ertahannya Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp15 triliun menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta karena berpotensi memengaruhi pembiayaan sejumlah program prioritas pembangunan ibukota. Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh meminta persoalan tersebut segera dibahas bersama pemerintah pusat. Menurut dia, kebutuhan pendanaan Jakarta harus mendapat perhatian. Seiring peningkatan tuntutan pembangunan dan pelayanan publik. Nova mengatakan, tertahannya DBH berdampak pada kemampuan Pemprov DKI membiayai sejumlah agenda prioritas. Termasuk pembangunan sekolah. “Ini berdampak pada sejumlah program prioritas,” ujar Nova. Karena itu, ia menilai, forum pusat dan daerah tidak boleh berhenti pada pertukaran gagasan. Sinergi harus mengarah pada upaya menghasilkan solusi atas persoalan fiskal Jakarta. Nova mendorong anggota DPR RI, terutama yang berada di Badan Anggaran, ikut memperjuangkan pencairan DBH Jakarta. Aspirasi tersebut dapat disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Kami berharap DPR RI ikut mendorong penyelesaian DBH,” tutur dia. Selain mengupayakan pencairan DBH, Nova menyebut obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Namun, skema tersebut harus dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang. Ia menegaskan, kepastian sumber pembiayaan penting agar pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta tidak tersendat akibat persoalan fiskal. “Pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan,” pungkas Nova. (red)

Tertahannya Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp15 triliun menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta karena berpotensi memengaruhi pembiayaan sejumlah program prioritas pembangunan ibukota.

Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh meminta persoalan tersebut segera dibahas bersama pemerintah pusat.

Menurut dia, kebutuhan pendanaan Jakarta harus mendapat perhatian. Seiring peningkatan tuntutan pembangunan dan pelayanan publik.

Nova mengatakan, tertahannya DBH berdampak pada kemampuan Pemprov DKI membiayai sejumlah agenda prioritas. Termasuk pembangunan sekolah.

“Ini berdampak pada sejumlah program prioritas,” ujar Nova.

Karena itu, ia menilai, forum pusat dan daerah tidak boleh berhenti pada pertukaran gagasan. Sinergi harus mengarah pada upaya menghasilkan solusi atas persoalan fiskal Jakarta.

Nova mendorong anggota DPR RI, terutama yang berada di Badan Anggaran, ikut memperjuangkan pencairan DBH Jakarta.

Aspirasi tersebut dapat disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Kami berharap DPR RI ikut mendorong penyelesaian DBH,” tutur dia.

Selain mengupayakan pencairan DBH, Nova menyebut obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.

Namun, skema tersebut harus dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.

Ia menegaskan, kepastian sumber pembiayaan penting agar pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta tidak tersendat akibat persoalan fiskal.

“Pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan,” pungkas Nova. (red)