Legislator Persoalkan Validitas Data Penerima Hibah

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi menyoroti pentingnya validitas data penerima hibah serta optimalisasi serapan anggaran pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Setda DKI Jakarta.

Ghozi mengapresiasi tidak ada temuan pada pelaksanaan anggaran 2025 di Biro Dikmental oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, ia meminta sinkronisasi data penerima hibah agar publik tidak bingung dalam menyerap informasi.

Menurut Ghozi, terdapat perbedaan data hasil rapat dengan data yang tercantum pada laman informasi hibah pemerintah daerah.

“Data penerima hibah harus sinkron dan mudah diakses publik,” ujar dia.

Ghozi menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan hibah. Akurasi data memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan APBD.

Selain itu, politisi PKS itu juga menyoroti rendahnya serapan anggaran hibah pada tahun sebelumnya.

Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hibah yang tidak terealisasi. Sehingga, perencanaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

“Hibah yang tidak terserap harus menjadi bahan evaluasi,” kata Ghozi. (red)