Prioritas Penanganan Banjir March 2, 2026 6:09 pm Komisi D DPRD DKI Jakarta menajamankan prioritas penanganan banjir di tahun 2027. Demikian ungkap Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino dalam rapat kerja pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027 bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA). Wibi menyampaikan, forum Pra RKPD tidak boleh sekadar menghasilkan daftar kegiatan. Namun, harus mampu menunjukkan hasil nyata yang selaras dengan arah pembangunan daerah. “Forum RKPD ini bukan hanya mencari suatu output, tapi lebih kepada outcome. Hasil-hasil kerja tahun ini yang memang sudah sinkron dengan RPJMD,” ujar Koordinator Komisi D itu, Senin (2/3). Menurut dia, penyusunan program harus memiliki target yang realistis dan berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, usulan dari bawah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan hasil reses menjadi landasan penting dalam perencanaan. “Tahun ini kita harus punya satu target realistis, harapan kita program-program ke depan yang juga memperhatikan usulan rill dari bawah (masyarakat -Red),” kata Wibi. Ia menegaskan, forum Pra RKPD memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam pembahasan tersebut, secara tegas ia menekankan persoalan banjir sebagai isu paling prioritas yang harus dijawab secara konkret dalam RKPD mendatang. “Poin pentingnya yang ingin kita lihat adalah secara realistis, isu yang paling prioritas adalah banjir,” tutur Wibi. Selain perencanaan ke depan, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan, maupun program yang tidak berjalan optimal atau mengalami hambatan. Melalui forum Pra RKPD ini, ia berharap perencanaan pembangunan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga mampu menjawab persoalan banjir secara terukur dan berkelanjutan. “Harus ada juga bentuk evaluasi kita pada program tahun kemarin yang tidak berjalan sesuai rencana, atau program yang sudah sesuai rencana namun terhambat,” kata Wibi. Sementara, Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin Ningrum menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan Dinas SDA di tahun 2027 sebagai upaya penanganan banjir. “Kita akan melakukan pembangunan polder atau sistem pompa, pembangunan waduk, situ, ataupun embung, pembangunan prasarana sungai, pembangunan tanggul pantai dan breakwater, pembangunan saluran PHB dan saluran mikro, serta pembangunan SPALD skala terpusat,” pungkas Ika. (gie/df)

Komisi D DPRD DKI Jakarta menajamankan prioritas penanganan banjir di tahun 2027. Demikian ungkap Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino dalam rapat kerja pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027 bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Wibi menyampaikan, forum Pra RKPD tidak boleh sekadar menghasilkan daftar kegiatan. Namun, harus mampu menunjukkan hasil nyata yang selaras dengan arah pembangunan daerah.

“Forum RKPD ini bukan hanya mencari suatu output, tapi lebih kepada outcome. Hasil-hasil kerja tahun ini yang memang sudah sinkron dengan RPJMD,” ujar Koordinator Komisi D itu, Senin (2/3).

Menurut dia, penyusunan program harus memiliki target yang realistis dan berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.

Karena itu, usulan dari bawah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan hasil reses menjadi landasan penting dalam perencanaan.

“Tahun ini kita harus punya satu target realistis, harapan kita program-program ke depan yang juga memperhatikan usulan rill dari bawah (masyarakat -Red),” kata Wibi.

Ia menegaskan, forum Pra RKPD memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam pembahasan tersebut, secara tegas ia menekankan persoalan banjir sebagai isu paling prioritas yang harus dijawab secara konkret dalam RKPD mendatang.

“Poin pentingnya yang ingin kita lihat adalah secara realistis, isu yang paling prioritas adalah banjir,” tutur Wibi.

Selain perencanaan ke depan, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan, maupun program yang tidak berjalan optimal atau mengalami hambatan.

Melalui forum Pra RKPD ini, ia berharap perencanaan pembangunan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga mampu menjawab persoalan banjir secara terukur dan berkelanjutan.

“Harus ada juga bentuk evaluasi kita pada program tahun kemarin yang tidak berjalan sesuai rencana, atau program yang sudah sesuai rencana namun terhambat,” kata Wibi.

Sementara, Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin Ningrum menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan Dinas SDA di tahun 2027 sebagai upaya penanganan banjir.

“Kita akan melakukan pembangunan polder atau sistem pompa, pembangunan waduk, situ, ataupun embung, pembangunan prasarana sungai, pembangunan tanggul pantai dan breakwater, pembangunan saluran PHB dan saluran mikro, serta pembangunan SPALD skala terpusat,” pungkas Ika. (gie/df)