Pastikan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Berkurang May 19, 2026 8:09 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (19/5). Pertemuan itu turut dihadiri pimpinan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah anggota dewan. Khoirudin mengatakan, audiensi tersebut menjadi langkah awal sebelum pembahasan RKPD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta dimulai pekan depan. Menurut dia, pembahasan RKPD penting untuk menentukan arah pembangunan Jakarta di tengah tekanan ekonomi global. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) “Pekan depan RKPD 2027 mulai dibahas bersama DPRD,” ujar Khoirudin usai audiensi. Dalam pertemuan itu, lanjut Khoirudin, Gubernur Pramono Anung menyampaikan kondisi ekonomi global turut berdampak pada kemampuan fiskal Pemprov DKI Jakarta. Selain tekanan ekonomi dunia, pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga masih berlanjut. “Tekanan ekonomi dunia berdampak pada anggaran daerah, termasuk pengurangan DBH,” katanya. Meski demikian, Khoirudin menegaskan layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tidak akan dikurangi. Ia menyebut berbagai program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJP Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap dijalankan untuk mendukung kebutuhan masyarakat. “Layanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, tetap diutamakan,” ucap dia. Selain itu, penanganan banjir dan kemacetan masih menjadi fokus pembangunan Jakarta dalam RKPD 2027. Namun, keterbatasan pendapatan daerah membuat Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan strategi pembiayaan alternatif. Khoirudin menjelaskan, salah satu langkah yang disiapkan ialah melalui skema creative financing atau pembiayaan kreatif agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD. “Kami membuka peluang pembiayaan kreatif, termasuk obligasi atau sukuk daerah,” tandas Khoirudin. (yla/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (19/5).

Pertemuan itu turut dihadiri pimpinan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah anggota dewan.

Khoirudin mengatakan, audiensi tersebut menjadi langkah awal sebelum pembahasan RKPD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta dimulai pekan depan.

Menurut dia, pembahasan RKPD penting untuk menentukan arah pembangunan Jakarta di tengah tekanan ekonomi global.

“Pekan depan RKPD 2027 mulai dibahas bersama DPRD,” ujar Khoirudin usai audiensi.

Dalam pertemuan itu, lanjut Khoirudin, Gubernur Pramono Anung menyampaikan kondisi ekonomi global turut berdampak pada kemampuan fiskal Pemprov DKI Jakarta.

Selain tekanan ekonomi dunia, pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga masih berlanjut.

“Tekanan ekonomi dunia berdampak pada anggaran daerah, termasuk pengurangan DBH,” katanya.

Meski demikian, Khoirudin menegaskan layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tidak akan dikurangi.

Ia menyebut berbagai program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJP Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap dijalankan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

“Layanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, tetap diutamakan,” ucap dia.

Selain itu, penanganan banjir dan kemacetan masih menjadi fokus pembangunan Jakarta dalam RKPD 2027. Namun, keterbatasan pendapatan daerah membuat Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan strategi pembiayaan alternatif.

Khoirudin menjelaskan, salah satu langkah yang disiapkan ialah melalui skema creative financing atau pembiayaan kreatif agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.

“Kami membuka peluang pembiayaan kreatif, termasuk obligasi atau sukuk daerah,” tandas Khoirudin. (yla/df)