Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti aktivitas bongkar muat gerobak motor (germor) di kawasan Jeruk Purut. Pasalnya, aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut kerap menimbulkan gangguan lingkungan sekitar. Bahkan, sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Demikian tegas Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6). Habib mengungkapkan, menerima keluhan warga saat kegiatan reses di wilayah sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut. Keluhan tersebut berkaitan dengan aktivitas bongkar muat Germor di pinggir jalan. Operasional angkutan sampah itu menimbulkan bau tidak sedap dari air lindi sampah. Menurut Habib, kondisi tersebut membuat warga tidak nyaman. “Kebetulan kemarin saya, lagi reses di daerah sana juga, itu yang di depan Jeruk Purut itu kan lagi bongkar kuat, bongkar muat, Germor. Di pinggir jalan, makam Jeruk Purut,” beber dia. Ia menilai, perlu solusi jangka panjang mengatasi persoalan tersebut. Satu di antaranya dengan mencari lokasi alternatif yang lebih layak untuk aktivitas bongkar muat armada pengangkut sampah. Sehingga, tidak mengganggu masyarakat maupun pengguna jalan. Karena itu, perlu relokasi untuk aktivitas tersebut. Koordinasi lintas perangkat daerah, seperti pengelola aset daerah, perlu mencari lokasi yang representatif. Komisi D berharap, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengevaluasi lokasi dan mekanisme operasional bongkar muat armada pengangkut sampah. Dengan begitu, pelayanan persampahan tetap berjalan optimal. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. “Air lindinya, bongkar muatnya, karena di pinggir jalan banget,” pungkas Habib. (yla/df)

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti aktivitas bongkar muat gerobak motor (germor) di kawasan Jeruk Purut. Pasalnya, aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut kerap menimbulkan gangguan lingkungan sekitar. Bahkan, sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.

Demikian tegas Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6).

Habib mengungkapkan, menerima keluhan warga saat kegiatan reses di wilayah sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut.

Keluhan tersebut berkaitan dengan aktivitas bongkar muat Germor di pinggir jalan. Operasional angkutan sampah itu menimbulkan bau tidak sedap dari air lindi sampah.

Menurut Habib, kondisi tersebut membuat warga tidak nyaman. “Kebetulan kemarin saya, lagi reses di daerah sana juga, itu yang di depan Jeruk Purut itu kan lagi bongkar kuat, bongkar muat, Germor. Di pinggir jalan, makam Jeruk Purut,” beber dia.

Ia menilai, perlu solusi jangka panjang mengatasi persoalan tersebut. Satu di antaranya dengan mencari lokasi alternatif yang lebih layak untuk aktivitas bongkar muat armada pengangkut sampah. Sehingga, tidak mengganggu masyarakat maupun pengguna jalan.

Karena itu, perlu relokasi untuk aktivitas tersebut. Koordinasi lintas perangkat daerah, seperti pengelola aset daerah, perlu mencari lokasi yang representatif.

Komisi D berharap, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengevaluasi lokasi dan mekanisme operasional bongkar muat armada pengangkut sampah.

Dengan begitu, pelayanan persampahan tetap berjalan optimal. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Air lindinya, bongkar muatnya, karena di pinggir jalan banget,” pungkas Habib. (yla/df)