Komisi B DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) fokus pada penguatan cadangan pangan, modernisasi sektor perikanan, hingga perlindungan nelayan di Kepulauan Seribu. Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/8). Komisi B mendorong agar Dinas KPKP berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan. Yakni, mengembangkan gudang cadangan modern. Tujuannya, mengembangkan cold storage kapasitas besar, sistem rak, rotasi stok digital, CCTV dan audit log inventory. “Karena DKPKP memiliki tugas pokok dan fungsi utama untuk menjaga buffer stock sesuai batas minimum,” ujar Nova. Selain itu, pengembangan urban farming terpusat dengan mitra OPD dan BUMD juga menjadi perhatian Komisi B. Sehingga terbangun model bisnis komersial antarekosistem pangan. “Mengembangkan urban farming, fishing, livestock secara serius dengan pengembangan ekosistem bisnis pangan kota berbasis teknologi dan pasar,” kata Nova. DKPKP juga diminta menganggarkan pengadaan kapal patroli mandiri pada APBD 2027. Hingga kini, DKPKP belum memiliki fasilitas kapal secara mandiri. “Kapal ini urgen untuk memberantas praktik penangkapan ikan merusak (bom ikan, racun, pukat harimau) yang meresahkan nelayan Kepulauan Seribu dan merusak terumbu karang,” tegas Nova. Komisi B juga meminta DKPKP mengkaji dan menyediakan alat GPS penunjuk lokasi ikan bagi nelayan tradisional di Kepulauan Seribu. Dengan begitu, efisiensi terhadap penggunaan BBM. Termasuk meningkatkan hasil laut. “Hal ini bertujuan untuk efisiensi penggunaan solar yang kian mahal, menghemat waktu, dan meningkatkan hasil tangkapan,” kata Nova. Keberadaan Pelabuhan Muara Angke, kata Nova, sebaiknya menjadi pelabuhan perikanan yang representatif atau Dermaga Samudra. Kebutuhan anggaran meliputi perbaikan akses, penanganan banjir/drainase perbaikan UPI, penerangan pelabuhan, pengerukan kolam labuh, perbaikan rumah pompa, dan tanggul darurat. “Usulan itu perlu dilakukan pengkajian dan penganggaran,” pungkas Nova. (apn/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) fokus pada penguatan cadangan pangan, modernisasi sektor perikanan, hingga perlindungan nelayan di Kepulauan Seribu.

Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Komisi B mendorong agar Dinas KPKP berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan. Yakni, mengembangkan gudang cadangan modern.

Tujuannya, mengembangkan cold storage kapasitas besar, sistem rak, rotasi stok digital, CCTV dan audit log inventory.

“Karena DKPKP memiliki tugas pokok dan fungsi utama untuk menjaga buffer stock sesuai batas minimum,” ujar Nova.

Selain itu, pengembangan urban farming terpusat dengan mitra OPD dan BUMD juga menjadi perhatian Komisi B. Sehingga terbangun model bisnis komersial antarekosistem pangan.

“Mengembangkan urban farming, fishing, livestock secara serius dengan pengembangan ekosistem bisnis pangan kota berbasis teknologi dan pasar,” kata Nova.

DKPKP juga diminta menganggarkan pengadaan kapal patroli mandiri pada APBD 2027. Hingga kini, DKPKP belum memiliki fasilitas kapal secara mandiri.

“Kapal ini urgen untuk memberantas praktik penangkapan ikan merusak (bom ikan, racun, pukat harimau) yang meresahkan nelayan Kepulauan Seribu dan merusak terumbu karang,” tegas Nova.

Komisi B juga meminta DKPKP mengkaji dan menyediakan alat GPS penunjuk lokasi ikan bagi nelayan tradisional di Kepulauan Seribu. Dengan begitu, efisiensi terhadap penggunaan BBM. Termasuk meningkatkan hasil laut.

“Hal ini bertujuan untuk efisiensi penggunaan solar yang kian mahal, menghemat waktu, dan meningkatkan hasil tangkapan,” kata Nova.

Keberadaan Pelabuhan Muara Angke, kata Nova, sebaiknya menjadi pelabuhan perikanan yang representatif atau Dermaga Samudra.

Kebutuhan anggaran meliputi perbaikan akses, penanganan banjir/drainase perbaikan UPI, penerangan pelabuhan, pengerukan kolam labuh, perbaikan rumah pompa, dan tanggul darurat.

“Usulan itu perlu dilakukan pengkajian dan penganggaran,” pungkas Nova. (apn/df)