@dmin
Pasar Jaya Kelola Sampah Mandiri, Nova: Kami Mendukung
Pasar Jaya Kelola Sampah Mandiri, Nova: Kami Mendukung February 25, 2026 2:05 pm Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati. Dukungan tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama jajaran Perumda Pasar Jaya di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, perlu pengelolaan mandiri untuk mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kini menerima sekitar 7.800 ton sampah per hari. “Kami mendukung pengelolaan sampah mandiri. Beban di Bantargebang sudah sangat besar dan armada sangat banyak sehingga antreannya panjang,” ucap Nova. Nova mengingatkan, rencana pembangunan fasilitas pengolahan. Termasuk insinerator atau mesin pembakaran sampah bersuhu tinggi, harus memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) melakukan supervisi. “Insinerator jangan sampai berdampak pada pedagang maupun konsumen di sekitarnya. Aspek AMDAL dan residu pembakaran harus diawasi ketat,” tegas Nova. Selain itu, Nova menyoroti keterbatasan armada pengangkut sampah yang menyebabkan penumpukan di Pasar Induk Kramat Jati. Volume sampah di pasar tersebut dapat mencapai 200 ton per hari. Terutama saat Ramadan dan musim panen. “Jika kebutuhan armada 15 sampai 17 unit per hari tidak terpenuhi, penumpukan akan terus berulang,” jelas Nova. Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Raja Malem Tarigan membenarkan kondisi tersebut. Raja menyampaikan pengangkutan sampah saat itu masih sepenuhnya bergantung pada armada Dinas Lingkungan Hidup. “Jika kondisi armada seperti itu (mengandalkan Dinas LH) terus berlangsung, penumpukan bisa kembali terjadi,” terang Raja. Sebagai langkah jangka panjang, Perumda Pasar Jaya menjalin kerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) untuk menyiapkan sistem pengelolaan sampah mandiri pada 2027. “Sangat tepat jika dilakukan pengelolaan sampah mandiri karena komposisi sampah di pasar didominasi sampah organik. Komposisi sampah kami 90 sampai 95 persen organik,” pungkas Raja. Komisi B DPRD DKI Jakarta memastikan akan terus melakukan pengawasan agar pengelolaan sampah berjalan efektif, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar. (all/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati. Dukungan tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama jajaran Perumda Pasar Jaya di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, perlu pengelolaan mandiri untuk mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah … Pasar Jaya Kelola Sampah Mandiri, Nova: Kami Mendukung
Fokus Tekan Pengangguran
Fokus Tekan Pengangguran February 25, 2026 1:06 pm DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan alokasi anggaran Bidang Ketenagakerjaan 2026, Rabu (25/2). Ketua DPRD Khoirudin memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani, Wibi Andrino, Basri Baco, dan Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto. Khoirudin menjelaskan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dan aspirasi masyarakat. Termasuk hasil audiensi lewat surat dari calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Jepang, beberapa waktu lalu. “Rapat ini menindaklanjuti hasil audiensi surat calon tenaga kerja yang akan dikirim ke Jepang,” ujar Khoirudin. Pembahasan anggaran ketenagakerjaan fokus pada upaya konkret mengurangi angka pengangguran di Jakarta. Membuka peluang peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). “Salah satu meningkatkan kompetensi SDM kemarin sudah ada program Transjakarta Academy,” kata Khoirudin. Program itu dapat menjadi salah satu instrumen strategis menekan angka pengangguran serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor transportasi dan layanan publik. Tingkat pengangguran di Jakarta masih tergolong tinggi, yakni 6,4 persen. Meski menunjukkan tren positif atau sudah turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Dari sekitar 5,5 juta angkatan kerja, masih sekitar 350 ribu warga belum memiliki pekerjaan. Kondisi itu menjadi perhatian serius. Berpotensi menimbulkan dampak sosial lanjutan. Termasuk meningkatnya risiko kriminalitas bila tidak tertangani secara berkelanjutan. “Pengangguran memang turun 0,1 persen, tapi masih dua kali lipat dari batas toleransi,” pungkas Khoirudin. Melalui pembahasan anggaran ketenagakerjaan, tegas dia, komitmennya untuk mendorong kebijakan dan program yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Begitu pula peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat pencari kerja. (gie/df)

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan alokasi anggaran Bidang Ketenagakerjaan 2026, Rabu (25/2). Ketua DPRD Khoirudin memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani, Wibi Andrino, Basri Baco, dan Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto. Khoirudin menjelaskan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dan aspirasi masyarakat. Termasuk hasil audiensi lewat surat dari calon tenaga kerja yang … Fokus Tekan Pengangguran
Harga Sembako di Awal Ramadan Stabil
arga Sembako di Awal Ramadan Stabil February 25, 2026 12:01 pm Mulai awal Ramadhan 1447 Hijriyah, harga sejumlah kebutuhan pokok (Sembako) mengalami kenaikan. Namun, pemerintah mmemastikan harganya masif relatif stabil. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Mengendalikan gejolak pasar. Demikian ungkap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, Jumat (21/2/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, mayoritas harga sembak tercatat merangkak naik. Cabe rawit merah naik 9,54 persen menjadi Rp.83.850 per kilogram. Cabe merah keriting juga mulai naik 8,16 persen menjadi Rp.50.350 per kilogram. Demikian pula harga bawang merah, naik 5,68 persen menjadi Rp.46.500 per kilogram, bawang putih ukuran sedang naik 1,35 persen menjadi Rp.41.3650 per kilogram. Begitu pula dengan beras kualitas bawah tercatat naik 3,13 persen menjadi Rp.14.650 per kilogram. “Sedangkan beras kualitas bawah II naik 4,55 persen menjadi Rp.15.100 per kilogram,” ujar Nova. Di sisi lain, Anggota Komsii B Wa Ode Herlina mengemukakan, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam ras, 2,18 persen menjadi Rp.42.150 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas I meningkat 1,74 persen menjadi Rp.145.900 per kilogram. Sedangkan daging sapi kualitas II naik 2,83 persen menjadi 139.400/kg. Menanggapi kondisi harga tersebut, Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto menegaskan, akan terus memantau pergerakan harga. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, masih terdapat sejumlah komoditas yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). “Meski secara umum harga bahan pokok tersebut dinilai relatif stabil,” ungkap Wahyu. (stw/df)

Mulai awal Ramadhan 1447 Hijriyah, harga sejumlah kebutuhan pokok (Sembako) mengalami kenaikan. Namun, pemerintah mmemastikan harganya masif relatif stabil. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Mengendalikan gejolak pasar. Demikian ungkap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, Jumat (21/2/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, mayoritas harga sembak tercatat merangkak naik. Cabe rawit merah naik 9,54 … Harga Sembako di Awal Ramadan Stabil
Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran
Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran February 25, 2026 10:07 am Untuk mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawai. Kebijakan itu menjadi kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nonASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Skema libur panjang Idul Fitri tersebut totalnya 13 hari. Kebijakan tersebut merupakan kombinasi antara sistem WFA, cuti bersama serta libur akhir pekan. Tujuannya, mengurangi kepadatan arus mudik. Sekaligus memberi kesempatan kepada masyaraka menikmati momentum Lebaran bersama keluarga,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Jumat (21/2/2026). Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) Kebijakan tersebut, tambah dia, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2026. Didukung Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan kebijakan kerja fleksibel tersebut. Bahkan, Menteri Ketenagakerjan Yasierli meminta agar kepala daerah medorong perusahaan di wilayahnya masing-masing agar memberi kesempatan pekerja melakukan WFA pada tanggal yang telah ditentukan. Secara terpisah, Ketua Komisi A Inggard Joshua mengemukakan, pengaturan tersebut akan membuat masyarakat bisa mulai mudik lebih awal. Tanpa harus menunggu cuti bersama resmi dimulai. Jika dihitung sejak akhir pekan sebelum masa WFA, masyarakat bisa menikmati libur panjang mulai Minggu, 15 Maret hingga Selasa 24 Maret 2026. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua. (dok.DDJP) “Sehingga, mereka dapat menikmati libur Lebaran selama 13 hari. Dengan jadwal seperti itu, pekerja punya waktu lebih fleksibel untuk mudik Lebaran hingga tak perlu buru-buru kembali ke kota,” urai Inggard. Di sisi lain, Sekretaris Komisi A Mujiyono berharap, kebijakan tersebut bisa membuat arus perjalanan lebih merata. Dapat meningkatkan kenyamanan selama Lebaran. Pemprov DKI Jakarta juga akan menyesuaikan penerapan skema kerja fleksibel atau WFA bagi ASN selama periode libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat pada Rabu, 11/2/2026, di balaikota. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. (dok.DDJP) “Gubernur juga menegaskan, selalu mengikuti keputusan maupun arahan pemerintah pusat. Termasuk WFA,” imbuh Mujiyono. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026. Mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi ASN. “Meski menerapkan skema fleksibel, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai pelayanan di lapangan terganggu,” tegas Mujiyono. (stw/df)

Untuk mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawai. Kebijakan itu menjadi kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nonASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Skema libur panjang Idul Fitri tersebut totalnya 13 hari. Kebijakan tersebut merupakan kombinasi antara sistem WFA, cuti bersama … Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran
Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng
Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng February 24, 2026 7:02 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menuntaskan persoalan sertifikat rumah toko (Ruko) milik warga di kawasan Citypark Business District (CBD). Penyerahan sertifikat tertunda selama 16 tahun. Ia berharap, ada langkah konkret dari Pemkot Jakarta Barat menekan developer agar menyelesaikan persoalan sertifikat tersebut. “Setelah audiensi ini saya tentunya berharap pemerintah kota bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar William usai audiensi dengan warga CBD, Selasa (24/2). William menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perumahan Nasional (Perumnas) Cengkareng telah kooperatif untuk menyelesaikan kendala administrasi yang selama ini menghambat penerbitan sertifikat. “Tadi hasil rapat ini sangat positif. Dari BPN sudah bersedia, dari Perumnas juga sudah kooperatif. Artinya tinggal developer memenuhi kewajibannya,” kata William. William meminta Pemkot Jakarta Barat agar mengambil alih serta mengoordinasikan penyelesaian persoalan tersebut. Tujuannya agar pengembang memenuhi tanggung jawab mengenai sertifikat milik warga. “Saya berharap wali kota bisa memimpin aduan ini dengan berkoordinasi bersama BPN, Perumnas, dan yang paling penting memastikan developer memenuhi kewajibannya,” tegas dia. William menambahkan, walikota punya instrumen hukum mengawasi dan menindak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban. Termasuk penyediaan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsi (SLF). “Memastikan developer yang ada di Jakarta memenuhi kewajibannya. Jadi kontrolnya sebenarnya ada di kota administrasi,” terang dia. Terkait penyebab keterlambatan, William mengungkapkan, terdapat kesalahan administrasi pada tahap awal pengurusan dokumen pertanahan. “Hambatannya seperti disampaikan dalam audiensi, terjadi kesalahan administrasi pada awalnya. HPL yang dikeluarkan ternyata tidak lengkap sehingga pembuatan sertifikat HGB menjadi terhambat,” papar dia. Meski demikian, William memastikan, persoalan tersebut kini telah menemukan titik terang. BPN dan Perumnas bersedia menyelesaikan proses sertifikasi. Syaratnya, pengembang memenuhi kewajiban. Antara lain, pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penyerahan Fasum dan Fasos. “”Kalau semuanya ini dijalankan, dalam satu bulan ini saya kira warga bisa mendapatkan sertifikat,” ujar dia optimistis. Dengan demikian, William mengimbau warga agar tetap konsisten mengawal proses hingga tuntas. “Harapannya warga tetap punya keteguhan untuk mengurus sertifikatnya sampai selesai. Saya dan teman-teman Komisi A pasti akan mengawal dan memastikan hak warga dipenuhi,” tutup William. Sementara itu, Kuasa Hukum Paguyuban Warga CBD Marcell berharap, setelah audiensi, penyelesaian sertifikat ruko dapat terselesaikan dengan jelas. Sebab, warga telah menunggu kepastian selama 16 tahun yang merupakan hak warga CBD. “Harapan kami dalam satu bulan ini warga bisa mendapatkan haknya sertifikat ruko. Dengan pihak BPN dan Perumnas dapat terselesaikan dengan baik,” pungkas dia. (apn/df)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menuntaskan persoalan sertifikat rumah toko (Ruko) milik warga di kawasan Citypark Business District (CBD). Penyerahan sertifikat tertunda selama 16 tahun. Ia berharap, ada langkah konkret dari Pemkot Jakarta Barat menekan developer agar menyelesaikan persoalan sertifikat tersebut. “Setelah audiensi ini saya tentunya berharap pemerintah kota bisa … Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng
Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A
Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A February 24, 2026 1:30 pm Komisi A DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Paguyuban Warga Citypark Business District (CBD) Cengkareng, Jakarta Barat, terkait penyelesaian sertifikat Ruko (rumah toko), Selasa (24/2). Ketua Komisi A Inggard Joshua bersama Sekretaris Komisi A Mujiyono memimpin rapat. Inggard meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan status tanah di CBD Cengkareng. Sebab, warga CBD belum menerima sertifikat Ruko selama 16 tahun. “Supaya warga tahu perbedaan status Hak Guna Bangunan (HGB) murni denga HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL),” ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta. Sayangnya, pihak developer tidak turut hadir dalam pertemuan tersebut. “Hal ini harus menjadi catatan. Pengembang punya kewajiban terhadap pemerintah daerah,” tegas Inggard. Turut hadir dalam rapat itu, Anggota Komisi A Nuchbatillah, William Aditya Sarana, Inad Luciawaty, Heri Kustanto, dan Zahrina Nurbaiti. Sedangkan dari eksekutif, hadir perwakilan Biro Hukum Setda DKI Jakarta dan Kanwil BPN Jakarta Barat. Audiensi itu mengacu pada Surat Nomor 230/HM.03.01 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Komisi A DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Paguyuban Warga Citypark Business District (CBD) Cengkareng, Jakarta Barat, terkait penyelesaian sertifikat Ruko (rumah toko), Selasa (24/2). Ketua Komisi A Inggard Joshua bersama Sekretaris Komisi A Mujiyono memimpin rapat. Inggard meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan status tanah di CBD Cengkareng. Sebab, warga CBD belum menerima sertifikat Ruko selama 16 tahun. “Supaya warga … Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A
Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan
Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan February 24, 2026 1:02 pm Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Selasa (24/2). Ketua Bapemperda Abdul Aziz bersama Wakil Ketua Bapemperda Jakarta Jhonny Simanjuntak memimpin rapat. Hadir Anggota Bapemperda M. Subki, Wa Ode Herlina, Francine Widjojo, dan Ismail. Pembahasan Ranperda secara mendalam dengan menelaah pasal demi pasal. Memastikan regulasi mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sistem pangan di Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok beserta jajaran. Kegiatan itu mengacu pada Surat Undangan Rapat Nomor 242/HK.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (yla/df)

Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Selasa (24/2). Ketua Bapemperda Abdul Aziz bersama Wakil Ketua Bapemperda Jakarta Jhonny Simanjuntak memimpin rapat. Hadir Anggota Bapemperda M. Subki, Wa Ode Herlina, Francine Widjojo, dan Ismail. Pembahasan Ranperda secara mendalam dengan menelaah pasal demi pasal. Memastikan regulasi mampu … Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan
Kelola Anggaran Pendidikan secara Cermat
Kelola Anggaran Pendidikan secara Cermat February 23, 2026 5:56 pm Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengingatkan pemerintah provinsi agar cermat dalam mengelola anggaran terkait wacana pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri. Menurut dia, program pengiriman pelajar berprestasi ke luar negeri merupakan langkah positif selama tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. “Wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu baik. Selain membantu anak mencapai impian, juga diharap bisa membangun Jakarta,” ujar Justin, Senin (23/2). Ia menilai keterbatasan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan baru tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (dok.DDJP) “Karena itu, wacana memberikan beasiswa LPDP ke luar negeri ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut,” tutur Justin. Ia menegaskan, Pemprov DKI perlu memastikan sumber pendanaan program tersebut tidak berdampak pada keberlanjutan bantuan sosial, khususnya di sektor pendidikan lainnya. “Ke depannya, harus jelas dari mana anggarannya untuk itu semua, jangan sampai membuat Pemprov kesulitan memenuhi kebutuhan bantuan sosial,” kata Justin. Menurut dia, sangat penting menjaga keberlangsungan bantuan sosial di bidang pendidikan seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar tetap berjalan optimal dan menjangkau masyarakat luas. “Jangan sampai ada pengurangan-pengurangan kuota maupun besaran manfaat terdampak pada masyarakat,” pungkas Justin. (gie/df)

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengingatkan pemerintah provinsi agar cermat dalam mengelola anggaran terkait wacana pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri. Menurut dia, program pengiriman pelajar berprestasi ke luar negeri merupakan langkah positif selama tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. “Wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar … Kelola Anggaran Pendidikan secara Cermat
Perkuat Pengawasan Digital Transjakarta Pascainsiden Koridor 13
Perkuat Pengawasan Digital Transjakarta Pascainsiden Koridor 13 February 23, 2026 2:01 pm Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendorong penguatan sistem pengawasan digital pramudi PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyusul insiden kecelakaan dua armada di Koridor 13, Senin (23/2). Insiden terjadi di Jalur Layang Ruas Swadarma arah Cipulir. Melibatkan dua bus. Mengakibatkan puluhan penumpang luka ringan. Dugaan sementara, faktor kelelahan pramudi. Kini, masih dalam proses investigasi aparat berwenang. Pandapotan menyampaikan, pada Desember 2025, Komisi B meninjau sistem pengawasan di Command Center Transjakarta. Dari hasil peninjauan itu, jumlah personel pengawas belum sebanding dengan jumlah armada yang beroperasi. “Kami sudah melihat langsung di Command Center. Saat itu sekitar 20 orang mengawasi kurang lebih 5.000 armada. Kondisi tersebut tidak seimbang,” ujar Pandapotan, beberapa waktu lalu. Ia menilai, pengawasan berbasis teknologi perlu maksimal agar seluruh pergerakan armada dapat terdeteksi secara menyeluruh. Menekan risiko kecelakaan. “Pengembangan teknologi penting untuk memastikan semua armada terpantau dengan baik. Jangan sampai ada celah pengawasan,” jelas Pandapotan. Selain itu, Pandapotan meminta operator pihak ketiga yang bekerja sama dengan Transjakarta turut memperkuat sistem pengawasan armada masing-masing. “Ke depan, pengawasan tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada Transjakarta. Operator pihak ketiga juga harus memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi,” kata Pandapotan. Ia menegaskan, sinergi antara Transjakarta dan operator diperlukan untuk menekan potensi kesalahan manusia di lapangan. “Harus ada kerja sama dan sinergi. Dengan pengawasan yang kuat, aktivitas pramudi dapat terpantau dan risiko kesalahan bisa ditekan,” pungkas dia. (all/df)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendorong penguatan sistem pengawasan digital pramudi PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyusul insiden kecelakaan dua armada di Koridor 13, Senin (23/2). Insiden terjadi di Jalur Layang Ruas Swadarma arah Cipulir. Melibatkan dua bus. Mengakibatkan puluhan penumpang luka ringan. Dugaan sementara, faktor kelelahan pramudi. Kini, masih dalam proses investigasi aparat berwenang. Pandapotan menyampaikan, pada … Perkuat Pengawasan Digital Transjakarta Pascainsiden Koridor 13
Sekretariat DPRD Tekankan Makna Puasa Berkualitas
Sekretariat DPRD Tekankan Makna Puasa Berkualitas February 23, 2026 12:03 pm Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar ceramah agama perdana Ramadan 1447 Hijriah di Ruang Rapat Badan Anggaran Lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/2). Kegiatan tersebut diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Tenaga Ahli (TA) serta pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD. Ceramah mengangkat tema ‘Meraih Ridha Allah SWT Melalui Puasa yang Berkualitas’. Tema tersebut menekankan pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas ibadah sekaligus etos kerja. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta Asril Pinayungan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin setiap Ramadan sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual pegawai. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta Asril Pinayungan. (dok.DDJP) “Ceramah agama pada Ramadan pertama tersebut merupakan kegiatan rutin di DPRD Provinsi DKI Jakarta,” terang Asril. Ia menilai, puasa berkualitas tidak hanya diukur dari ibadah personal, tetapi juga tercermin dalam tanggung jawab menjalankan tugas kedinasan. “Puasa yang berkualitas sederhana. Datang ke kantor dan bekerja dengan baik sudah termasuk berkualitas,” jelas Asril. Asril memastikan suasana kerja di Sekretariat DPRD tetap berjalan normal selama Ramadan. Pegawai tetap menjalankan tugas secara profesional. “Saya melihat dari lantai satu sampai lantai lima pegawai tetap bekerja dengan baik dan menjalankan puasa dengan sehat. Kualitas kembali pada niat,” ujar Asril. Sementara itu, penceramah KH Arifuddin Husni menjelaskan puasa tidak hanya dimaknai sebagai menahan lapar dan dahaga. “Puasa juga menahan pandangan, lisan, dan perbuatan,” tutur Arifuddin. Ia mengajak seluruh pegawai memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah, termasuk membaca dan mengkhatamkan Alquran. “Puasa berkualitas harus diiringi peningkatan ibadah. Upayakan mengkhatamkan Alquran selama Ramadan,” pesan Arifuddin. (all/df)

Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar ceramah agama perdana Ramadan 1447 Hijriah di Ruang Rapat Badan Anggaran Lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/2). Kegiatan tersebut diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Tenaga Ahli (TA) serta pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD. Ceramah mengangkat tema ‘Meraih Ridha Allah SWT Melalui Puasa yang … Sekretariat DPRD Tekankan Makna Puasa Berkualitas