yang belum tahu ada program itu. Ini menjadi catatan untuk dimasifkan sosialisasinya. Karena kan operasional guru agama ini tidak hanya untuk guru muslim saja,” ujarnya pada evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pengguanaan APBD 2022 di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/4). Di lokasi yang sama Kepala Biro Dikmental DKI Jakarta Gunas Mahdianto menjelaskan, hibah yang diperuntukkan bagi guru agama melekat pada bantuan operasional tempat ibadah (BOTI) yang diberikan kepada seluruh tempat ibadah umat beragama. “Terkait pemberian hibah kepada guru ngaji ini melekat pada pemberian BOTI. Jadi Masjid atau Musala atau tempat ibadah lain yang mendapatkan BOTI itu otomatis sudah sekalian insentif guru mengaji, kemudian imamnya kemudian petugas kebersihannya,” ujarnya. Dalam catatannya, tahun 2022 jumlah tempat ibadah yang mendapatkan BOTI dari APBD DKI mencapai ribuan tempat ibadah. Terdiri atas 3.000 Masjid, 3.300 Musala, 1.379 Gereja Protestan inklud insentif bagi pendeta, pastor, guru sekolah minggu, kemudian BOTI juga diberikan untuk 39 Vihara maupun 15 Pura inklud insentif untuk pengelolanya. Gunas menambahkan, pihaknya juga telah menindaklanjuti rekomendasi Komisi E DPRD DKI terkait LKPJ setahun sebelumnya atau tahun 2021. Terutama rekomendasi agar BOTI dipermudah kepada masjid atau musala yang tidak tersertifikasi. Dari hasil koordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta diketahui bahwa sepanjang penerima BOTI memenuhi persyaratan maka masjid dan musala tersebut akan terdata sebagai daftar calon atau daftar antrian calon penerima BOTI. Diantara syarat tersebut yakni telah melakukan registrasi yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi dari DMI DKI Jakarta.

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti program pemberian hibah yang dianggarkan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) dalam APBD tahun 2022 untuk operasional guru agama. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, sejauh ini masih banyak tenaga pengajar yang belum mengetahui hibah tersebut. Dengan demikian diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan yang dilakukan Biro Dikmental. “Terkait hibah … Evaluasi LKPJ APBD 2022, Komisi E Sebut Hibah Guru Agama Belum Efektif
Pelayanan Transjakarta Jadi Catatan Komisi B untuk Pertanggungjawaban APBD 2022
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadikan pelayanan bus Transjakarta salah satu catatan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, pelayanan armada bus transjakarta yang belakangan dikeluhkan penggunanya. Mulai dari suasana berdesakan dalam kabin bus hingga waktu tunggu yang tak lagi konsisten. “Tadi pagi, saya ketemu dengan beberapa mahasiswa mereka mengeluhkan itu. Mereka bilang sekarang naik busway itu susah. Harusnya kenaikan realisasi target penumpang ini diikuti dengan perbaikan pelayanan yang akan diberikan,” ujar di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/4). Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta jumlah penumpang angkutan umum tercatat berjumlah 3.622.045 orang per hari di tahun 2022. Sementara target Dishub di tahun yang sama penumpang angkutan umum hanya sebanyak 1.140.554 orang per hari. “Di satu sisi memang kelihatan berhasil, lebih banyak dari target. Tapi disisi lain saya melihat ada penurunan kualitas pelayanan pada transportasi publik. Karena waktu nunggu jadi lebih lama, kemudian berdesak-desakan,” ungkap Taufik. Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menambahkan, terlepas dari capaian-capaian Dishub DKI dalam pelaksanaan program kerja tahun 2022, pelayanan transjakarta banyak disorot pengguna karena kualitas pelayanan yang menurun. “Terlepas dari capaian-capaian Dishub, tapi customer mengatakan layanan transjakarta sebagai operasionalnya dishub di bidang angkutan diluar dari pengendalian kemacetan, terminal, costumer kita ini mengatakan, transjakarta kita ini bukan makin baik. Frekuensi kedatangan, headway, atau bahkan hari-hari tertentu tidak ada bus TJ,” ungkapnya. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui terjadinya lonjakan jumlah pengguna angkutan umum pada tahun 2022. Pihaknya juga mengantisipasi itu dengan berpatokan pada target penumpang mencapai 1 juta orang per hari. “Akibatnya, memang layanannya itu pasti menumpuk penumpangnya,” katanya. Dia juga mengakui adanya peningkatan jumlah penumpang angkutan umum tahun 2022 itu karena adanya perkembangan terbaru peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) nomor 12 tahun 2019 terkait masuknya ojek online (Ojol) sebagai angkutan umum. “Sehingga dengan tambahan itu maka keseluruhan menjadi 3.622.049 juta. Yang terbesar itu angkutan Ojol. Sekitar 1 juta penumpang tahun 2022 ini berdasarkan data dari aplikator. Kemudian untuk KRL menempati urutan kedua mencapai 781 ribu orang penumpang. Kemudian transjakarta 747 ribu dan MRT 115 ribu penumpang. Dan juga ada angkutan roda 4 sekitar 500 an ribu penumpang. Artinya jumlah keseluruhan masing-masing moda 3.622.049 juta orang,” terang Syafrin.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadikan pelayanan bus Transjakarta salah satu catatan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, pelayanan armada bus transjakarta yang belakangan dikeluhkan penggunanya. Mulai dari suasana berdesakan dalam kabin bus hingga waktu tunggu yang tak lagi konsisten. “Tadi pagi, saya ketemu dengan … Pelayanan Transjakarta Jadi Catatan Komisi B untuk Pertanggungjawaban APBD 2022
Komisi D Soroti Mirisnya Kondisi Waduk Brigif di Pembahasan LKPJ Penggunaan APBD 2022
Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta menyebut saat ini kondisi Waduk Brigif di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan kotor dan tidak terawat. Padahal, penanggulangan banjir menjadi salah satu program prioritas yang digadang Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk masa kepemimpinannya dua tahun kedepan. “Belum lama ketika saya reses ke wilayah sana, saya tengok ternyata tidak terawat. Ini harus ada perhatian kusus. Jangan sampai kita membangun bagus, tapi ternyata tidak terawat,” ujar Nova Harivan Paloh, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD, Senin (3/4). Hal senada juga diungkap anggota Komisi D Dedi Supriadi. Ia menilai Waduk Brigif saat ini sudah tidak terawat, oleh karena itu diminta adanya edukasi pada warga yang datang untuk ikut merawat kantong pengendali banjir ini. “Kalau lihat kondisinya sekarang ini mulai agak kotor ya, masyarakat perlu dikasih tahu bagaimana memelihara fasilitas yang bagus dan bermanfaat ini,” ucapnya. Selain perawatan, Dedi juga meminta Waduk Brigif ditambahkan pengamanan ekstra seperti pagar pembatas. Sebab ia khawatir anak-anak yang bermain disekitar bibir Waduk terperosok karena tidak adanya pembatas. “Ada bagian yang membahayakan terutama untuk anak-anak, pengamanannya juga kurang, karena ada bagian yang curam. Apalagi disitu ada penyewaan skuter listrik, kalau gak bisa menggunakannya, bisa nyebur,” ungkapnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal mengaku satu tahun setelah serah terima, memang perawatan waduk masih dikelola oleh kontraktor. Namun tahun ini ia akan menggandeng Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Lingkungan Hidup DKI untuk merawat Waduk yang memiliki luas sekitar 10 hektar ini. “Perawatan terkait pengerukan termasuk juga mitigasi sampahnya, nanti kami akan koordinasi meminta bantuan. Biasanya soal sampah ke UPK badan air. Kedua soal lahan hijaunya minta rekomendasi spek-spek teknisnya dari Dinas Pertamanan,” tandasnya.

Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta menyebut saat ini kondisi Waduk Brigif di kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan kotor dan tidak terawat. Padahal, penanggulangan banjir menjadi salah satu program prioritas yang digadang Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk masa kepemimpinannya dua tahun kedepan. “Belum lama ketika saya reses ke wilayah sana, saya tengok ternyata tidak terawat. Ini harus ada … Komisi D Soroti Mirisnya Kondisi Waduk Brigif di Pembahasan LKPJ Penggunaan APBD 2022
DPRD Segera Dalami Pertanggungjawaban APBD Gubernur DKI Tahun 2022
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta segera mendalami laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022, setelah secara resmi disampaikan dalam rapat paripurna, Jumat (31/3). Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyampaikan LKPJ Gubernur yang telah dipaparkan Deputi Pj Gubernur bidang Pariwisata dan Budaya Marullah Matali akan ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi di lima Komisi di DPRD DKI Jakarta. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah, pembahasan di tingkat Komisi akan digelar pada 11 dan 12 April, kemudian dilanjutkan pembahasannya di rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Rapat Pimpinan Gabungan pada 18 April 2022 mendatang. “Rekomendasi DPRD atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2022 yang akan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD pada Rabu 12 April mendatang,” ujar Pras sapaan karibnya. Dalam laporannya Marullah memaparkan sejumlah realisasi penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan satuan dan unit kerja perangkat daerah di sepanjang tahun 2022 lalu. Antara lain, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 tercapai 86,49 persen atau Rp 67,28 triliun dari target Rp 77,79 triliun. Besaran tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 45,61 triliun atau 81,94%, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 18,86 triliun atau 109,49% serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 2,81 triliun atau 57,39%. “Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi yang baik, namun realisasi beberapa komponen pajak daerah kurang dari 90 persen seperti PBB-P2 dan BPHTB,” ujar Marullah. Dia menjelaskan penyebab kurangnya realisasi capaian pajak itu. Antara lain akibat penurunan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya Wajib Pajak dengan nilai ketetapan besar dikarenakan Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan upaya penagihan secara aktif belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, banyak objek pajak yang mempunyai nilai ketetapan pajak besar, tetapi status objek pajak tersebut sudah tidak ada; merupakan objek sengketa atau belum dilakukan update atas pemilik. “Hal ini mempersulit penagihan yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pencapaian collection rate dan meningkatnya piutang PBB-P2 setiap tahunnya,” katanya. Selanjutnya, ia menjelaskan untuk pos realisasi belanja daerah sampai akhir tahun 2022 tercatat Rp 64,84 triliun atau hanya mencapai 84,24% dari target yang direncanakan sebesar Rp 76,97 triliun. Kemudian untuk penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp 10,70 triliun atau 213,38% dari target Rp 5,01 triliun. Sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan tercatat Rp5,94 triliun atau 61,26% dari rencana sebesar Rp9,69 triliun. Adapun rincian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4, 52 triliun atau 77,52% dari rencana 5,83 triliun yang dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PD Air Minum Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PD PAL Jaya, PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp 3, 49 triliun. Selanjutnya untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,03 triliun. “Dengan realisasi pendapatan belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut maka terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp 8, 62 triliun,” jelasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta segera mendalami laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022, setelah secara resmi disampaikan dalam rapat paripurna, Jumat (31/3). Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyampaikan LKPJ Gubernur yang telah dipaparkan Deputi Pj Gubernur bidang Pariwisata dan Budaya Marullah Matali akan ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi di lima Komisi di DPRD DKI … DPRD Segera Dalami Pertanggungjawaban APBD Gubernur DKI Tahun 2022
Evaluasi LKPJ APBD 2022: Komisi B Dorong PAM Jaya Tuntaskan Kendala Distribusi Air Bersih
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Perumda Air Minum (PAM) Jaya terus melakukan pembenahan di semua sektor distribusi air bersih. Sebab, di sepanjang tahun 2022 masih banyak warga yang mengeluhkan gangguan. Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin mencontohkan, gangguan kerap terjadi di kawasan Cilincing dan Koja, Jakarta Utara. Dimana distribusi air yang mengalir sangat kecil sehingga untuk mencukupi kebutuhan warga sampai rela membeli air. “Bahkan ada cerita miris kalau warga saya ada yang meninggal itu airnya sampai beli, padahal mereka itu pelanggan mampu. Jadi harus ada antisipasinya ini,” ujarnya saat rapat bersama mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2022 di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/4). Situasi mengenai buruknya distribusi air bersih juga disampaikan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wawan Suhawan. Ia mengatakan, aliran yang kecil juga terjadi di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Padahal kawasan tersebut ada di tengah kota dan dekat pusat pemerintahan. “Padahal di Jakarta Pusat ada Kantor Gubernur, ada kantor Wapres, ada kantor Presiden. Tapi ada wilayah yang belum dapat yaitu di Kebon Kosong. Rapatnya udah berkali-kali, bertahun-tahun tapi sampai sekarang ini belum ada realisasinya namun perhatiannya,” ujarnya. Sementara itu Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyatakan siap melakukan upaya-upaya perbaikan atas terkendalanya persoalan air di Jakarta. Ia mengatakan terkendalanya pasokan air disebabkan terjadi kebocoran pipa. “Tadi sudah kami tindaklanjut, nah di Cilincing dan Koja kemarin memang ada masalah apa gitu jadi memang salah satu tekanannya memang terpaksa harus dikecilkan tapi ini sudah kita kembalikan karena kemarin ada kebocoran yang memang ada pekerjaan, pipanya tergaruk jadi itu pecah. Itu yang kemudian kita perbaiki dan sudah diperbaiki dan saat ini kita coba kembalikan ke rezim semula,” tandasnya.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Perumda Air Minum (PAM) Jaya terus melakukan pembenahan di semua sektor distribusi air bersih. Sebab, di sepanjang tahun 2022 masih banyak warga yang mengeluhkan gangguan. Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin mencontohkan, gangguan kerap terjadi di kawasan Cilincing dan Koja, Jakarta Utara. Dimana distribusi air yang mengalir sangat kecil sehingga … Evaluasi LKPJ APBD 2022: Komisi B Dorong PAM Jaya Tuntaskan Kendala Distribusi Air Bersih
Evaluasi LKPJ Penggunaan APBD 2022: Program PTSL Masih Bermasalah di Lapangan
Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mencontohkan, di Jakarta Barat masih banyak warga yang mengeluhkan timbulnya sertifikat yang tidak sah dan sertifikat bukan atas nama pemilik. “Misalnya ada yang ngaku-ngaku punya tanah, ya kita buktikan mana datanya, kasih fotocopynya tanah siapa yang punya, kita kejar itu semua. Jangan menyengsarakan rakyat. Inikan programnya pak Jokowi Presiden kita,” ujarnya di gedung DPRD DKI, Senin (3/4). Lebih lanjut, Inggard meminta proses permohonan sertifikasi tanah warga Jakarta dilaksanakan secara terbuka agar tidak ada lagi segelintir oknum yang mengaku atau menguasai lahan secara sepihak. “Harus ada keterbukaan. Kalau tidak bisa, segera dijawab secara tertulis permohonan sertifikasi warga yang telah diajukan ke BPN (Badan Pertahanan Nasional), serta data kepemilikan tanah milik warga dikembalikan,” paparnya. Namun, persoalan program PTSL yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam sertifikasi tanah malah menimbulkan permasalah di Jakarta Barat. Ia mengungkapkan salah satu contohnya kasus di Tanah Ujung Menteng seluas 4,2 Ha, atas nama sertifikat orang lain. “Kami akan menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pansus PTSL. Kami juga sudah mengajukan kepada pimpinan dewan untuk membentuk pansus aset karena banyak fasos fasum yang belum diserahkan,” ungkap Inggard. Pada kesempatan yang sama, Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto memastikan tim PTSL untuk memeriksa ulang keabsahan berkas dari pemohon. Kemudian Walikota akan mendorong BPN untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan sertifikat tersebut. “Terkait PTSL mana yang bisa diproses dan mana yang tidak bisa diproses, dan yang bisa ditakedown. Kami akan memberikan pejelasannya sehingga ada hal hal yang harus lebih dulu dituntaskan terkait dengan temuan sehingga ada kejelasan mana yang bisa diselesaikan mana yang tidak,” tandasnya.

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mencontohkan, di Jakarta Barat masih banyak warga yang mengeluhkan timbulnya sertifikat yang tidak sah dan sertifikat bukan atas nama pemilik. “Misalnya ada yang ngaku-ngaku punya tanah, ya … Evaluasi LKPJ Penggunaan APBD 2022: Program PTSL Masih Bermasalah di Lapangan
Ketua DPRD Sesalkan Pengerjaan Saluran Air Serampangan, Setengah Badan Jalan Hancur
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku kesal ketika mendapati setengah badan jalan yang hancur karena pengerjaan saluran air di Jalan Batu Ceper Raya, Jakarta Pusat, Jumat (24/3). Pantauan di lokasi, akibat hancurnya setengah badan jalan, mobilitas masyarakat terganggu. Kemacetan pun tak terhindarkan. Padahal, di sepanjang jalan belum lama mendapat perbaikan lantaran amblasnya badan jalan karena keberadaan sumur resapan. “Saya tadinya mau lihat sumur resapan disini sudah baik apa belum. Dua hari lalu saya lewat sini material ini belum ada. Belum ada kejadian seperti ini. Ini ngawur. Akibatnya apa, korbankan lagi ini jalan. Padahal ini dibiayai APBD,” ungkap Pras sapaan karibnya di lokasi. Ia menyampaikan, rusaknya setengah badan jalan diakibatkan kontraktor pekerja yang tak cermat saat menggunakan alat berat (eskavator). Alhasil, beko menghantam pipa air bersih milik PAM Jaya hingga pecah. Melihat fakta itu, dia langsung menghubungi Kepala Dinas SDA DKI, Walikota Jakarta Pusat, dan Dirut PAM Jaya ke lokasi tersebut. “Saya langsung telpon dan saya minta kerjakan hari ini juga. Karena apa? Ini akhirnya butuh anggaran lagi. Ini pemborosan model kerja begini,” katanya. Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin menambahkan, akibat pecahnya pipa air itu, pasokan air bersih ke kawasan Batu Ceper terputus. Baik ke pemukiman warga maupun ke perkantoran dan pertokoan di kawasan itu. Akibat kejadian itu, PAM. Jaya mengaku merugi. “Kami sifatnya quick respons. Memang harus cepat pengerjaannya penyambungan ini. Kalau nggak, konsumen disini teriak semua. Untuk sementara kita matiin aliran airnya. Kalau nggak, nggak bisa dibenerin juga pipanya,” katanya. Di lokasi yang sama, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma menambahkan, ada indikasi tidak cermat dalam pengerjaan saluran air kecil. Itu terlihat dari pengerahan alat berat yang seharusnya tidak perlu dilakukan. “Ini pekerjaan saluran kecil ke saluran besar supaya lebih lancar. Sehingga tidak ada potensi sumbatan. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada ketidakcermatan. Harusnya pekerjaan kecil cukup dengan peralatan manual. Tidak perlu pakai alat berat. Ketika menggunakan alat berat akhirnya seluruh jaringan utilitas yang ada disana terputus. Kita lihat juga tadi jaringan pipa PAM terputus, pecah dan airnya ke mana-mana,” ungkapnya.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku kesal ketika mendapati setengah badan jalan yang hancur karena pengerjaan saluran air di Jalan Batu Ceper Raya, Jakarta Pusat, Jumat (24/3). Pantauan di lokasi, akibat hancurnya setengah badan jalan, mobilitas masyarakat terganggu. Kemacetan pun tak terhindarkan. Padahal, di sepanjang jalan belum lama mendapat perbaikan lantaran amblasnya badan jalan karena keberadaan sumur … Ketua DPRD Sesalkan Pengerjaan Saluran Air Serampangan, Setengah Badan Jalan Hancur
DPRD Minta Pemprov DKI Antisipasi Polemik Pengadaan Lahan Puskesmas Glodok
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) mengkaji lagi rencana pengadaan lahan untuk pembangunan Puskesmas di Kebon Torong, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, peninjauan ulang mengenai kelayakan status lahan hingga dinamika yang terjadi pada warga sekitar perlu dilakukan. Pasalnya, ada informasi yang menyebutkan ada sebagian warga di RW 01 Kelurahan Glodok menolak rencana pembangunan tersebut. “Karena itu kita minta BPAD untuk menyelesaikan dan memperjelas status tanahnya,” ujar Iman pada rapat kerja di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/3). Meski demikian, Ia menyampaikan mengenai alternatif lain untuk pembangunan Puskesmas. Di mana Novotel yang berdiri di kawasan tersebut masih memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam bentuk penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos dan Fasum). Kendati masih harus divalidasi lebih lanjut. “Kalau bisa ditelusuri juga apa betul pihak Novotel niat mau bangun (Puskesmas) apa tidak atau sebenarnya dia minta dibangunkan (Puskesmas). Kan beda nih,” ungkapnya. Anggota Komisi E DPRD DKI Ima Mahdiah pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa keberadaan Puskesmas di Kelurahan Glodok sangat mendesak. Kebutuhan itu pun sejatinya telah menjadi program prioritas sejak tahun 2019. “Prinsipnya kami mengakomodir di daerah yang tidak ada Puskesmas ini dibangun Puskesmas. Mau lahan dimanapun kepentingan warga terakomodir,” terangnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, di Kecamatan Taman Sari, ada tiga Kelurahan yang tak miliki Puskesmas. Masing-masing yakni Kelurahan Glodok, Kelurahan Tangki dan Kelurahan Pinangsia. Dari hasil kajian, lantaran tak dilengkapi Puskesmas Kelurahan, warga Glodok kebanyakan berobat ke Puskesmas Kecamatan Taman Sari dan Puskesmas Tambora. Untuk mencapai dua Puskesmas itu, warga harus merogoh kocek transportasi hingga Rp30 ribu satu kali jalan untuk sampai di dua Puskesmas tersebut. “Jumlah penduduk Kecamatan Taman Sari ada lebih dari 129 ribu dan luasnya 4.36 kilometer. Tiga kelurahan itu berdekatan antara Kelurahan Pinangsia, Glodok dan Kelurahan Tangki itu ketiganya memang tidak ada Puskesmas kelurahannya. Jadi, pemilihan didirikan Puskesmas di Kelurahan Glodok mungkin itu salah satu pertimbangan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat disitu,” ungkapnya. Sementara itu, Plt Kasuban Aset Jakarta Barat Fitri Emawati Sutari menambahkan, status tanah yang terletak di belakang Novotel belum menjadi aset pemerintah dan belum tercatat di BPAD. Untuk itu perlu pertimbangan mendalam untuk memproyeksikan pembangunan Puskesmas dari kontribusi pengembang, “Untuk tanah yang dibelakang Novotel Itu statusnya calon aset. Belum diserahterimakan yang merupakan kewajiban Fasos Fasum. Belum merupakan barang daerah yang tercatat. Jadi yang di Novotel itu asetnya baru tercatat di Wali Kota belum sampai di BPAD,” ungkapnya.

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) mengkaji lagi rencana pengadaan lahan untuk pembangunan Puskesmas di Kebon Torong, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, peninjauan ulang mengenai kelayakan status lahan hingga dinamika yang terjadi pada warga sekitar perlu dilakukan. Pasalnya, ada informasi yang menyebutkan ada … DPRD Minta Pemprov DKI Antisipasi Polemik Pengadaan Lahan Puskesmas Glodok