Optimalisasi PAD dan Pemanfaatan Aset Daerah

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga rencana anggaran lebih realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh dalam Laporan Hasil Pembahasan Komisi B terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Selasa (23/6).

“Sesuai kebutuhan riil masyarakat,” ujar Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Komisi B mendorong optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pengawasan, penagihan, digitalisasi sistem penerimaan daerah, penataan aset, serta penyempurnaan regulasi.

Secara khusus, Komisi B juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempercepat penyelesaian regulasi terkait retribusi penempatan jaringan utilitas.

Langkah tersebut penting guna mendukung peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang memiliki potensi cukup besar.

Komisi B juga meminta Dinas Perhubungan mengoptimalkan penerimaan dari parkir on-street maupun off-street melalui penerapan sistem digital secara penuh. Dengan begitu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penerimaan daerah.

Sementara di sektor kelautan dan perikanan, Komisi B meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) mempercepat transformasi Unit Pengelola Teknis (UPT) Muara Angke menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Optimalkan potensi pendapatan dari kawasan perikanan dan fasilitas cold storage yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal,” ucap Nova.

Selain transformasi kelembagaan, Komisi B juga menyoroti rendahnya realisasi pendapatan dari pemanfaatan aset daerah yang dikelola DKPKP.

Berdasarkan hasil pembahasan, realisasi pendapatan hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD) baru mencapai sekitar Rp6,36 juta atau 9,09 persen dari target Rp70 juta.

“DKPKP harus segera melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, khususnya aset cold storage dan aset sewa lainnya,” pungkas Nova.

Ia berharap, seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Termasuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah, serta memperkuat kinerja Pemprov DKI Jakarta di tahun mendatang. (gie/df)