Hadapi Tantangan Fiskal, Program 2027 Harus Tetap Responsif

Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPD pemungut retribusi, Rabu (20/5).

Rapat tersebut membahas pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Khususnya arah belanja daerah di tengah tantangan ekonomi global, penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), serta tekanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Komisi C Ismail mengatakan, penyusunan RKPD harus memperhatikan kondisi fiskal daerah secara cermat. Sehingga belanja pemerintah tetap efektif dan tepat sasaran.

“Hari ini rapat masih pra-RKPD. Artinya, kami masih menerima masukan dari legislatif terkait sejumlah program yang nantinya disusun untuk 2027,” ujar Ismail di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Komisi C mencermati sejumlah faktor berpotensi mempengaruhi kapasitas anggaran daerah. Mulai dari pengurangan DBH, tantangan PAD, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, hingga krisis energi global.

“Kami ingin memastikan belanja daerah tepat guna dan tepat sasaran,” tegas Ismail.

Karena itu, Komisi C meminta belanja daerah tetap fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Sektor pelayanan publik harus menjadi prioritas dalam penyusunan program 2027.

“Fixed cost yang sifatnya subsidi kepada masyarakat harus diprioritaskan. Termasuk untuk penanganan banjir,” terang Ismail.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menyampaikan, eksekutif juga mencermati kondisi fiskal yang diperkirakan masih penuh tantangan pada tahun anggaran mendatang.

Menurut Suharini, pengurangan DBH pada 2026 berpotensi berlanjut pada 2027. Di sisi lain, dinamika geopolitik global turut memberi tekanan terhadap kebutuhan belanja daerah.

“DBH kita untuk tahun 2026 memang ada pengurangan. Rasanya tahun 2027 pun tidak akan jauh berbeda,” kata Suharini.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta tetap menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan penanganan banjir sebagai prioritas utama.

“Meskipun anggarannya bisa dipastikan tidak akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan yang menyangkut pendidikan, kesehatan, transportasi, dan banjir tetap menjadi prioritas kita bersama,” tandas Suharini. (all/df)