Cari Solusi Penanganan Sampah May 19, 2026 8:01 pm Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup guna membahas penanganan darurat sampah di Jakarta, termasuk sinkronisasi regulasi hingga solusi jangka pendek dan jangka panjang. Anggota Pansus Pantas Nainggolan mengatakan, kondisi sampah di Jakarta saat ini menjadi perhatian serius. Sehingga diperlukan langkah bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Situasi kita tentang sampah sekarang ini sudah sangat membesar, maka Pansus terdorong untuk melakukan pertemuan dengan Menteri hari ini,” ujar Pantas di Kementerian LH, Jakarta Selatan, Selasa (19/5). Ia menuturkan, dalam pertemuan tersebut berbagai perspektif dibahas untuk mencari titik temu penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh. “Dari perbincangan tadi kita coba melihat dari berbagai perspektif dan mudah-mudahan ada titik temu yang akan ditindaklanjuti untuk menemukan solusi secara menyeluruh,” kata Pantas. Ia menilai penanganan sampah tidak hanya berkaitan dengan teknis di lapangan, tetapi juga menyangkut kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif. “Perlu kita lihat juga dari aspek yuridis, supaya betul-betul sinkron antara pemerintah DKI Jakarta dengan kementerian,” ucap Pantas. Ia juga menyoroti masih rendahnya budaya pemilahan sampah dari rumah tangga. Padahal aturan sebenarnya sudah mengarah pada kewajiban pemilahan sampah, namun implementasinya belum berjalan maksimal. “Perda kita sebenarnya sudah mengarahkan seperti itu, namun daya paksanya itu tidak pernah terjadi,” kata Pantas. Karena itu, ia menegaskan perlunya penegakan hukum yang dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. “Tidak cukup hanya imbauan, tapi juga harus dibarengi dengan penegakan hukum,” tegas Pantas. Sementara itu, Anggota Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menilai, rencana penghentian pembuangan sampah ke Bantargebang mulai 1 Agustus sulit diterapkan jika belum ada solusi konkret. “Dengan volume sampah yang kita hasilkan 8.000 sampai 9.000 ton per hari, saya pikir sangat mustahil,” ungkap Pandapotan. Ia mengusulkan adanya pemberdayaan para pemulung di Bantargebang untuk membantu proses pemilahan sampah di tingkat kelurahan karena dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memilah sampah. “Kalau kita mau menempatkan pemulung yang ada di Bantargebang, kita berdayakan di kelurahan-kelurahan, karena mereka lebih canggih untuk melakukan pemilahan sampah,” kata Pandapotan. Ia menekankan penanganan sampah harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Ia memastikan, sosialisasi pemilahan sampah akan terus dilakukan, termasuk saat kegiatan reses anggota dewan. Di sisi lain, Anggota Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengungkapkan, pihaknya akan kembali menggelar rapat lanjutan bersama sejumlah pihak pekan depan. “Insyaallah minggu depan kita akan ada rapat bersama,” kata Yudha. Rapat tersebut rencananya melibatkan legislatif, eksekutif, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk merumuskan solusi penanganan darurat sampah di Jakarta. “Kita akan duduk bareng untuk merumuskan solusi yang paling masif,” tutur Yudha. Terkait solusi jangka pendek, ia menyebut Pansus masih mencari formulasi terbaik dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan minggu depan kita sudah dapat formulanya, nanti kita akan umumkan kepada warga Jakarta,” tandas Yudha. (gie/df)

Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup guna membahas penanganan darurat sampah di Jakarta, termasuk sinkronisasi regulasi hingga solusi jangka pendek dan jangka panjang.

Anggota Pansus Pantas Nainggolan mengatakan, kondisi sampah di Jakarta saat ini menjadi perhatian serius. Sehingga diperlukan langkah bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Situasi kita tentang sampah sekarang ini sudah sangat membesar, maka Pansus terdorong untuk melakukan pertemuan dengan Menteri hari ini,” ujar Pantas di Kementerian LH, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

Ia menuturkan, dalam pertemuan tersebut berbagai perspektif dibahas untuk mencari titik temu penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh.

“Dari perbincangan tadi kita coba melihat dari berbagai perspektif dan mudah-mudahan ada titik temu yang akan ditindaklanjuti untuk menemukan solusi secara menyeluruh,” kata Pantas.

Ia menilai penanganan sampah tidak hanya berkaitan dengan teknis di lapangan, tetapi juga menyangkut kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif.

“Perlu kita lihat juga dari aspek yuridis, supaya betul-betul sinkron antara pemerintah DKI Jakarta dengan kementerian,” ucap Pantas.

Ia juga menyoroti masih rendahnya budaya pemilahan sampah dari rumah tangga. Padahal aturan sebenarnya sudah mengarah pada kewajiban pemilahan sampah, namun implementasinya belum berjalan maksimal.

“Perda kita sebenarnya sudah mengarahkan seperti itu, namun daya paksanya itu tidak pernah terjadi,” kata Pantas.

Karena itu, ia menegaskan perlunya penegakan hukum yang dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

“Tidak cukup hanya imbauan, tapi juga harus dibarengi dengan penegakan hukum,” tegas Pantas.

Sementara itu, Anggota Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menilai, rencana penghentian pembuangan sampah ke Bantargebang mulai 1 Agustus sulit diterapkan jika belum ada solusi konkret.

“Dengan volume sampah yang kita hasilkan 8.000 sampai 9.000 ton per hari, saya pikir sangat mustahil,” ungkap Pandapotan.

Ia mengusulkan adanya pemberdayaan para pemulung di Bantargebang untuk membantu proses pemilahan sampah di tingkat kelurahan karena dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memilah sampah.

“Kalau kita mau menempatkan pemulung yang ada di Bantargebang, kita berdayakan di kelurahan-kelurahan, karena mereka lebih canggih untuk melakukan pemilahan sampah,” kata Pandapotan.

Ia menekankan penanganan sampah harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Ia memastikan, sosialisasi pemilahan sampah akan terus dilakukan, termasuk saat kegiatan reses anggota dewan.

Di sisi lain, Anggota Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengungkapkan, pihaknya akan kembali menggelar rapat lanjutan bersama sejumlah pihak pekan depan.

“Insyaallah minggu depan kita akan ada rapat bersama,” kata Yudha.

Rapat tersebut rencananya melibatkan legislatif, eksekutif, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk merumuskan solusi penanganan darurat sampah di Jakarta.

“Kita akan duduk bareng untuk merumuskan solusi yang paling masif,” tutur Yudha.

Terkait solusi jangka pendek, ia menyebut Pansus masih mencari formulasi terbaik dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan minggu depan kita sudah dapat formulanya, nanti kita akan umumkan kepada warga Jakarta,” tandas Yudha. (gie/df)