@dmin
Rapat Paripurna Dua Ranperda, Khoirudin: Ditunggu Masyarakat
Rapat Paripurna Dua Ranperda, Khoirudin: Ditunggu Masyarakat March 2, 2026 12:01 pm DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (2/3). Yaitu, Ranperda Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Lingkungan Hidup. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memimpin rapat paripurna bersama Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah, Wibi Andrino, serta Basri Baco. Khoirudin menyatakan, masyarakat menanti kedua regulasi tersebut. Sebab, menyangkut ketahanan keluarga dan keberlanjutan lingkungan. “Insyaallah, dua Perda itu ditunggu masyarakat,” ujar Khoirudin usai memimpin rapat paripurna. Khoirudin menjelaskan, Ranperda Pembangunan Keluarga bertujuan menjamin ketahanan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan sosial. “Benteng utama dalam bermasyarakat,” ucap Khoirudin. Sementara itu, Ranperda tentang Lingkungan Hidup menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. “Lingkungan menjadi kewajiban kita bersama untuk kita lindungi agar ada kesesuaian antara manusia dan lingkungan hidup,” tegas Khoirudin. Khoirudin berharap, pembahasan kedua Ranperda berjalan optimal hingga penetapan menjadi peraturan daerah. (gie/all/df)

DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (2/3). Yaitu, Ranperda Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Lingkungan Hidup. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memimpin rapat paripurna bersama Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah, Wibi Andrino, serta Basri Baco. Khoirudin menyatakan, masyarakat menanti kedua regulasi tersebut. Sebab, menyangkut ketahanan … Rapat Paripurna Dua Ranperda, Khoirudin: Ditunggu Masyarakat
Kick Off Jakarta Ramadan Festival di Bundaran HI
Kick Off Jakarta Ramadan Festival di Bundaran HI February 27, 2026 6:13 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Kick Off Jakarta Ramadan Festival yang digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian acara Ramadan oleh Pemprov DKI Jakarta menyemarakkan bulan suci. Sekaligus memberikan ruang hiburan, belanja, dan rekreasi bagi warga ibukota. Usai berkeliling dan menyaksikan penampilan 1.300 pemain alat musik rebana, Rany mengapresiasi suasana dan konsep acara yang mampu menghadirkan nuansa kebersamaan sepanjang jalan Bundaran HI. “Seru banget, jadi vibes-nya hangat. Pemprov dan seluruh jajarannya luar biasa. Suasana Ramadannya berbeda bangat dan keren,” ujar Rany, Jumat (27/2). Menurut dia, Jakarta Ramadan Festival sangat bagus. Memberikan alternatif bagi warga Jakarta untuk menikmati momentum Ramadan. Tanpa harus keluar kota. “Jadi, keluarga punya pilihan untuk bisa tetap healing di kotanya sendiri,” kata Rany. Kegiatan itu, kata dia, merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada warga. “Untuk bisa tetap menyambut Ramadan dan Idul Fitri dengan penuh sukacita,” tutur Rany. Dari sisi ekonomi, lanjut dia, kegiatan itu bermanfaat bagi semua pihak. Baik untuk pembeli maupun penjual. Pembeli mendapat potongan harga (diskon) untuk tempat penginapan dan tempat hiburan. Sedangkan penjual mendapat insentif pajak. Rany berharap, Jakarta Ramadan Festival dapat menjadi agenda tahunan. Memperkuat semangat kebersamaan di bulan suci. Termasuk mendorong perputaran ekonomi lokal dan kenyamanan warga Jakarta dalam menyambut Idul Fitri. “Itu kita perlu support. Semuanya dapat apresiasi dari Pemprov,” pungkas Rany. (gie/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Kick Off Jakarta Ramadan Festival yang digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian acara Ramadan oleh Pemprov DKI Jakarta menyemarakkan bulan suci. Sekaligus memberikan ruang hiburan, belanja, dan rekreasi bagi warga ibukota. Usai berkeliling dan menyaksikan penampilan 1.300 pemain alat musik rebana, … Kick Off Jakarta Ramadan Festival di Bundaran HI
Ranperda Sistem Pangan, Urgensi Penyediaan Lahan
Ranperda Sistem Pangan, Urgensi Penyediaan Lahan February 26, 2026 4:17 pm Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Ismail menyoroti pentingnya aspek penyediaan lahan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Ismail menyampaikan hal itu dalam rapat Bapemperda bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan tersebut, Ismail menilai, ruang lingkup yang tercantum dalam Pasal 2 Ranperda belum secara spesifik memuat unsur penyediaan lahan. Padahal, aspek tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Jakarta. “Di sini saya belum melihat ada unsur yang secara spesifik menyebutkan tentang penyediaan lahan. Padahal kita ketahui bersama kunci dari masalah ketahanan pangan itu adalah lahan,” ujar Ismail. Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP) Selama ini, jelas dia, Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan skema kontrak farming atau on-farming dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurut dia, pola tersebut perlu penguatan dengan regulasi yang secara tegas mengatur penyediaan lahan pertanian di wilayah DKI Jakarta. Ismail kemudian mengaitkan urgensi tersebut dengan Pasal 5 ayat 2 Ranperda yang menyebutkan bahwa ketersediaan pangan bersumber dari tiga unsur, yakni produksi pangan, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dan pengadaan pangan. Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat 2 ditegaskan pengadaan CPPD mengutamakan produksi pangan di Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan tersebut, kata Ismail, menunjukkan faktor lahan menjadi sangat penting untuk merealisasikan prioritas produksi pangan di dalam daerah. “Ini sangat tegas. Bahwa faktor lahan itu sangat urgent untuk bisa merealisasikan hal ini. Jadi jangan kita melihat pada skema yang selama ini terjadi, yaitu dengan kontrak farming dan sebagainya,” kata dia. Ia juga menyoroti Pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengadaan pangan dilakukan apabila produksi pangan atau CPPD tidak mencukupi. Artinya, pengadaan dari luar daerah bersifat opsional, sementara prioritas utama tetap pada produksi di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Ismail mengusulkan agar ketentuan mengenai penyediaan lahan pertanian dimasukkan secara eksplisit dalam ruang lingkup Ranperda. Ia menambahkan, langkah tersebut penting agar regulasi itu dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi perangkat daerah. Termasuk Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) dalam menjalankan kebijakan pangan. “Sehingga bisa menjadi payung hukum yang membuat siapapun nanti eksekutornya dinas KPKP dan sebagainya itu punya pegangan yang kuat,” tukas dia. (yla/df)

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Ismail menyoroti pentingnya aspek penyediaan lahan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Ismail menyampaikan hal itu dalam rapat Bapemperda bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan tersebut, Ismail menilai, ruang lingkup yang tercantum dalam Pasal 2 Ranperda belum secara spesifik memuat unsur penyediaan … Ranperda Sistem Pangan, Urgensi Penyediaan Lahan
Perbaikan Infrastruktur Jalan Butuh Inovasi
Perbaikan Infrastruktur Jalan Butuh Inovasi February 26, 2026 2:01 pm Penanganan jalan rusak akibat hujan ekstrem harus fokus langkah jangka pendek dan jangka. Meskipun perlu perbaikan bertahap. Pendekatan tersebut penting. Keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan mengatakan, mengapresiasi peran serta masyarakat yang secara swadaya menandai titik-titik jalan rusak demi mencegah kecelakaan. Terutama di lokasi jalan dengan lubang yang cukup dalam. Hal itu sebagai upaya jangka pendek. “Terutama untuk mengingatkan pengguna jalan agar lebih waspada,” ujar Ali, Kamis (26/2). Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan. (dok.DDJP) Ia menegaskan, langkah swadaya tersebut bersifat sementara. Tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, DPRD meminta instansi terkait menindaklanjuti sesuai skala prioritas. “Penandaan itu hanya langkah darurat. Penanganan tetap harus dilakukan oleh pemerintah agar lebih aman dan berkelanjutan,” jelas dia. Sedangkan untuk jangka panjang, Komisi D mulai membuka ruang diskusi terkait peningkatan kualitas dan inovasi material aspal. Tujuannya agar lebih tahan terhadap curah hujan tinggi dan beban lalu lintas di Jakarta. Upaya itu perlu lewat kajian teknis dan perhitungan anggaran secara matang. “Kemungkinan peningkatan kualitas aspal agar lebih resilien terhadap kondisi ekstrem,” ungkap Ali. Kajian untuk menentukan opsi di antaranya, kata Ali, kerja sama antara Dinas Bina Marga dengan BUMD konstruksi. Mendorong inovasi material jalan yang lebih adaptif dan berumur panjang. “Kerja sama tentu perlu kajian dan perhitungan anggaran,” pungkas Ali. (all/df)

Penanganan jalan rusak akibat hujan ekstrem harus fokus langkah jangka pendek dan jangka. Meskipun perlu perbaikan bertahap. Pendekatan tersebut penting. Keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan mengatakan, mengapresiasi peran serta masyarakat yang secara swadaya menandai titik-titik jalan rusak demi mencegah kecelakaan. Terutama di lokasi jalan dengan … Perbaikan Infrastruktur Jalan Butuh Inovasi
Segera Evaluasi Manajemen PT Transjakarta
Segera Evaluasi Manajemen PT Transjakarta February 26, 2026 1:02 pm Evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen operasional Bus Transjakarta menjadi salah satu sorotan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. Hal itu mengacu pada insiden kecelakaan dua armada Transjakarta di Koridor 13, beberapa waktu lalu. Sebanyak 24 penumpang luka ringan. “Kecelakaan Bus Transjakarta belum lama ini sangat disayangkan,” ujar Francine, Kamis (26/2). Peristiwa itu dampak dari salah satu pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengantuk. Bus keluar jalur hingga memasuki lajur berlawanan dan menabrak armada lain. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. (dok.DDJP) “Para sopir tidak boleh mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk. Transjakarta harus memastikan sopirnya selalu berada dalam kondisi prima ketika berkendara,” kata Francine. Ia menilai, kelelahan pengemudi bisa akibat jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal menuju depo pengambilan bus. “Sehingga mereka sudah lelah sebelum berkendara di jalan,” ungkap Francine. Karena itu, butuh pengaturan yang lebih manusiawi. Mulai dari waktu kerja, waktu istirahat, jarak tempuh, dan pengaturan pergantian shift. “Untuk menjaga kondisi para pengendara Transjakarta terhindar dari kelelahan fisik maupun mental,” tutur Francine. Ia mendorong penataan ulang sistem manajemen. Seperti penugasan pengemudi sesuai dengan dengan lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan depo. “Memastikan kecelakaan ini tidak terulang lagi di kemudian hari,” pungkas Francine. (gie/df)

Evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen operasional Bus Transjakarta menjadi salah satu sorotan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. Hal itu mengacu pada insiden kecelakaan dua armada Transjakarta di Koridor 13, beberapa waktu lalu. Sebanyak 24 penumpang luka ringan. “Kecelakaan Bus Transjakarta belum lama ini sangat disayangkan,” ujar Francine, Kamis (26/2). Peristiwa itu dampak dari salah satu … Segera Evaluasi Manajemen PT Transjakarta
Program Quick Wins, Nabilah: Memastikan Sesuai Harapan Warga
Program Quick Wins, Nabilah: Memastikan Sesuai Harapan Warga February 26, 2026 11:04 am Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Program Quick Wins Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno perlu evaluasi secara menyeluruh. Menurut dia, quick wins harus berjalan cepat, terukur, dan parameter keberhasilan program. Tidak sekadar administratif dan seremonial. “Harus benar-benar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nabilah, beberapa waktu lalu. Ia mencontohkan, penanganan genangan air ketika hujan yang harus berkurang. Begitu pula dengan pelayanan publik harus membaik. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi. (dok.DDJP) “Terakhir, apakah keluhan warga juga menurun,” ungkap Nabilah. Berbagai janji program kepada masyarakat, kata dia, harus ada evaluasi. Misalnya di sektor strategis seperti pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga perbaikan infrastruktur lingkungan. Sejumlah program itu, lanjut Nabilah, membutuhkan percepatan dan konsistensi dalam eksekusi. Publik harus bisa mengkases secara transparans atas capaian program hingga indikator kinerja. “Berapa persen realisasi anggaran, dan apa kendala di lapangan,” tutur dia. Meski demikian, Nabilah mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dalam merespon cepat dalam penanganan darurat dan perbaikan layanan. Keberlanjutan dan dampak jangka panjang tetap menjadi kunci dalam menuntaskan dan menyelesaikan program. Politisi PKS itu menambahkan, setahun merupakan waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Evaluasi bukan untuk menjatuhkan. “Tetapi memastikan Jakarta bergerak sesuai harapan warga. Kita ingin quick wins bukan hanya cepat di awal, tetapi kuat dalam hasil,” pungkas Nabilah. (red)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Program Quick Wins Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno perlu evaluasi secara menyeluruh. Menurut dia, quick wins harus berjalan cepat, terukur, dan parameter keberhasilan program. Tidak sekadar administratif dan seremonial. “Harus benar-benar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nabilah, beberapa waktu lalu. Ia mencontohkan, penanganan genangan air ketika hujan … Program Quick Wins, Nabilah: Memastikan Sesuai Harapan Warga
Legislator Apresiasi Gerak Cepat Penanganan Tumpukan Sampah
Legislator Apresiasi Gerak Cepat Penanganan Tumpukan Sampah February 26, 2026 10:05 am Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah mengapresiasi penanganan terhadap tumpukan sampah di lingkungan permukiman RT 013 RW 03, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (23/2). Sebelumnya, Sholikhah menampung aspirasi warga lewat kegiatan reses. Selanjutnya, ia berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Pihak kelurahan setempat pun langsung menerjunkan petugas Penanganan Prasaranan Sarana Umum (PPSU). Alhasil, lokasi penumpukan sampah teratasi. Sholikhah juga berharap, kegiatan reses terus menjadi sarana efektif mempererat hubungan antara wakil rakyat dan warga. “Serta mendorong percepatan penyelesaian berbagai permasalahan di lingkungan,” ujar politisi PKS itu. Tindakan cepat penanganan tumpukan sampah itu menuai apresiasi warga. “Terima kasih kepada Ibu Hj. Sholikhah atas kepedulian dan komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ucap seorang warga. (red)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah mengapresiasi penanganan terhadap tumpukan sampah di lingkungan permukiman RT 013 RW 03, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (23/2). Sebelumnya, Sholikhah menampung aspirasi warga lewat kegiatan reses. Selanjutnya, ia berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Pihak kelurahan setempat pun langsung menerjunkan petugas Penanganan Prasaranan Sarana Umum (PPSU). Alhasil, lokasi penumpukan sampah teratasi. Sholikhah … Legislator Apresiasi Gerak Cepat Penanganan Tumpukan Sampah
Optimalisasi Anggaran demi Tekan Angka Pengangguran
Optimalisasi Anggaran demi Tekan Angka Pengangguran February 25, 2026 4:17 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, perlu optimalisasi anggaran serta keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Sebab, pengangguran sudah pada level mengkhawatirkan. Karena itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Mendorong sinergi bersama Pemprov DKI Jakarta melayani masyarakat. Khususnya pada sektor ketenagakerjaan. “Jadi yang kami lakukan untuk melayani warga Jakarta,” ujar Khoirudin, Rabu (25/2). Ia menilai, tingkat pengangguran di Jakarta yakni 6,4 persen. Telah melampaui batas toleransi dan berpotensi memicu dampak sosial lanjutan. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) Dari sekitar 5,5 juta angkatan kerja, masih sekitar 350 ribu warga belum memiliki pekerjaan. “Pengangguran sudah mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas normal,” tandas Khoirudin. Menurut dia, perlu respon dengan kebijakan anggaran yang lebih fokus dan berpihak pada kondisi tersebut. Sementara alokasi anggaran saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pengangguran. “Saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran,” ungkap Khoirudin. Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait untuk memastikan keberpihakan anggaran tersebut diwujudkan secara nyata. Terutama dalam program pelatihan kerja bagi masyarakat. “Jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena tidak ada anggaran,” tutur Khoirudin. Sebab, berkurangnya anggaran di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dari Rp714 miliar di tahun 2025 menjadi Rp401 miliar di tahun 2026 berimbas pada keterbatasan jumlah peserta pelatihan kerja yang dapat difasilitasi pemerintah. “Jumlah peserta pelatihannya menjadi sangat terbatas,” kata Khoirudin. Sebagai langkah alternatif, ia mendorong adanya penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut berkontribusi dalam membuka peluang kerja dan mendukung penanganan pengangguran. Di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja, kata Khoirudin, perl solusi bersama. “Kalaupun anggaran berkurang, tapi kita bisa penugasan kepada BUMD terkait,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, perlu optimalisasi anggaran serta keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Sebab, pengangguran sudah pada level mengkhawatirkan. Karena itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Mendorong sinergi bersama Pemprov DKI Jakarta melayani masyarakat. Khususnya pada sektor ketenagakerjaan. “Jadi yang kami lakukan untuk melayani warga Jakarta,” ujar Khoirudin, Rabu (25/2). Ia menilai, … Optimalisasi Anggaran demi Tekan Angka Pengangguran
Penumpukan Sampah Disorot Legislator
Penumpukan Sampah Disorot Legislator February 25, 2026 4:16 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty menambahkan, persoalan sampah memerlukan perhatian serius dari pihak pemangku kebijakan. Menurut dia, di sejumlah lokasi masih terlihat penumpukan sampah. Karena itu, ia meminta jajaran Dinas Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti. Inad mengungkapkan hal itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selain itu, harap Inad, para kader Jumantik tidak hanya bekerja mencari sarang nyamuk. “Tapi juga bisa meningkatkan kesadaran agar warga melaksanakan PSN mandiri,” ujar dia, Rabu (25/2). Dalam kegiatan tersebut juga membahas sebanyak 313 usulan. Di antaranya, sebanyak 216 usulan akan menjadi usulan ke Musrenbang tingkat kota. Camat Grogol Petamburan, Raditian Ramajaya mengatakan, sebanyak 313 usulan dari tujuh kelurahan yang dibahas terdiri 284 usulan pembangunan fisik dan 29 usulan pembangunan non fisik. Disepakati 216 usulan untuk diteruskan ke tingkat kota. “Mayoritas usulan ditujukan ke SDA dan Bina Marga. Selebihnya ada usulan yang ditujukan ke PPAPP, Sosial, Kebudayaan dan lain-lain,” kata dia, Rabu (25/2). Raditian mengakui, selama ini kawasan Jalan Tubagus Angke, Jelambar dan Jalan Jelambar Baru, masih menjadi kawasan rawan tergenang. Menurut dia, kontur geografis cekungan menyebabkan kawasan itu kerap tergenang antara 30-50 sentimeter saat terjadi hujan deras atau Kali Angke meluap. Karena itu, Raditian menegaskan, normalisasi sejumlah saluran dan kali menjadi salah satu prioritas usulan dalam Musrenbang Kecamatan Grogol Petamburan. Selain itu, upaya penanggulangan kebakaran dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) juga menjadi prioritas pembangunan di wilayahnya. “Dari proses pembahasan yang dilakukan, disepakati 216 usulan untuk diteruskan ke tingkat kota. Kita akan terus dorong agar bisa direalisasikan tahun depan,” tegas dia. Wakil Walikota Jakarta Barat Yuli Hartono menambahkan, masih ada waktu perbaikan hingga beberapa hari ke depan. Hal itu terkait usulan yang tidak terakomodir lantaran kesalahan input. Bisa dengan mengajukan surat untuk revisi ke tingkat kota. Harapannya, proses Musrenbang ini bisa memastikan seluruh aspirasi warga sesuai arah pembangunan Jakarta sebagai top kota global dunia bisa terfasilitasi. Tidak hanya mengentaskan banjir dan kumuh, diharapkan tahapan Musrenbang juga bisa mengakomodir peningkatan infrastruktur transportasi serta kesejahteraan warga. “Kita ingin melangkah menuju kota global. Masih ada tiga hari lagi, kalau masih ada yang belum terakomodir masih bisa, tinggal bersurat saja ke wali kota,” ucap dia. (red)

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty menambahkan, persoalan sampah memerlukan perhatian serius dari pihak pemangku kebijakan. Menurut dia, di sejumlah lokasi masih terlihat penumpukan sampah. Karena itu, ia meminta jajaran Dinas Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti. Inad mengungkapkan hal itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selain itu, harap Inad, para kader Jumantik tidak hanya bekerja mencari … Penumpukan Sampah Disorot Legislator
Cegah Pihak Luar Buang Sampah ke Pasar Induk
Cegah Pihak Luar Buang Sampah ke Pasar Induk February 25, 2026 4:15 pm Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti kedisiplinan pembuangan sampah di Pasar Induk Kramat Jati dalam rapat kerja bersama Perumda Pasar Jaya. Dalam rapat tersebut terungkap adanya sampah dari luar kawasan pasar ke dalam area pasar. Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengimbau seluruh pihak menjaga kebersihan pasar. Baik pedagang, konsumen, maupun pelaku usaha di sekitar lokasi. “Kami mengimbau semua pihak menjaga kebersihan pasar. Jangan sampai ada pihak luar yang memanfaatkan pasar sebagai lokasi pembuangan sampah,” ujar Nova. Ia mencontohkan, praktik pembelian buah dalam jumlah besar menyisakan limbah di lokasi. Sehingga menambah volume sampah. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP) “Yang dibawa hanya buahnya, sisanya dibuang. Kondisi tersebut tentu menambah timbunan sampah,” tegas Nova. Sebagai langkah pengawasan, Perumda Pasar Jaya telah memasang kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV). Termasuk memberikan peringatan kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan. “Sudah ada CCTV dan imbauan dari Pasar Jaya. Pengawasan tersebut harus dimaksimalkan agar tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan,” terang Nova. Sementara itu, Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Raja Malem Tarigan mengakui sebagian sampah di pasar berasal dari lingkungan sekitar. “Tidak seluruhnya berasal dari aktivitas perdagangan di dalam pasar. Ada juga sampah dari luar yang masuk ke kawasan kami,” tandas Raja. (all/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti kedisiplinan pembuangan sampah di Pasar Induk Kramat Jati dalam rapat kerja bersama Perumda Pasar Jaya. Dalam rapat tersebut terungkap adanya sampah dari luar kawasan pasar ke dalam area pasar. Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengimbau seluruh pihak menjaga kebersihan pasar. Baik pedagang, konsumen, maupun pelaku usaha di sekitar lokasi. “Kami mengimbau semua pihak … Cegah Pihak Luar Buang Sampah ke Pasar Induk