@dmin
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 145 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 144 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 142 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 140 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 139 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI
Ketua DPRD DKI Resmi Serahkan Tiga Nama Calon Pj Gubernur ke Kemendagri
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyerahkan tiga nama terpilih untuk menjadi calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siang ini, Rabu (14/9). Ketiga nama calon Pj Gubernur tersebut, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Pras sapaan karib Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan, ketiga nama tersebut diterima Sekretaris Jendral (Sekjen) Suhajar Diantoro dan akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk ditindaklanjuti. “Saya menyerahkan berkas yang kemarin, hari ini tiga nama itu sudah diterima oleh pak Sekjen untuk ditindaklanjuti sebelum tanggal 16 Oktober pak Anies selesai,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat. Pras mengaku menyerahkan secara penuh mekanisme seleksi dan sidang yang akan dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA) Kemendagri bersama sejumlah instansi terkait kepada tiga calon Pj Gubernur usulan DPRD DKI. “Nanti diarahkan dan dirapatkan oleh sembilan instansi terkait untuk cek apakah calon Pj ada masalah atau tidak, barulah diserahkan ke Presiden,” ungkapnya. Di lokasi yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga menjelaskan, bahwa ketiga nama calon Pj Gubernur yang telah diterimanya akan secepatnya diverifikasi untuk mengetahui apakah seluruhnya sudah memenuhi syarat atau tidak, barulah selanjutnya bisa diserahkan ke Presiden Joko Widodo. “Mekanismenya nanti ini akan semuanya diverifikasi dahulu persyaratan formil dan administrasinya. Lalu nanti bapak Presiden memimpin langsung pembahasan bersama lembaga atau Kementerian terkait untuk diputuskan, karena kewenangnya ada di Presiden,” ucapnya. Sementara, Kastorius menyatakan bahwa hingga saat ini Kemendagri masih menggodok sejumlah nama yang juga akan diusulkan ke Presiden. Ia tak menampik bahwa tiga usualan dari Kemendagri bisa saja sama dengan DPRD. “Kita sedang berproses untuk itu. Bisa saja sama, bisa saja beda. Nanti kita lihat karena masih dibahas,” tandasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyerahkan tiga nama terpilih untuk menjadi calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siang ini, Rabu (14/9). Ketiga nama calon Pj Gubernur tersebut, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Pras … Ketua DPRD DKI Resmi Serahkan Tiga Nama Calon Pj Gubernur ke Kemendagri
DPRD DKI Fokus Tingkatkan Akuntabilitas dan Rencana Perpindahan IKN di Bimtek Ketiga
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi resmi membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) ke tiga di tahun 2022 bagi pimpinan dan anggota dewan periode 2019-2024 di Semarang Jawa Tengah. Pras sapaan karib Ketua DPRD DKI Jakarta menjelaskan, dalam dua hari kedepan seluruh pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta akan dibekali dua materi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Masing-masing mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mendalami isi dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua materi tersebut dianggap penting mengingat saat ini DPRD Provinsi sedang mengkaji usulan rancangan Perda (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) terbaru. Selanjutnya, pendalaman terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 juga tak kalah penting sebagai persiapan Jakarta pasca tak lagi menyandang status Ibu Kota. “Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk memperdalam dan mempertajam serta meningkatkan pemahaman kita dalam menjalankan fungsi dan tugas selaku Anggota DPRD,” ujarnya di Hotel Aston, Semarang, Jawa Tengah, Senin (19/9) malam. Selain itu, Pras juga berpesan agar materi yang telah diterima peserta Bimtek bisa menjadi bekal dalam perumusan kebijakan pemerintahan, pembangunan, serta semangat pengabdian dalam menjalankan tugas di lapangan. “Kiranya Bimtek ini dapat menambah dan meningkatkan pemahaman sehingga dapat mengimplementasikan saat menjalankan tugas Pemerintah Daerah,” tandasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi resmi membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) ke tiga di tahun 2022 bagi pimpinan dan anggota dewan periode 2019-2024 di Semarang Jawa Tengah. Pras sapaan karib Ketua DPRD DKI Jakarta menjelaskan, dalam dua hari kedepan seluruh pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta akan dibekali dua materi dari Kementerian Dalam … DPRD DKI Fokus Tingkatkan Akuntabilitas dan Rencana Perpindahan IKN di Bimtek Ketiga
Kunjungi Dua Kantor Wali Kota, Komisi A Tumpahkan Keluhan Warga
Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke kantor Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, Rabu (14/9). Sejumlah pelayanan publik menjadi sorotan Komisi A pada kegiatan mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 itu. Antara lain mengenai tidak tersedianya fasilitas sosial untuk menunjang keamanan di Jalan Pakis Raya, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua menyampaikan bahwa banyak mendapatkan aduan dari masyarakat yang kesulitan berjalan di Jalan Pakis Raya saat menuju jalan Martabuana. Ia meminta pelayanan publik seperti pembangunan jembatan penyebrangan orang (JPO) harus menjadi prioritas untuk dilaksanakan. “Jalan Pakis Raya itu jalannya sudah ada dua jalur tapi karena tidak ada penghubung melalui itu (jembatan) warga tidak langsung bisa ke jalan Martabuana. Sehingga masyarakat Rawa Buaya itu jalannya di pinggir tanggul kalau ada banjir ini sangat berbahaya” ujarnya usai peninjauan di kantor Walikota Jakarta Barat, Rabu (14/9). Inggard juga meminta Wali Kota Jakarta Barat bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menyerap kebutuhan warga lainnya pada fasilitas sosial dan fasilitas umum. Dengan demikian, program pembangunan atas dasar kebutuhan warga dapat segera dilaksanakan dengan optimal. Sementara itu, pada kunjungan ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas seperti parkir liar yang terjadi di Jalan Senopati dapat ditindak tegas. Sekretaris Komsi A DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengatakan, parkir liar terjadi lantaran banyaknya pengusaha kafe dan restoran tidak menyediakan lahan parkir yang mumpuni. Pada akhirnya, yang menjadi korban adalah pejalan kaki karena harus berhadapan dengan banyaknya kendaraan yang berada di atas pedestrian jalan. “Saya juga berharap bisa disampaikan pula dengan Satpol PP sebagai unsur penegak kepamongan di wilayah Jakarta Selatan. Mudah mudahan dengan pertemuan ini segera bisa ditindaklanjuti apa yang disampaikan anggota dewan kepada sudin terkait,” ujarnya di kantor Walikota Jakarta Selatan. Menanggapi persoalan yang disampaikan jajaran Komisi A DPRD DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko mengaku akan segera menindaklanjuti usulan pembangunan JPO untuk kemanan dan kenyamanan warga. Namun demikian, ia menegaskan pembangunan tersebut harus melalui SKPD terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga. “Kita akan koordinasikan kepada dinas bersangkutan dan yang terlibat dalam penataan kawasan tersebut,” terangnya. Kemudian mengenai maraknya parkir liar hingga mengakibatkan kemacetan dan hilangnya hak pejalan kaki di kawasan jalan Senopati, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin menyatakan akan segera mengkoordinasikan persoalan bersana jajaran dinas Satpol PP dan Dinas Perhubungan. “Tapi memang kendalanya adalah karena usaha disana berkembang pesat maju otomatis imbasnya adalah parkir. Nah parkir ini yang harus kita selesaikan bersama-sama,” tandasnya.

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke kantor Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, Rabu (14/9). Sejumlah pelayanan publik menjadi sorotan Komisi A pada kegiatan mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 itu. Antara lain mengenai tidak tersedianya fasilitas sosial untuk menunjang keamanan di Jalan Pakis Raya, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Wakil Ketua Komisi A DPRD … Kunjungi Dua Kantor Wali Kota, Komisi A Tumpahkan Keluhan Warga
DPRD Harap PAM Mampu Perluas Jaringan Pengelolaan Air Siap Minum
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi teknologi Brackwish Water Reverse Osmosis (BWRO) untuk mengubah air payau menjadi air siap minum yang dimiliki Perumda Air Minum (PAM) Jaya. Teknologi tersebut diharapkan dapat dibangun di seluruh kota administrasi. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, saat ini baru ada satu lokasi pengolahan air baku yang menerapkan sistem Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dengan BWRO, yakni di Daan Mogot, Jakarta Barat. “Saya lagi dorong Dirut PAM membangun tempat seperti ini, supaya rakyat Jakarta bisa terlayani air minum secara menyeluruh,” ujarnya di IPA Mookervaart, Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (13/9). Pandapotan berharap tahun 2023 mendatang PAM Jaya akan menguasai seluruh pengelolaan air minum, sistem IPA BWRO mampu diterapkan di lima wilayah kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta. Mengingat kerjasama dengan dua mitranya, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta akan berakhir pada Februari tahun depan. “Ternyata PAM sendiri sudah bisa membuat air yang bisa langsung diminum. Pengelolaan airnya sendiri kita bisa melihat kan, airnya yang payau bisa diolah menjadi air minum, saya pikir sudah cukup. Saya sudah coba tadi malah lebih enak dari air biasanya,” ungkapnya. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengungkapkan bahwa sistem ini merupakan hasil karya tim PAM Jaya untuk memenuhi kebutuhan air minum warga DKI, terutama warga yang tinggal di wilayah sulit air bersih. “Jadi ini bagian dari hasil karya dimana pada saat isu kesulitan tentang air, dan air bakunya yang terkontaminasi dengan air laut dan hasil industri. Kemudian hasilnya bisa kita olah, hasilnya bisa langsung kita minum. Ini kan jadi satu trobosan yang dilakukan oleh PAM Jaya,” tuturnya. Arief menargetkan pada tahun 2030, seluruh wilayah Jakarta sudah mampu menerapkan sistem dengan teknologi terbarukan ini. “Selain disini belum ada, baru hanya satu. Jadi dari PAM yang ada di Indonesia ini adalah teknologi yang terbaru dan bisa dipastikan hanya ini yang terbaik. Seperti yang saya sampaikan, targetnya 100% sampai tahun 2030, jadi mulai dari tahun 2023 itu akan mulai pelayananya sampai 2030,” tandasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi teknologi Brackwish Water Reverse Osmosis (BWRO) untuk mengubah air payau menjadi air siap minum yang dimiliki Perumda Air Minum (PAM) Jaya. Teknologi tersebut diharapkan dapat dibangun di seluruh kota administrasi. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, saat ini baru ada satu lokasi pengolahan air … DPRD Harap PAM Mampu Perluas Jaringan Pengelolaan Air Siap Minum