Visi Dan Misi

Visi dan Misi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi DKI Jakarta

Visi dan Misi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi DKI Jakarta mencerminkan komitmen kami untuk mewujudkan akses informasi hukum yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pengelolaan informasi hukum yang terintegrasi dan berbasis teknologi, JDIH DPRD Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pemahaman hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Visi
Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang profesional, transparan dan akuntabilitas dalam memfasilitasi tugas DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Misi
Memberikan pelayanan terhadap DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan
Meningkatkan pelayanan kepada DPRD sesuai tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Sasaran
Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

Strategi
Memberikan pelayanan prima kepada pimpinan dan anggota DPRD

Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Mengintensifkan penggunaan teknologi sistem informasi manajemen untuk menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD.
Peningkatan pelayanan fasilitasi reses DPRD.
Peningkatan pelayanan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah.
Peningkatan pelayanan fasilitasi Badan Musyawarah.
Peningkatan kualitas penyelengaraan pendidikan dan pelatihan.
Optimalisasi penyiapan/pemberian dukungan teknis (tenaga ahli) kepada pimpinan dan anggota DPRD.
Optimalisasi penyiapan/pemberian dukungan operasional kendaraan dinas pada pimpinan dan anggota DPRD.
Optimalisasi penyiapan/pemberian dukungan jasa kesehatan (asuransi) pada pimpinan dan anggota DPRD.
Menambah sumber daya manusia fungsional teknis sesuai latar belakang pendidikan yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Produk DPRD

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERA KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSISAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN ( CSR ) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Berita Terbaru

Pansus Dorong Bentuk Perda CSR April 21, 2026 8:17 pm Panitia Khusus (Pansus) tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau CSR DPRD DKI Jakarta mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang CSR. Tujuannya, sinkronisasi program dengan pembangunan. Ketua Pansus Ghozi Zulazmi mengatakan, pelaksanaan CSR selama ini berjalan tanpa koordinasi yang kuat dari Pemprov DKI Jakarta. Pembentukan Perda CSR, kata dia, penyaluran bantuan perusahaan berdampak nyata bagi masyarakat. “Nah, kita ingin ini lebih terarah,” ujar Ghozi di Gedung DPRD DKI Jakarta. Satu di antara terobosan dalam Perda, pembentukan database perusahaan yang komprehensif. Jakarta membutuhkan sistem pelaporan yang transparan dan terintegrasi melalui platform digital. Aktivitas CSR akan terpantau secara real-time. Ketua Pansus TJSLP/CSR DPRD DKI Jakarta Ghozi Sulazmi. (dok.DDJP) Sistem digital memudahkan pemerintah memetakan wilayah yang sudah atau belum mendapatkan bantuan dari sektor swasta. “Kita butuh database yang kuat. Selama ini kita belum punya data yang komprehensif mengenai siapa saja yang sudah menyalurkan, bentuknya apa, dan sasarannya siapa,” tegas dia. Selain itu, Ghozi menegaskan, Perda CSR nantinya akan memuat poin mengenai sanksi bagi perusahaan yang abai terhadap tanggung jawab sosial. Meski demikian, sanksi dimaksud merupakan langkah terakhir. Prioritasnya mencantumkan kepastian hukum. “Kita ingin perusahaan merasa bahwa dengan berkontribusi pada lingkungan dan sosial di Jakarta, iklim usaha mereka juga akan semakin baik,” ungkap Ghozi. Ghozi menargetkan, pengesahan payung hukum tentang CSR menjadi Perda di 2026. Dalam waktu dekat, asosiasi pengusaha hingga akademisi akan hadir memberikan masukan dan saran. “Target kita tahun ini Raperda sudah bisa diparipurnakan agar menjadi payung hukum yang jelas bagi pengelolaan CSR di Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)

22 Apr, 2026
Pansus Dorong Bentuk Perda CSR

Komisi A-KPU DKI Bahas Jumlah Kursi, Inggard: Bukan Jumlah, Tapi Kualitas

TPST Bantargebang Butuh Anggaran Pembenahan

Visi Dan Misi

Produk DPRD

Berita Terbaru

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Tautan Cepat

Instansi Terkait