Akurasi PAD dan Dana Bagi Hasil

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya akurasi proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Hal tersebut menjadi pembahasan rapat kerja bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), walikota, dan bupati di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/5).

Sekretaris Komisi A Mujiyono mengatakan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap menjaga prinsip neraca berimbang antara pendapatan dan belanja daerah.

“Jadi, pengeluarannya berapa, pendapatannya juga harus berapa,” ujar dia di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut Mujiyono, penghitungan proyeksi keuangan daerah harus cermat. Sebab, APBD menggunakan pendekatan cash flow. Karena itu, estimasi pendapatan tidak boleh meleset jauh dari realisasi.

Mujiyono menilai, PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi komponen penting. Penghitungannya dengan tingkat akurasi tinggi.

“PAD jangan sampai meleset jauh. Dana perimbangan melalui DBH juga jangan meleset jauh,” jelas dia.

Ketepatan proyeksi pendapatan, lanjut dia, berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan program pemerintah daerah.

Seluruh program dalam RKPD membutuhkan kepastian ruang fiskal agar dapat berjalan optimal.

Komisi A juga menyoroti pentingnya komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terkait penyaluran DBH.

Langkah tersebut penting. Sehingga, transfer dana tidak terlambat. Mampu mendukung pelaksanaan program prioritas daerah.

“Karena anggaran APBD itu politik anggaran. Paling tidak jangan sampai telat,” tandas Mujiyono.

Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Sigit Wijatmoko menyampaikan, Pemprov DKI tetap optimisme dalam penyusunan RKPD 2027. Meski terdapat tekanan ekonomi skala nasional maupun global.

Menurut dia, setiap kegiatan dalam RKPD perlu seleksi lebih ketat. Mengutamakan dampak program bagi masyarakat.

“Mengutamakan tidak hanya output, tetapi juga dampak dari setiap kegiatan yang dilaksanakan,” kata Sigit.

Ia menambahkan, belanja yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial tetap prioritas. Terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat.

“Betul-betul harus bisa kita jaga bersama,” pungkas Sigit. (all/df)