Transparansi Jadi Sorotan Pansus CSR

Penyaluran Program CSR oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran, menjadi sorotan Panitia Khsusu (Pansus) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan DPRD DKI Jakarta.

Demikian ungkap Ketua Pansus Ghozi Zulazmi usai rapat bersama PT. MRT Jakarta, PT. Transjakarta, dan PT. LRT Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/5).

Ia mengungkapkan, rapat tersebut mendalami pelaksanaan Program CSR selama lima tahun terakhir. Sekaligus membahas rencana Program CSR pada 2026 hingga tiga tahun ke depan.

Dalam rapat itu, beberapa BUMD memaparkan hasil pelaksanaan Program CSR. Pansus juga mencatat sejumlah temuan untuk perbaikan pelaksanaan program ke depan.

“Kita berharap, CSR ini bisa berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Ghozi.

Penyaluran CSR di luar wilayah Jakarta menjadi sorotan Pansus. Yaitu, sekolah inklusif di Bantul, Yogyakarta.

Pada dasarnya, program itu baik. Namun kebutuhan masyarakat Jakarta masih sangat besar. Sehingga harus menjadi prioritas penyaluran CSR BUMD DKI.

“Banyak sekolah inklusif juga di Jakarta,” kata dia.

Format pelaporan pelaksanaan CSR oleh BUMD, ungkap Ghozi, relatif membaik. Kendati demikian, Pansus belum menerima data secara rinci dari beberapa kegiatan.

Pansus juga ingin memastikan seluruh Program CSR tidak tumpang tindih dengan program pemerintah daerah. (yla/df)