Komisi B Ingatkan Dampak Geopolitik terhadap Pendapatan Daerah
Komisi B DPRD DKI Jakarta mengundang tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027, Rabu (4/3).
Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh memimpin rapat. Hadir tujuh BUMD, yakni Perumda Air Minum Jaya, Perumda PAL Jaya, PT. MRT Jakarta, PT. Jakarta Propertindo, PT. Transportasi Jakarta, PT. Bank Jakarta, serta PT. Jamkrida Jakarta.
Nova mengatakan, rapat tersebut menjadi tahap awal bagi DPRD memberikan masukan terhadap perencanaan program BUMD sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
“Ini menjadi awalan bagi kita terkait perencanaan kegiatan dalam penyusunan RKA 2027 yang berjalan bersamaan dengan pembahasan RKPD,” ungkap Nova.
Selain membahas rencana program BUMD, Komisi B juga menyoroti sejumlah faktor eksternal yang dapat memengaruhi kondisi fiskal daerah ke depan.
“Masukan dari Komisi B salah satunya terkait nuansa geopolitik global yang dapat memengaruhi pendapatan daerah ke depan,” tutur Nova.
Komisi B juga mengingatkan pentingnya pengelolaan aset dan keuangan BUMD secara optimal agar mampu mendukung pembangunan Jakarta.
“Pengelolaan aset harus benar dan pengelolaan keuangan BUMD juga harus semakin diperkuat,” kata Nova.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Eli Suharini Eliawati menyampaikan kondisi ekonomi nasional juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kami juga mencermati kondisi ekonomi nasional, termasuk pelemahan nilai rupiah yang tentu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah,” jelas Eli.
Ia menambahkan. seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum pembahasan RKPD dilanjutkan pada tahap berikutnya.
“Karena masih tahap Pra-RKPD, kami masih memiliki waktu sebelum RKPD dibahas kembali pada bulan Juni,” tambah Eli. (all/df)
Produk DPRD
Berita Terbaru


