Atasi Kebocoran Pendapatan dengan Penerapan E-Parking Menyeluruh

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menyoroti buruknya tata kelola parkir tepi jalan. Sebab, belum dikelola secara maksimal oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal, sektor tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bendahara Fraksi PKB Hengky Wijaya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa (14/7).

Parkir tepi jalan perlu dikelola secara akuntabel, modern dan profesional. Sebab dari sektor tersebut merupakan salah satu penerimaan sumber retribusi dan pajak yang signifikan

Oleh karena itu, Fraksi PKB meminta Pemprov DKI Jakarta segera mempercepat digitalisasi sistem perparkiran di ibukota.

“Kami mendorong percepatan implementasi sistem parkir elektronik (e-parking) secara menyeluruh di seluruh titik parkir tepi jalan,” ujar Hengky di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Termasuk sistem pelaporan transaksi secara langsung (real time) dengan sistem keuangan daerah,” tambah dia.

Langkah tegas itu perlu untuk menutup celah kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir. Apalagi, kerap terjadi praktik pungutan liar (Pungli) yang kerap menuai keluhan masyarakat. (apn/df)

Produk DPRD

Berita Terbaru