Komisi C Pastikan Tujuh Prioritas Pembangunan Selaras RPJMD March 2, 2026 7:08 pm Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 bersama sejumlah Badan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (2/3). Rapat tersebut membahas proyeksi program dan kegiatan Tahun 2027 yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), reses, maupun usulan langsung kepada perangkat daerah. Dari berbagai SKPD yang memaparkan rencana kerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi salah satu perangkat daerah yang menjelaskan arah kebijakan makro dan prioritas pembangunan Tahun 2027. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail menyampaikan, pembahasan Pra RKPD menjadi tahap awal untuk memastikan seluruh program berada dalam koridor perencanaan lima tahunan. “Hari ini kita membahas Pra RKPD 2027 untuk mengompilasi kegiatan berbasis aspirasi masyarakat, baik dari Musrenbang maupun reses,” terang Ismail, di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta. Dalam paparan tersebut, Bappeda menyampaikan tujuh prioritas pembangunan Tahun 2027 sebagai turunan dari isu strategis daerah, yakni peningkatan modal manusia yang unggul, transformatif, dan berdaya saing. Lalu, penguatan ekonomi Jakarta yang kompetitif dan inovatif. Penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri. Begitu pula dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kota yang andal. Selanjutnya terkait penciptaan ekosistem kota yang berkelanjutan dan berketahanan, serta mobilitas dan aktivitas masyarakat berbasis transit. Sekretaris Bappeda Provinsi DKI Jakarta Budi Setiawan menyampaikan rumusan tersebut disusun berdasarkan tantangan global, nasional, dan regional. “Dari tujuh isu strategis, kami menetapkan tujuh prioritas pembangunan 2027, mulai dari peningkatan modal manusia hingga mobilitas berbasis transit,” jelas Budi. Program tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pendalaman teknis pada tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). “Apa yang disampaikan Bappeda sudah selaras dengan RPJMD. Nanti akan kita perdalam pada pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD,” tandas Ismail. (all/df)

Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 bersama sejumlah Badan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (2/3).

Rapat tersebut membahas proyeksi program dan kegiatan Tahun 2027 yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), reses, maupun usulan langsung kepada perangkat daerah.

Dari berbagai SKPD yang memaparkan rencana kerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi salah satu perangkat daerah yang menjelaskan arah kebijakan makro dan prioritas pembangunan Tahun 2027.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail menyampaikan, pembahasan Pra RKPD menjadi tahap awal untuk memastikan seluruh program berada dalam koridor perencanaan lima tahunan.

“Hari ini kita membahas Pra RKPD 2027 untuk mengompilasi kegiatan berbasis aspirasi masyarakat, baik dari Musrenbang maupun reses,” terang Ismail, di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Dalam paparan tersebut, Bappeda menyampaikan tujuh prioritas pembangunan Tahun 2027 sebagai turunan dari isu strategis daerah, yakni peningkatan modal manusia yang unggul, transformatif, dan berdaya saing.

Lalu, penguatan ekonomi Jakarta yang kompetitif dan inovatif. Penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri.

Begitu pula dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kota yang andal.

Selanjutnya terkait penciptaan ekosistem kota yang berkelanjutan dan berketahanan, serta mobilitas dan aktivitas masyarakat berbasis transit.

Sekretaris Bappeda Provinsi DKI Jakarta Budi Setiawan menyampaikan rumusan tersebut disusun berdasarkan tantangan global, nasional, dan regional.

“Dari tujuh isu strategis, kami menetapkan tujuh prioritas pembangunan 2027, mulai dari peningkatan modal manusia hingga mobilitas berbasis transit,” jelas Budi.

Program tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pendalaman teknis pada tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

“Apa yang disampaikan Bappeda sudah selaras dengan RPJMD. Nanti akan kita perdalam pada pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD,” tandas Ismail. (all/df)