Penguatan Ketahanan Pangan Mandiri Hadapi Tantangan Global March 2, 2026 9:07 pm Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan, sangat penting penguatan ketahanan pangan mandiri. Hal itu terungkap dalam rapat kerja pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/3). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh menekankan, isu pangan harus menjadi perhatian utama di tengah peningkatan tantangan global yang berpotensi memicu gejolak harga dan gangguan pasokan. Nova menyampaikan, konsep ketahanan pangan mandiri tidak hanya sebatas program. Melainkan harus terwujud lewat pembinaan yang konsisten dan terstruktur kepada masyarakat. Ia meminta agar Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta semakin aktif melakukan pendampingan kepada warga. Khususnya kelompok tani (Poktan) agar mampu mengembangkan sumber pangan secara mandiri di wilayah masing-masing. “Masyarakat melalui Poktan-Poktan yang ada mereka bisa dengan cepat belajar terkait dengan pangan-pangan mandiri di wilayah-wilayah,” kata Nova. Menurut dia, penguatan kapasitas masyarakat melalui Poktan menjadi langkah strategis membangun sistem pangan berbasis komunitas. Dengan pembinaan yang tepat, masyarakat mampu belajar dan menerapkan praktik pertanian maupun budidaya pangan mandiri secara lebih cepat dan efektif. Nova menilai, kondisi global yang tidak menentu, termasuk potensi resesi dan konflik geopolitik, dapat berdampak langsung pada ketersediaan dan harga pangan. Untuk antisipasi jangka panjang, Kota Jakarta harus punya sumber daya pangan tersendiri. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, namun terkait stabilitas harga, distribusi, serta daya beli masyarakat. Karena itu, perumusan kebijakan dalam Pra-RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan tersebut secara komprehensif. “Misalnya mungkin ada resesi, ada segala macam kita udah aman. Harus concern di situ,” tandas Nova. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Suharini Eliawati mengakui, tantangan global saat ini memberikan tekanan tersendiri bagi DKI Jakarta. Terutama di sektor pangan. Pengelompokan atau pembagian komoditas pangan strategis, kata dia, menjadi langkah penting untuk menentukan prioritas kebijakan. Dengan pemetaan yang jelas, Pemprov DKI Jakarta dapat lebih fokus menjaga pasokan. Sekaligus mengendalikan potensi lonjakan harga yang berpengaruh terhadap inflasi daerah. “Kita akan membagi pangan strategis kemudian pengaruhnya terhadap inflasi dan yang tidak kalah pentingnya untuk Jakarta bagaimana ketersediaan kita terhadap impor,” kata Eli. (yla/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan, sangat penting penguatan ketahanan pangan mandiri. Hal itu terungkap dalam rapat kerja pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/3).

Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh menekankan, isu pangan harus menjadi perhatian utama di tengah peningkatan tantangan global yang berpotensi memicu gejolak harga dan gangguan pasokan.

Nova menyampaikan, konsep ketahanan pangan mandiri tidak hanya sebatas program. Melainkan harus terwujud lewat pembinaan yang konsisten dan terstruktur kepada masyarakat.

Ia meminta agar Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta semakin aktif melakukan pendampingan kepada warga.

Khususnya kelompok tani (Poktan) agar mampu mengembangkan sumber pangan secara mandiri di wilayah masing-masing.

“Masyarakat melalui Poktan-Poktan yang ada mereka bisa dengan cepat belajar terkait dengan pangan-pangan mandiri di wilayah-wilayah,” kata Nova.

Menurut dia, penguatan kapasitas masyarakat melalui Poktan menjadi langkah strategis membangun sistem pangan berbasis komunitas.

Dengan pembinaan yang tepat, masyarakat mampu belajar dan menerapkan praktik pertanian maupun budidaya pangan mandiri secara lebih cepat dan efektif.

Nova menilai, kondisi global yang tidak menentu, termasuk potensi resesi dan konflik geopolitik, dapat berdampak langsung pada ketersediaan dan harga pangan. Untuk antisipasi jangka panjang, Kota Jakarta harus punya sumber daya pangan tersendiri.

Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, namun terkait stabilitas harga, distribusi, serta daya beli masyarakat.

Karena itu, perumusan kebijakan dalam Pra-RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan tersebut secara komprehensif.

“Misalnya mungkin ada resesi, ada segala macam kita udah aman. Harus concern di situ,” tandas Nova.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Suharini Eliawati mengakui, tantangan global saat ini memberikan tekanan tersendiri bagi DKI Jakarta. Terutama di sektor pangan.

Pengelompokan atau pembagian komoditas pangan strategis, kata dia, menjadi langkah penting untuk menentukan prioritas kebijakan.

Dengan pemetaan yang jelas, Pemprov DKI Jakarta dapat lebih fokus menjaga pasokan. Sekaligus mengendalikan potensi lonjakan harga yang berpengaruh terhadap inflasi daerah.

“Kita akan membagi pangan strategis kemudian pengaruhnya terhadap inflasi dan yang tidak kalah pentingnya untuk Jakarta bagaimana ketersediaan kita terhadap impor,” kata Eli. (yla/df)