Pansus Kaji Potensi CSR BUMN dan Swasta May 19, 2026 7:08 pm Panitia Khusus Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR/TJSL) DPRD DKI Jakarta membuka peluang memperluas pembahasan CSR ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta. Langkah tersebut akan dilakukan setelah Pansus menyelesaikan pendalaman pelaksanaan CSR Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi mengatakan, Pansus saat ini masih merumuskan hasil pembahasan bersama seluruh BUMD. “Kami menyusun dulu hasil pembahasan dengan BUMD di internal. Hasil dari keseluruhan BUMD akan kami rumuskan terlebih dahulu,” kata Ghozi di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/5). Menurut dia, Pansus juga masih membuka kemungkinan pendalaman lanjutan apabila terdapat data yang perlu diperjelas. “Jika memang masih diperlukan pendalaman lagi kepada BUMD, itu juga bisa dilakukan,” jelas Ghozi. Setelah pembahasan internal selesai, Pansus akan melihat praktik CSR di BUMN sebagai bahan pembanding. Selain itu, kontribusi sektor swasta di Jakarta juga akan dikaji lebih lanjut. “Kami juga bisa berkaca kepada sektor BUMN sebagai komparasi. Selain itu, kami akan melihat perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta,” terang Ghozi. Ia menilai banyak perusahaan memiliki aktivitas usaha di luar Jakarta, tetapi kantor pusatnya berada di Jakarta. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang kontribusi CSR bagi warga Jakarta. “Perusahaan-perusahaan itu bisa kami undang agar kami mendapatkan informasi dan potensi CSR/TJSL untuk warga Jakarta bisa lebih maksimal,” kata Ghozi. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus August Hamonangan menilai, manfaat CSR tidak harus terbatas pada lokasi aset perusahaan. Menurut dia, selama perusahaan memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi dengan warga Jakarta, ruang kontribusi tetap bisa dibahas. “PLN dari warga DKI Jakarta juga mendapatkan pendapatan atau pembayaran. Maka efek CSR-nya juga harus dirasakan oleh warga DKI Jakarta,” ujar August. Dalam rapat tersebut, Direktur Komersial PT. Cemani Toka Syaripudin mengakui pelaksanaan CSR di perusahaannya masih bersifat pasif karena lebih banyak menunggu proposal yang masuk. “PT Cemani Toka selama ini masih bersifat pasif. Kami masih menunggu proposal yang masuk untuk dapat berperan memberikan donasi,” jelas Syaripudin. Ia memastikan PT Cemani Toka siap meningkatkan program CSR/TJSL melalui kolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. “Pada dasarnya PT Cemani Toka siap meningkatkan program CSR atau TJSL bersama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta,” pungkas Syaripudin. Pansus berharap, pemetaan CSR tidak berhenti pada BUMD. Kajian terhadap BUMN dan sektor swasta dinilai penting agar potensi CSR di Jakarta dapat dihimpun lebih luas, tepat sasaran, dan berpihak kepada warga yang membutuhkan. (all/df)

Panitia Khusus Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR/TJSL) DPRD DKI Jakarta membuka peluang memperluas pembahasan CSR ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.

Langkah tersebut akan dilakukan setelah Pansus menyelesaikan pendalaman pelaksanaan CSR Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi mengatakan, Pansus saat ini masih merumuskan hasil pembahasan bersama seluruh BUMD.

“Kami menyusun dulu hasil pembahasan dengan BUMD di internal. Hasil dari keseluruhan BUMD akan kami rumuskan terlebih dahulu,” kata Ghozi di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut dia, Pansus juga masih membuka kemungkinan pendalaman lanjutan apabila terdapat data yang perlu diperjelas.

“Jika memang masih diperlukan pendalaman lagi kepada BUMD, itu juga bisa dilakukan,” jelas Ghozi.

Setelah pembahasan internal selesai, Pansus akan melihat praktik CSR di BUMN sebagai bahan pembanding. Selain itu, kontribusi sektor swasta di Jakarta juga akan dikaji lebih lanjut.

“Kami juga bisa berkaca kepada sektor BUMN sebagai komparasi. Selain itu, kami akan melihat perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta,” terang Ghozi.

Ia menilai banyak perusahaan memiliki aktivitas usaha di luar Jakarta, tetapi kantor pusatnya berada di Jakarta. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang kontribusi CSR bagi warga Jakarta.

“Perusahaan-perusahaan itu bisa kami undang agar kami mendapatkan informasi dan potensi CSR/TJSL untuk warga Jakarta bisa lebih maksimal,” kata Ghozi.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus August Hamonangan menilai, manfaat CSR tidak harus terbatas pada lokasi aset perusahaan.

Menurut dia, selama perusahaan memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi dengan warga Jakarta, ruang kontribusi tetap bisa dibahas.

“PLN dari warga DKI Jakarta juga mendapatkan pendapatan atau pembayaran. Maka efek CSR-nya juga harus dirasakan oleh warga DKI Jakarta,” ujar August.

Dalam rapat tersebut, Direktur Komersial PT. Cemani Toka Syaripudin mengakui pelaksanaan CSR di perusahaannya masih bersifat pasif karena lebih banyak menunggu proposal yang masuk.

“PT Cemani Toka selama ini masih bersifat pasif. Kami masih menunggu proposal yang masuk untuk dapat berperan memberikan donasi,” jelas Syaripudin.

Ia memastikan PT Cemani Toka siap meningkatkan program CSR/TJSL melalui kolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

“Pada dasarnya PT Cemani Toka siap meningkatkan program CSR atau TJSL bersama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta,” pungkas Syaripudin.

Pansus berharap, pemetaan CSR tidak berhenti pada BUMD. Kajian terhadap BUMN dan sektor swasta dinilai penting agar potensi CSR di Jakarta dapat dihimpun lebih luas, tepat sasaran, dan berpihak kepada warga yang membutuhkan. (all/df)