Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta pemerintah provinsi memastikan skema shifting (pergeseran) program ke pemerintah pusat tidak menghambat penyelesaian proyek-proyek prioritas daerah. Yuke mengakui, efisiensi anggaran sangat perlu. Namun pelaksanaannya harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan keterlambatan pelaksanaan pembangunan. “Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai proyek prioritas terbengkalai karena skema shifting (dengan pemerintah pusat) yang belum matang,” ujar Yuke dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Koordinasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat, kata Yuke, harus menyeluruh. Sebelum pelimpahan tanggung jawab program berjalan. “Kita perlu pastikan proyek yang di-shifting benar-benar siap dijalankan oleh pemerintah pusat. Supaya tidak ada penundaan yang justru menambah biaya dan target waktu penyelesaian proyek,” jelas Yuke. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali memastikan, koordinasi lintas pemerintah terus berjalan. Sehingga pengalihan program tetap berjalan sesuai rencana. “Angkanya nanti akan kami detailkan saat pembahasan di komisi,” tukas Marullah. (all/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta pemerintah provinsi memastikan skema shifting (pergeseran) program ke pemerintah pusat tidak menghambat penyelesaian proyek-proyek prioritas daerah.

Yuke mengakui, efisiensi anggaran sangat perlu. Namun pelaksanaannya harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan keterlambatan pelaksanaan pembangunan.

“Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai proyek prioritas terbengkalai karena skema shifting (dengan pemerintah pusat) yang belum matang,” ujar Yuke dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10).

Koordinasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat, kata Yuke, harus menyeluruh. Sebelum pelimpahan tanggung jawab program berjalan.

“Kita perlu pastikan proyek yang di-shifting benar-benar siap dijalankan oleh pemerintah pusat. Supaya tidak ada penundaan yang justru menambah biaya dan target waktu penyelesaian proyek,” jelas Yuke.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali memastikan, koordinasi lintas pemerintah terus berjalan. Sehingga pengalihan program tetap berjalan sesuai rencana.

“Angkanya nanti akan kami detailkan saat pembahasan di komisi,” tukas Marullah. (all/df)