Evaluasi Serapan Anggaran SKPD

Realisasi anggaran 2026 oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7) malam.

Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengungkapkan, capaian serapan anggaran di sejumlah SKPD terbilang rendah. Bahkan, masih ada potensi sejumlah program yang tak dapat terealisasi hingga akhir tahun.

Menurut dia, kondisi demikian pengalokasian anggaran tak diikuti dengan langkah konkret untuk memastikan pelaksanaan program.

Hal itu menjadi bahan evaluasi pada penyusunan kebijakan pada tahun mendatang. Baik anggaran perubahan maupun APBD 2027.

Di tengah kondisi fiskal daerah, kata Nova, setiap rupiah anggaran harus dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Karena itu, Komisi B memprioritaskan program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III hingga Triwulan IV juga perlu menjadi perhatian. Perencanaan yang matang seharusnya mampu mendorong pelaksanaan program sejak awal tahun.

Sehingga, penyerapan anggaran berjalan lebih optimal. “Jadi mana yang benar-benar prioritas,” ucap Nova.

Melalui rapat evaluasi, Komisi B akan memetakan berbagai persoalan penyerapan anggaran. Sekaligus, mengevaluasi kinerja SKPD mitra kerja. Mengidentifikasi kendala sejak awal hingga mencari solusi.

Dalam rapat kerja itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan menyampaikan, peningkatan penyerapan anggaran menjadi perhatian utama.

Realisasi anggaran Dinas Perhubungan pada periode yang sama menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2024, masih 8,27 persen. Tahun 2025 di periode yang sama, sudah 20-20 persen. “Menjadi motivasi kami untuk peningkatan penyerapan anggaran di tahun ini,” ungkap Ujang. (yla/df)

Produk DPRD

Berita Terbaru