Penanganan Banjir, Kenneth Dorong Pemprov Gerak Cepat January 27, 2026 9:08 am Banjir masih melanda Ibukota DKI Jakarta pada awal 2026. Kondisi demikian menuai sorotan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. Banjir mengganggu aktivitas warga. Berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat. Khususnya warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Menurut Kenneth, banjir menjadi pengingat persoalan tata ruang dan lingkungan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius. “Serta penanganan yang berkelanjutan,” ujar Kenneth, Senin (26/1. Ia menilai, curah hujan tinggi merupakan faktor alamiah. Namun, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan struktural di lapangan. Mulai dari sistem drainase belum optimal, pendangkalan sungai, hingga alih fungsi lahan. Hal-hal tersebut memperparah dampak banjir. Karena itu, Kenneth mendorong Pemprov DKI bergerak cepat, responsif, dan terkoordinasi dalam menangani dampak banjir. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Termasuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar. “Bantuan logistik harus tersalurkan secara merata, serta layanan kesehatan mudah diakses oleh masyarakat terdampak,” tandas anggota Komisi C itu. Dalam jangka pendek, Kenneth meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan kesiagaan seluruh perangkat daerah. Perlu segera normalisasi dan pembersihan saluran air. Termasuk penyedotan genangan di titik-titik rawan banjir. Begitu pula, sambung Kenneth, pendirian posko pengungsian yang layak. Menyediakan kebutuhan dasar. “Makanan, air bersih, obat-obatan, hingga perlengkapan bagi bayi dan Lansia (lanjut usia) perlu menjadi perhatian khusus,” ucap dia. Persoalan banjir tak terlepas dari koordinasi pemerintah daerah dengan pusat. Termasuk dengan daerah penyangga. Banjir di Jakarta tidak terlepas dari kondisi wilayah hulu. Penyampaian informasi yang cepat dan transparan terkait cuaca, ketinggian air, serta langkah antisipasi juga sangat penting. Sehingga masyarakat dapat lebih waspada. (red)

Banjir masih melanda Ibukota DKI Jakarta pada awal 2026. Kondisi demikian menuai sorotan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth.

Banjir mengganggu aktivitas warga. Berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat. Khususnya warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.

Menurut Kenneth, banjir menjadi pengingat persoalan tata ruang dan lingkungan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius.

“Serta penanganan yang berkelanjutan,” ujar Kenneth, Senin (26/1.

Ia menilai, curah hujan tinggi merupakan faktor alamiah. Namun, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan struktural di lapangan.

Mulai dari sistem drainase belum optimal, pendangkalan sungai, hingga alih fungsi lahan. Hal-hal tersebut memperparah dampak banjir.

Karena itu, Kenneth mendorong Pemprov DKI bergerak cepat, responsif, dan terkoordinasi dalam menangani dampak banjir.

Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Termasuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar.

“Bantuan logistik harus tersalurkan secara merata, serta layanan kesehatan mudah diakses oleh masyarakat terdampak,” tandas anggota Komisi C itu.

Dalam jangka pendek, Kenneth meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan kesiagaan seluruh perangkat daerah.

Perlu segera normalisasi dan pembersihan saluran air. Termasuk penyedotan genangan di titik-titik rawan banjir.

Begitu pula, sambung Kenneth, pendirian posko pengungsian yang layak. Menyediakan kebutuhan dasar.

“Makanan, air bersih, obat-obatan, hingga perlengkapan bagi bayi dan Lansia (lanjut usia) perlu menjadi perhatian khusus,” ucap dia.

Persoalan banjir tak terlepas dari koordinasi pemerintah daerah dengan pusat. Termasuk dengan daerah penyangga. Banjir di Jakarta tidak terlepas dari kondisi wilayah hulu.

Penyampaian informasi yang cepat dan transparan terkait cuaca, ketinggian air, serta langkah antisipasi juga sangat penting. Sehingga masyarakat dapat lebih waspada. (red)